Pemerintah Inggris pada Selasa (20/5/2025) mengumumkan keputusan untuk memanggil Duta Besar Israel di London serta menangguhkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Israel. Langkah ini menandai perubahan besar dalam hubungan bilateral kedua negara yang selama ini dikenal erat, lansir Middle East Eye.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, dalam pernyataan di parlemen, mengecam keras tindakan dan retorika pemerintah Israel saat ini yang dinilainya “melampaui batas.” Ia menuding pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengisolasi Israel dari mitra-mitranya di dunia internasional.
Lammy juga mengkritik perluasan operasi militer Israel di Jalur Gaza serta pembatasan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan. “Sebagai seorang sahabat Israel sejak lama dan pendukung nilai-nilai yang terkandung dalam deklarasi kemerdekaannya, saya merasa ini sangat menyakitkan,” ujar Lammy.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Israel “bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar hubungan bilateral kami, ditolak oleh berbagai pihak di parlemen ini, dan secara moral tidak sejalan dengan nilai-nilai rakyat Inggris.”
Karena itu, lanjut Lammy, pemerintah Inggris secara resmi menangguhkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas baru dengan Israel. Ia juga mengumumkan bahwa kerja sama bilateral dalam kerangka Roadmap 2030 akan ditinjau kembali. “Tindakan pemerintah Netanyahu telah membuat langkah ini menjadi sesuatu yang tak terelakkan,” tegasnya.
Pada hari yang sama, Menteri Negara Urusan Timur Tengah juga memanggil Duta Besar Israel ke kantor Kementerian Luar Negeri Inggris untuk menyampaikan pesan resmi dari pemerintah Inggris.
Lammy menambahkan bahwa rakyat Palestina harus memiliki hak untuk membentuk negara sendiri dan hidup “bebas dari pendudukan.”
Negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Israel dimulai pada Juli 2022, saat pemerintahan Partai Konservatif masih berkuasa.
Dalam perjanjian awal, Inggris berkomitmen menolak penggunaan istilah “apartheid” untuk menggambarkan kebijakan Israel terhadap Palestina, serta menentang bias anti-Israel di lembaga internasional seperti Dewan HAM PBB.
Lammy menekankan bahwa dunia sedang mengamati. “Sejarah akan menilai mereka (pemerintah Israel). Pemblokiran bantuan, perluasan perang, dan pengabaian terhadap kekhawatiran para sekutu — ini semua tak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.”
Namun, sejumlah anggota parlemen menilai langkah pemerintah masih belum cukup kuat. Politikus Partai Konservatif Kit Malthouse menyatakan bahwa Israel “tidak peduli” terhadap sanksi yang diumumkan, dan pembunuhan terhadap warga Palestina terus berlanjut.
“Kami telah mencoba marah, mencoba rasa malu, namun tak ada hasil. Maka mungkin sekarang kami harus memohon,” kata Malthouse.
Ia mendesak Menteri Luar Negeri untuk “menggunakan seluruh otoritas moral dan keberaniannya demi menyelamatkan nyawa anak-anak secepat mungkin.”
Pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP) di parlemen, Stephen Flynn, juga menyerukan diadakannya pemungutan suara untuk mengakui negara Palestina secara resmi.
Pemerintah Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap tiga individu di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk pemimpin pemukim ternama Daniella Weiss, dua pos pemukiman ilegal, serta organisasi pemukim yang terlibat dalam kekerasan.
Respons Israel
Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan Inggris sebagai tindakan yang “bermotif politik dan anti-Israel,” serta memperingatkan bahwa penangguhan perjanjian perdagangan akan merugikan ekonomi Inggris.
“Jika karena obsesi anti-Israel dan kepentingan politik dalam negeri, pemerintah Inggris siap merugikan ekonominya sendiri, maka itu adalah keputusan mereka,” demikian pernyataan resmi dari kementerian tersebut.
Kementerian menambahkan bahwa “Mandat Inggris telah berakhir 77 tahun lalu. Tekanan dari luar tidak akan mengubah arah kebijakan Israel.”
