Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (10/2) menyatakan bahwa biaya finansial dari penghancuran Gaza oleh Israel diperkirakan mencapai 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.600 triliun.
Erdogan menegaskan bahwa “tagihan berat” tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, atas perang 15 bulan yang dilancarkan terhadap wilayah tersebut.
“Pemerintahan Israel harus pertama-tama dimintai pertanggungjawaban atas kehancuran yang mereka timbulkan, dan dengan itu, proses rekonstruksi di Gaza harus dimulai,” kata Erdogan dalam pernyataannya di hadapan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada acara Türkiye-Malaysia Strategic Cooperation in the New Century yang berlangsung di Kuala Lumpur.
Erdogan menambahkan bahwa daripada mencari tempat bagi warga Gaza yang terpaksa diusir dari tanah mereka, Netanyahu seharusnya mencari sumber daya untuk menutupi kerusakan senilai 100 miliar dolar yang telah ditimbulkan di Gaza.
Menurut Erdogan, Gaza bisa pulih “dalam waktu yang sangat singkat” jika dana yang menjadi hak rakyat Gaza tersebut dikumpulkan dari Israel. Erdogan juga menegaskan bahwa rumah, tanah, dan tempat usaha yang disita oleh negara Israel dan pemukim ilegal harus dikembalikan kepada pemilik Palestina yang sah.
“Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada yang akan mampu melaksanakan Nakba kedua terhadap rakyat Palestina,” tegas Erdogan, merujuk pada pengusiran etnis Palestina secara paksa dan perampasan tanah serta harta mereka pada tahun 1948 dan periode berikutnya.
Erdogan juga menekankan pentingnya upaya yang lebih besar untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan terintegrasi secara geografis, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. “Ini adalah kewajiban persaudaraan dan utang moral kepada rakyat Palestina yang teraniaya,” tambah Erdogan.
Perang yang dilancarkan Israel terhadap Gaza sejak lebih dari setahun yang lalu menyebabkan lebih dari 48.000 warga Palestina tewas dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza. Gencatan senjata serta kesepakatan pertukaran tahanan dimulai pada 19 Januari lalu, setelah 15 bulan peperangan.
