Faksi dan kelompok politik Palestina menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk perwalian, kehadiran militer asing, maupun pendirian pangkalan internasional di Jalur Gaza.
Mereka menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan nasional Palestina.
Faksi-faksi itu menambahkan, rancangan tersebut pada akhirnya akan menyerahkan pengelolaan Gaza serta proses rekonstruksi kepada sebuah entitas internasional supranasional, sehingga warga Palestina kehilangan hak mengelola urusan mereka sendiri.
Pembentukan pasukan internasional di Gaza, menurut mereka, akan memaksakan bentuk perwalian yang mengabaikan kepentingan nasional sekaligus mengadopsi visi yang bias.
Dalam pernyataan itu, mereka juga menegaskan bahwa seluruh upaya kemanusiaan selayaknya dikelola oleh lembaga-lembaga resmi Palestina dengan supervisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Faksi-faksi Palestina menolak setiap ketentuan yang berkaitan dengan perlucutan senjata di Gaza maupun upaya membatasi hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan.
Menurut mereka, setiap pembahasan mengenai senjata harus tetap menjadi urusan nasional dan terikat pada proses politik yang menjamin berakhirnya pendudukan.
Dalam saat yang sama, mereka mendesak mekanisme internasional untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran dan kebijakan yang menyebabkan kelaparan melalui pengendalian ketat atas pintu-pintu perbatasan.
