Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, dr. Munir al-Barsh, menegaskan bahwa tidak ada perubahan di lapangan meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi menyatakan kondisi kelaparan di Jalur Gaza.
Ia memperingatkan adanya ancaman kematian massal, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan, jika tidak segera ada langkah penyelamatan.
“Pendudukan Israel masih terus menghalangi masuknya pangan, suplemen gizi, dan obat-obatan,” ujar al-Barsh dalam wawancara dengan Al Jazeera, Rabu (28/8/2025).
Menurutnya, masyarakat Gaza menghadapi kelaparan nyata yang sudah diakui lembaga internasional tertinggi, ditambah dengan blokade yang menghukum pasien yang kelaparan.
“Mereka akan mati jika tidak segera diselamatkan,” imbuhnya.
Menurut dia, krisis ini tidak lagi sebatas pada kebutuhan pangan, melainkan juga terkait obat-obatan.
Sedikitnya 20.000 anak, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), membutuhkan perawatan medis berkelanjutan.
Namun, fasilitas kesehatan Gaza tidak mampu menyediakan perawatan itu.
“Jumlah korban meninggal akibat kebijakan kelaparan yang dilakukan Israel semakin bertambah, bukan berkurang,” kata al-Barsh.
Kementerian Kesehatan Gaza pada hari yang sama melaporkan 10 kematian baru akibat kelaparan, sehingga total korban meninggal karena kekurangan pangan mencapai 313 jiwa.
Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Medis Palestina di Gaza, dr. Bassam Zaqout, menggambarkan situasi yang berlangsung sebagai “pembantaian medis”.
Menurut dia, Gaza kini diguncang gelombang penyakit yang berpotensi menjadi epidemi, sementara kemampuan laboratorium untuk diagnosis nyaris tidak ada.
“Di tengah gelombang kelaparan, kami berhadapan dengan badai penyakit dan tidak punya sarana untuk melawannya,” ujarnya.
Al-Barsh menyerukan dunia untuk bertindak segera menyelamatkan warga Gaza dari kelaparan.
Ia mengkritik PBB yang dinilai hanya sebatas mengeluarkan pernyataan tanpa tindakan nyata.
Deklarasi resmi PBB dan para pakar internasional soal meluasnya kelaparan di Gaza justru memicu kemarahan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—yang kini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional—terus membantah adanya kelaparan di wilayah tersebut.
Lebih jauh, al-Barsh menuding Israel melakukan langkah sistematis untuk menghapus fakta lapangan.
Menurutnya, hal itu dilakukan dengan membunuh jurnalis yang memberitakan soal kelaparan, sekaligus mengerahkan influencer internasional untuk menyebarkan narasi Israel.
“Mereka membawa influencer ke gerbang perbatasan Karem Abu Salem, memperlihatkan seolah-olah ada makanan yang masuk ke Gaza. Semua itu untuk membantah kesaksian warga dan laporan internasional tentang kelaparan yang sudah merajalela,” ujarnya.
