Sumber diplomatik menyebutkan bahwa perwakilan Qatar, Mesir, dan Turki bertemu dengan delegasi perunding Hamas untuk membahas rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengenai Gaza.
Hamas menegaskan akan mempelajari usulan tersebut secara bertanggung jawab sebelum menyampaikan jawaban resmi.
Pertemuan itu, menurut sumber yang dikutip Al Jazeera, merupakan bagian dari pembahasan teknis guna merumuskan posisi akhir Hamas.
Delegasi Hamas, kata dia, berkomitmen memberikan respons resmi secepatnya setelah berkonsultasi dengan berbagai faksi Palestina.
Presiden Trump sebelumnya memberi tenggat waktu tiga hingga empat hari bagi Hamas untuk menyampaikan jawaban.
Ia juga memperingatkan bahwa posisi Hamas akan “sangat sulit” jika menolak. Menurut Trump, sejumlah negara Arab, Islam, dan Israel telah menyatakan persetujuan atas rencana tersebut.
Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyatakan harapannya agar semua pihak melihat inisiatif itu secara konstruktif.
Ia menilai rencana tersebut memiliki tujuan utama, yakni mengakhiri perang di Gaza.
Namun, menurut dia, sejumlah butir masih membutuhkan klarifikasi dan negosiasi lebih lanjut.
“Ada peluang nyata terkait penghentian perang, pencegahan pengusiran, dan pengelolaan Gaza oleh pihak Palestina,” ujarnya.
Sheikh Mohammed menambahkan bahwa Hamas sejauh ini bersikap positif dan berjanji menelaah usulan Trump secara serius.
Rencana dengan “modifikasi”
Media AS Axios melaporkan, Pemerintah AS bersedia membahas permintaan Hamas terkait klarifikasi atau penyesuaian terbatas, tetapi menolak membuka seluruh isi rencana untuk dinegosiasikan ulang.
Laporan itu juga mengungkap bahwa rancangan awal Trump telah mengalami perubahan signifikan setelah dimasukkan usulan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Perubahan tersebut mengikat penarikan pasukan Israel dengan proses perlucutan senjata Hamas, memberi Israel hak veto, dan bahkan memungkinkan pasukan Israel tetap berada di zona keamanan di dalam Gaza “hingga benar-benar aman dari ancaman baru”.
Sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Turki, disebutkan merasa geram atas modifikasi itu.
Penolakan di Israel
Meski demikian, suara dari dalam Israel juga menunjukkan penolakan. Surat kabar Israel Hayom mengutip Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar yang menegaskan bahwa setiap perubahan pada rencana Trump berarti penolakan keseluruhan.
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyebut kesepakatan itu berbahaya bagi keamanan Israel dan penuh celah. Ia menilai usulan tersebut tidak mencapai sasaran perang yang ditetapkan pemerintah.
“Semua orang ingin kembalinya para sandera, tetapi harga yang ditawarkan benar-benar tidak masuk akal,” katanya.
Ben Gvir bahkan memanggil anggota partainya, Jewish Power, untuk merapatkan sikap terkait rencana Trump.
Isyarat eskalasi
Dalam perkembangan lain, situs berita Israel Walla mengutip seorang pejabat keamanan yang menyatakan bahwa operasi militer di Gaza justru akan meningkat beberapa hari mendatang.
Israel, kata dia, tidak memiliki rencana memperlambat intensitas serangan pada tahap ini.
Menurut pejabat itu, skala operasi sangat bergantung pada respons Hamas terhadap rencana AS.
“Jika jawabannya negatif, operasi militer akan diperluas,” ujarnya.
