Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, pada Kamis (5/9) menegaskan kembali komitmennya terhadap usulan yang didukung oleh Presiden AS Joe Biden dan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata di Gaza.
“Kami mengonfirmasi kepatuhan kami terhadap apa yang disepakati setelah usulan yang didukung Presiden Biden pada akhir Mei, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2735, yang disetujui gerakan pada 2 Juli,” kata Khalil al-Hayya, anggota biro politik Hamas, dalam sebuah video yang diposting di Telegram.
Ia menambahkan, setiap kesepakatan harus mencakup penghentian total agresi terhadap rakyat Palestina, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, termasuk Koridor Philadelphia.
Hamas juga menuntut hak warga Gaza kembali ke tempat tinggal mereka, sekaligus rekonstuksi Gaza seluruhnya.
Baca juga: Hamas: Upaya AS mungkin tulus, tapi Israel tidak
Baca juga: Keluarga sandera minta AS langkahi Israel, buat kesepakatan dengan Hamas
Al-Hayya menegaskan Hamas tidak memerlukan usulan baru. Katanya, setiap usulan dari pihak mana pun harus berfokus pada memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melaksanakan apa yang sebelumnya telah disepakati.
“Bukan untuk kembali ke titik nol atau terus berputar dalam lingkaran setan yang diinginkan Netanyahu,” kata Al-Hayya.
Hamas juga menuntut AS berbuat adil agar kesepakatan pertukaran tahanan bisa tercapai. Katanya, AS harus menekan Netanyahu mematuhi kesepakatan yang sudah ada.
Kata Al-Hayya, Hamas telah memulai komunikasi dengan mediator serta sejumlah negara regional dan internasional untuk memperjelas posisinya dan status negosiasi.
Pada Mei lalu, Biden menyatakan Israel telah mengajukan rencana tiga tahap yang mencakup penghentian agresi di Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan di wilayah tersebut.
Rencana tersebut meliputi gencatan senjata, pertukaran sandera dan tahanan, serta rekonstruksi Gaza.
Netanyahu bersikeras mempertahankan kehadiran militer di Koridor Philadelphia, mengklaim bahwa area tersebut adalah “jalur kehidupan” bagi Hamas untuk kembali memperkuat diri.
Namun, Mesir menolak kehadiran militer Israel di koridor itu dan mengecam klaim Netanyahu mengenai penyelundupan senjata ke Gaza melalui wilayah Mesir.
Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir telah berusaha mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas terkait pertukaran tahanan dan gencatan senjata, serta memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, upaya mediasi ini terhambat oleh penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas agar menghentikan perang.
Israel terus melakukan serangan brutal terhadap Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, meskipun Resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera.
Hingga saat ini, hampir 40.900 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas dan hampir 94.400 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Blokade yang terus berlangsung menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, meninggalkan sebagian besar wilayah tersebut dalam keadaan hancur.
Israel menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza di hadapan Pengadilan Internasional.
Baca juga: Jumlah tentara Israel yang cari dukungan psikologis naik enam kali lipat
Baca juga: Lebih dari 10.000 tentara Israel dirawat sejak 7 Oktober
