Kelompok Palestina, Hamas, pada Sabtu (31/5/2025), mengumumkan bahwa pihaknya telah menyampaikan respons terhadap proposal terbaru gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff. Respons tersebut disampaikan melalui mediasi Mesir dan Qatar, demikian dilaporkan kantor berita Anadolu.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan sejumlah tuntutan utama, yakni gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, serta jaminan aliran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan bagi warga Palestina di wilayah tersebut.
Meski demikian, Hamas tidak secara eksplisit menyatakan menyetujui proposal dari Witkoff. Kelompok itu menegaskan bahwa respons yang disampaikan merupakan hasil dari konsultasi nasional, dan mencerminkan tanggung jawab mereka atas penderitaan rakyat Palestina.
Sebelumnya, media penyiaran Israel, KAN, melaporkan bahwa menurut sumber-sumber Israel, Hamas menginginkan adanya “modifikasi” terhadap proposal tersebut.
Pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa ia telah menerima garis besar usulan dari utusan AS, Witkoff, terkait kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Berdasarkan laporan media Israel, AS, serta sumber-sumber Palestina yang dekat dengan Hamas, proposal tersebut mencakup pertukaran tahanan, di mana 10 warga Israel akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 125 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup, 1.111 warga Gaza yang ditangkap sejak 7 Oktober 2023, dan 180 jenazah warga Palestina.
Pertukaran tersebut rencananya akan dilakukan dalam dua tahap—tahap pertama pada hari pertama dan tahap kedua pada hari ketujuh—tanpa upacara publik.
Selain itu, proposal juga mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan segera setelah kesepakatan disetujui, yang akan didistribusikan oleh PBB dan Bulan Sabit Merah, serta adanya jaminan gencatan senjata selama masa perjanjian dan setiap perpanjangan yang disepakati.
Di dalam kesepakatan tersebut, pasukan Israel juga akan direlokasi secara bertahap dari Gaza setelah dua tahap pertukaran tahanan selesai, dimulai dari wilayah utara dan koridor Netzarim, menuju wilayah selatan Jalur Gaza.
Sejak Oktober 2023, Israel melancarkan ofensif besar-besaran di Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 54.400 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Lembaga kemanusiaan internasional telah memperingatkan adanya risiko kelaparan yang mengancam lebih dari 2 juta penduduk di wilayah tersebut.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga saat ini tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait tindakan militernya terhadap warga sipil Palestina di wilayah tersebut
