Hamas mengumumkan dimulainya putaran baru negosiasi gencatan senjata dengan Israel pada Selasa malam.
Hamas menyatakan optimisme bahwa pembicaraan tersebut dapat menghasilkan “kemajuan nyata” menuju fase kedua pembicaraan.
Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat senior Hamas, Abdel Rahman Shadid, melalui platform digital resmi gerakan tersebut.
“Hamas memulai putaran baru negosiasi gencatan senjata hari ini,” ujar Shadid.
“Harapan kami, putaran ini akan mengarah pada langkah-langkah konkret menuju dimulainya fase kedua pembicaraan, yang bertujuan untuk menghentikan agresi, memastikan penarikan pasukan (Israel) dari Gaza, serta menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan,” tambahnya.
Minggu lalu, Boehler bertemu dengan pejabat senior Hamas di Doha, Qatar, untuk membahas pembebasan tahanan Israel yang ditahan di Gaza, termasuk lima orang Amerika, tanpa sepengetahuan Israel.
Menurut perkiraan Israel, terdapat 59 sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup.
Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina berada di penjara-penjara Israel, dengan laporan-laporan hak asasi manusia yang mengungkapkan adanya penyiksaan, pengabaian medis, dan kekurangan yang menyebabkan beberapa kematian.
Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Qatar, berlangsung di Doha.
Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pelaksanaan fase kedua kesepakatan Gaza, yang seharusnya mengakhiri permusuhan dan memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Fase pertama kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan AS, berlangsung dari 19 Januari hingga 1 Maret 2025.
Netanyahu belum melaksanakan fase kedua tersebut, dengan memprioritaskan pembebasan lebih banyak sandera Israel sementara menunda komitmen untuk menghentikan operasi militer dan menarik pasukan dari Gaza.
Pada 8 Maret, Netanyahu mengklaim bahwa Hamas telah menolak proposal AS untuk gencatan senjata sementara selama Ramadan dan Paskah Yahudi. Sementara itu, bantuan kemanusiaan ke Gaza diblokir pada 2 Maret, memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang — sebagian besar perempuan dan anak-anak — telah tewas di Gaza akibat operasi militer Israel. Konflik tersebut sempat mengalami jeda sementara selama kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada Januari.
Pada November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel menghadapi gugatan pembantaian di Pengadilan Internasional atas tindakan militernya di kantong Palestina tersebut.
