Pemerintah Inggris tidak langsung melakukan kekerasan di Gaza, namun telah memainkan “peran yang berpengaruh,” baik melalui validasi izin ekspor senjata maupun kolaborasi militer yang lebih luas dan mendalam dengan Israel.
Hal tersebut disampaikan dalam sebuah laporan yang baru diterbitkan pada hari Selasa oleh Komite Palestina Inggris (BPC).
Laporan tersebut mengungkapkan kedalaman kolaborasi militer Inggris dengan Israel, dalam konteks kewajiban hukum Inggris terkait “pelanggaran mencolok” Israel terhadap hukum internasional mengenai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Laporan itu menilai bahwa Inggris tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai pihak ketiga untuk menegakkan hukum internasional, termasuk kewajibannya untuk mencegah genosida, tetapi juga telah “secara aktif terlibat dalam tindakan genosida” yang dilakukan terhadap rakyat Palestina selama 15 bulan terakhir.
Kewajiban Inggris dalam Hukum Internasional
Laporan tersebut menekankan bahwa Inggris memiliki kewajiban untuk menangguhkan kerjasama militer dan perdagangan dengan Israel, mengingat banyaknya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Israel.
“Inggris terikat secara hukum untuk bertindak baik untuk mencegah genosida maupun untuk mengadili individu atau entitas yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dalam yurisdiksinya sendiri, serta secara internasional jika memungkinkan.”
Peran Inggris dalam Konflik Gaza
Selain ekspor langsung ke Israel, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa bagian-bagian dari pesawat tempur F-35 yang diproduksi di Inggris dikirim ke AS dan negara mitra lain untuk dirakit, dan perusahaan-perusahaan Inggris turut menyumbang pada cadangan suku cadang global untuk F-35 yang dapat diakses oleh Israel.
“Melalui kombinasi ekspor langsung dan tidak langsung ini, perusahaan-perusahaan yang memproduksi bagian-bagian F-35 di Inggris telah membantu pemeliharaan pesawat F-35 milik Israel untuk keperluan tempur,” tambah laporan tersebut.
Pada 2 September tahun lalu, pemerintah Inggris mengumumkan penangguhan 30 dari 350 izin ekspor senjata ke Israel setelah dilakukan tinjauan dan memperingatkan bahwa ekspor senjata tertentu dari Inggris ke Israel mungkin digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Pangkalan Militer Inggris Digunakan oleh Israel
Laporan itu juga mencatat penggunaan pangkalan militer Inggris, yang dianggap sebagai “aset dasar” bagi serangan Israel terhadap Gaza.
“Secara khusus, sebuah pangkalan Inggris di Siprus telah digunakan oleh Inggris, AS, dan Jerman untuk memasok Israel dengan senjata, personel, dan intelijen sejak Oktober 2023,” ungkap laporan tersebut.
Tuntutan untuk Mengakhiri Kolaborasi Militer dengan Israel
BPC mendesak agar segera dihentikan kolaborasi dengan aktivitas militer Israel dengan memberlakukan embargo senjata dua arah dan menghentikan semua bentuk dukungan militer, seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut.
Mereka juga menyerukan agar pemerintah Inggris menangguhkan roadmap 2030 untuk hubungan bilateral Inggris-Israel dan memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik untuk menekan Israel agar mematuhi kewajiban internasionalnya.
Pemerintah Inggris juga disarankan untuk mendukung pengajuan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus genosida terhadap Israel dan mendesak penangkapan serta pengadilan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap pejabat Israel atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Konsekuensi Hukum untuk Inggris
Jika Inggris gagal mengambil langkah-langkah tersebut, laporan itu memperingatkan bahwa negara tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai, termasuk kecaman oleh badan internasional, sanksi, dan kemungkinan penuntutan terhadap politisi serta pejabat terkait.
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 47.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, di Gaza. Serangan yang berlanjut menyebabkan mayoritas populasi Gaza mengungsi, kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya, serta merusak hampir seluruh wilayah Gaza. Gencatan senjata telah diterapkan sejak 19 Januari lalu.
