Ketegangan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mencuat ke permukaan.
Kali ini, Israel menuding PBB menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, setelah badan dunia itu menolak bekerja sama dengan entitas baru bernama “Lembaga Kemanusiaan Gaza”.
PBB bersikukuh bahwa lembaga tersebut tidak memenuhi standar prinsip kemanusiaan internasional.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan, Rabu (28/5), menuduh PBB “menyebarkan kepanikan” melalui narasi yang ia sebut “terputus dari kenyataan”.
Ia mengklaim bahwa Israel secara aktif memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan melalui perlintasan Karem Abu Salem dan lewat kerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan Gaza.
“Kami akan terus menggunakan saluran ini secara simultan,” kata Danon.
Ia mengecam sikap PBB yang menurutnya gagal menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan.
PBB tolak kerja sama dengan organisasi alternatif
Namun, PBB menolak keras bekerja sama dengan lembaga yang didirikan sebagai alternatif dari mekanisme distribusi bantuan yang selama ini dikelola badan-badan PBB.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak menghormati prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.
“Tidak ada perbedaan dalam daftar penerima bantuan yang mereka gunakan dengan yang telah disetujui PBB sebelumnya. Namun, kami tidak akan ambil bagian dalam operasi yang tidak menjunjung prinsip-prinsip kemanusiaan yang kami pegang,” tegas Dujarric.
Ia juga menekankan bahwa keterlambatan dalam distribusi bantuan bukan akibat kelalaian dari PBB, melainkan karena pembatasan yang diberlakukan oleh Israel sendiri.
“Jika kami tidak dapat menerima dan menyalurkan bantuan, satu hal yang pasti: itu bukan karena kami tidak berusaha,” ujarnya.
Kontroversi semakin panas setelah insiden dua hari lalu di salah satu pusat distribusi bantuan milik Lembaga Kemanusiaan Gaza di dalam wilayah Gaza.
Akibat kericuhan dan desakan massa, 47 orang dilaporkan terluka. Insiden ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kompetensi dan transparansi operasional lembaga yang baru berdiri itu.
Lembaga Kemanusiaan Gaza adalah organisasi berbasis di Amerika Serikat (AS), dengan kantor pusat di Jenewa, Swiss, yang didirikan pada Februari 2025.
Lembaga ini mengklaim bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza sambil memastikan bantuan “tidak jatuh ke tangan Hamas”.
Aktivitas mereka mulai tampak sejak akhir Mei 2025 sebagai upaya yang didukung Israel untuk mengalihkan distribusi bantuan dari PBB.
Hal itu menyusul tudingan tak berdasar Israel bahwa badan-badan PBB “bersekongkol” dengan Hamas, tudingan yang dibantah keras oleh PBB dan komunitas internasional.
Kisruh ini mencuat di tengah laporan terbaru PBB yang memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang kelaparan menyeluruh.
Situasi memburuk akibat serangan militer Israel yang terus berlangsung dan blokade ketat yang telah menghancurkan hampir seluruh infrastruktur kesehatan dan layanan dasar di wilayah tersebut.
Dalam kondisi demikian, perdebatan tentang mekanisme distribusi bantuan justru memperlihatkan bagaimana politik internasional kerap menjadi penghalang utama bagi penyelamatan nyawa manusia.
