Stasiun TV Channel 13 Israel melaporkan adanya ketegangan serius antara pejabat-pejabat tinggi Israel dalam sebuah pertemuan yang melibatkan para pemimpin keamanan dan menteri di Kantor Perdana Menteri.
Ketegangan ini bahkan memuncak hingga saling caci maki, yang menggambarkan “krisis kepercayaan” antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Kepala Shin Bet (Dinas Keamanan Dalam Negeri) Ronen Bar, dan pejabat militer Nitsan Alon yang menangani masalah sandera.
Dalam laporan tersebut, Ronen Bar, Kepala Shin Bet, mengusulkan untuk melanjutkan ke tahap kedua dalam perjanjian gencatan senjata dengan Hamas di Gaza.
Ia menyebutkan bahwa tahap kedua bisa dilakukan dengan mudah dan Israel dapat kembali ke perang kapan saja jika diperlukan.
Bar juga menyatakan, “Kita sedang menipu publik dengan klaim bahwa gencatan senjata ini akan bertahan. Kita bisa kembali berperang karena Trump akan memberi lampu hijau kepada kita.”
Menanggapi hal tersebut, Menteri Urusan Strategis, Ron Dermer—yang dikenal sebagai penasihat politik paling dekat dengan Netanyahu—langsung menegaskan, “Kami tidak akan membiarkan Hamas berkuasa bahkan untuk sehari pun. Kita tidak bisa hidup dengan situasi ini.”
Di sisi lain, Nitsan Alon, pejabat yang menangani masalah sandera di militer Israel, menekankan pentingnya membuka ruang diskusi mengenai tuntutan Hamas dan menawarkan harapan akan solusi politik.
Ia memperingatkan, “Jika kita mengatakan tidak ada yang bisa dinegosiasikan, kita tidak akan pernah bisa membebaskan para sandera.”
Sementara itu, media Israel lainnya, seperti Kanal 12, mengungkapkan bahwa Israel berencana melaksanakan strategi eskalasi terhadap Gaza dalam waktu dekat.
Rencana ini mencakup pemutusan aliran listrik, operasi pembunuhan terarah, pemindahan paksa warga Gaza dari utara ke selatan, serta melanjutkan pertempuran.
Rencana ini dianggap sebagai langkah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Pada tengah malam Sabtu hingga Minggu, tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata yang berlangsung selama 42 hari antara Hamas dan Israel—yang juga mencakup tukar tahanan—telah berakhir.
Perjanjian ini dirancang untuk mencakup tiga tahap, dengan mediasi dari Mesir, Qatar, dan dukungan Amerika Serikat.
Namun, Netanyahu dilaporkan melanggar perjanjian tersebut dengan menolak memulai negosiasi tahap kedua, yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak tahanan Israel, sekaligus menghindari komitmen untuk menghentikan perang dan menarik pasukan dari Gaza.
