Jumat lalu, Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas mengetuk palu untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar revisi buku pelajaran. Dengan suara 8 berbanding 4, dewan yang didominasi Partai Republik itu mengesahkan kurikulum studi sosial baru yang akan mewajibkan sekitar lima juta siswa sekolah menengah mempelajari Islam sebagai agama yang “radikal” dan kampanye militer awal Islam sebagai tindakan yang “brutal” — sementara peperangan yang dilakukan atas nama Kristen tidak pernah diberi label yang sama. Serangan 11 September 2001 pun akan diajarkan sebagai buah dari “Islam radikal”, bukan tindakan kelompok teror tertentu dengan motif politik yang bisa dijelaskan secara historis. Materi itu baru akan diterapkan mulai tahun ajaran 2030-2031, tetapi pesannya sudah bergema hari ini: institusi negara di jantung demokrasi Barat sedang melembagakan citra Islam sebagai ancaman bawaan. Ini bukan sekadar persoalan kurikulum lokal di satu negara bagian AS — ini adalah cermin dari infrastruktur naratif yang sama yang selama puluhan tahun membuat dunia mudah berpaling dari penderitaan rakyat Palestina.
Konteks: Bukan Insiden Tunggal
Keputusan ini tidak berdiri sendiri. Ia menyusul serangkaian langkah Gubernur Greg Abbott yang secara terbuka menyasar populasi Muslim Texas: pembatalan proyek tempat wudu di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth, tudingan “hukum syariah” terhadap sebuah kompleks perumahan Muslim di dekat Dallas, hingga penetapan status “organisasi teroris” bagi Council on American-Islamic Relations (CAIR) dan Ikhwanul Muslimin — kelompok yang bahkan tidak berbadan hukum di AS. Kurikulum baru ini adalah puncak dari pola yang sudah lama terbentuk: menjadikan Islam dan identitas Muslim sebagai objek kecurigaan struktural, bukan warga yang setara di depan hukum.
Argumen Inti
Pertama, dehumanisasi di ruang kelas adalah investasi jangka panjang pada apatisme publik. Ketika generasi muda dibesarkan dengan narasi bahwa kekerasan adalah watak bawaan Islam, mereka tumbuh dengan kerangka berpikir yang membuat penderitaan warga Muslim — di Gaza, Tepi Barat, atau di mana pun — terasa “wajar” atau bahkan pantas dipertanyakan legitimasinya. Ini bukan kebetulan bahwa pendukung kurikulum ini, termasuk Senator Ted Cruz, adalah figur yang juga konsisten menolak seruan gencatan senjata dan akuntabilitas hukum internasional atas Gaza.
Kedua, standar ganda dalam kurikulum ini mencerminkan standar ganda dalam politik luar negeri. Materi baru menonjolkan sisi kelam sejarah awal Islam tanpa memberi bobot setara pada kekerasan yang dilakukan atas nama agama lain — pola yang sama persis dengan cara media dan pembuat kebijakan Barat kerap membingkai kekerasan struktural terhadap Palestina sebagai respons “keamanan”, sementara kekerasan oleh otoritas pendudukan jarang diberi label sekeras itu.
Ketiga, pembungkaman suara Muslim dalam proses pengambilan keputusan. Ratusan orang memberikan testimoni menolak revisi ini, termasuk pelajar Muslim berusia 15 tahun yang mengaku merasa “diserang” karena agamanya. CAIR menegaskan tidak ada yang meminta sejarah disensor, dan menyoroti bahwa standar yang sama tidak pernah dituntut untuk mengaitkan Kristen dengan genosida penduduk asli Amerika atau perbudakan. Namun testimoni ini diabaikan begitu saja oleh mayoritas dewan — pola familiar bagi siapa pun yang mengikuti bagaimana suara Palestina diabaikan di forum-forum internasional meski didukung bukti dan kesaksian yang melimpah.
Keempat, kurikulum ini melembagakan Islamofobia sebagai kebijakan negara, bukan sekadar prasangka individu. Ini penting karena kebijakan struktural jauh lebih sulit dilawan dibanding sikap personal — ia direproduksi lintas generasi lewat sistem pendidikan resmi.
Mengakui Kompleksitas
Adil untuk diakui bahwa perdebatan kurikulum agama di sekolah publik AS memang rumit: bagaimana mengajarkan sejarah agama secara jujur tanpa jatuh ke generalisasi, dan sejauh mana negara boleh mengatur muatan keagamaan dalam pendidikan publik, adalah pertanyaan sah yang berlaku untuk semua agama, termasuk Kristen dan Yahudi. Kritik terhadap kurikulum ini bukan berarti menutup mata dari sejarah kekerasan apa pun yang pernah terjadi atas nama agama mana pun — sejarah harus diajarkan lengkap dan proporsional untuk semua pihak. Masalahnya bukan pada pengajaran sejarah itu sendiri, melainkan pada keputusan selektif untuk melabeli hanya satu agama dengan kata sifat yang memicu stigma, sambil menghapus sumbangsih peradaban Islam yang sebelumnya justru diajarkan.
Implikasi yang Lebih Luas
Pola ini punya konsekuensi geopolitik nyata. Narasi yang membangun Islam sebagai ancaman inheren memudahkan legitimasi kebijakan luar negeri yang permisif terhadap pendudukan, blokade, dan pelanggaran hukum humaniter internasional terhadap warga Palestina — karena publik yang dibesarkan dengan prasangka struktural lebih mudah menerima framing “keamanan” ketimbang bertanya soal hak menentukan nasib sendiri. Di sinilah peran media dan gerakan solidaritas global menjadi krusial: melawan framing tunggal ini dengan informasi yang akurat, konsisten, dan berbasis fakta lapangan — bukan sekadar reaksi emosional.
Penutup
Kurikulum Texas bukan sekadar isu domestik AS yang bisa diabaikan dari kejauhan. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan melawan dehumanisasi Muslim — di ruang kelas Texas maupun di jalan-jalan Gaza — adalah perjuangan yang sama: melawan narasi yang mereduksi manusia menjadi ancaman, dan mengabsahkan kekerasan struktural atas nama “keamanan”. Solidaritas dengan Palestina tidak bisa dipisahkan dari perlawanan terhadap Islamofobia di mana pun ia dilembagakan. Pertanyaannya bagi kita bukan lagi “apakah ini relevan”, melainkan seberapa cepat kita mau mengenali pola yang sama sebelum ia mengakar lebih dalam pada generasi berikutnya.
