Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas secara resmi menunjuk Hussein al-Sheikh sebagai Wakil Presiden Negara Palestina dan Wakil Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Sabtu (27/4/2025).
Penunjukan ini dilakukan dalam sesi Komite Eksekutif PLO dan merupakan jabatan baru yang dibentuk untuk memperkuat struktur pemerintahan, lansir Middle East Eye.
Al-Sheikh, yang dikenal sebagai sekutu dekat Abbas, sebelumnya menjabat sebagai pejabat penghubung keamanan dengan Israel serta Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif PLO sejak 2022.
Ia memiliki hubungan erat dengan pejabat militer Israel dan diplomat Amerika Serikat, namun tingkat popularitasnya di kalangan rakyat Palestina terbilang rendah.
Menurut jajak pendapat tahun 2022 dari Palestinian Center for Policy and Survey Research, hanya 3 persen responden yang akan memilih Al-Sheikh jika pemilihan presiden digelar saat itu.
Selain itu, namanya tercoreng oleh tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang pegawai perempuan pada 2012. Majalah Foreign Policy mengungkap bahwa uang sebesar 100.000 dolar AS diduga dibayarkan untuk menarik kembali tuduhan tersebut. Al-Sheikh hingga kini belum memberikan tanggapan atas isu tersebut.
Penunjukan ini menuai kritik dari Hamas, yang menyebutnya sebagai “dikte eksternal” dan bentuk “monopoli kekuasaan”. Hamas menilai keputusan ini tidak mencerminkan kehendak rakyat Palestina dan mendesak agar PLO dibangun kembali atas dasar demokrasi dan konsensus nasional.
Meski demikian, sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yordania menyambut baik penunjukan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah penting dalam reformasi internal Otoritas Palestina.
