GAZA CITY — Selama hampir dua dekade, Gaza berada di bawah pemerintahan Mesir. Namun Kairo tidak pernah mencaplok wilayah itu dan tidak pernah memberikan kewarganegaraan kepada penduduknya. Status yang ambigu tersebut membentuk hubungan kedua pihak hingga hari ini, dari era Gamal Abdel Nasser sampai sengketa atas penyeberangan Rafah pada 2024–2026.
Administrasi militer, bukan aneksasi (1948–1959)
Pasukan Mesir memasuki Gaza pada awal perang 1948. Administrasi Mesir atas wilayah itu dikukuhkan dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949 dan berlanjut hingga 1967. Sifatnya militer, di bawah Kementerian Perang dan Angkatan Laut Mesir.
Pada 22 September 1948, Liga Arab memproklamasikan Pemerintah Seluruh Palestina di Gaza. Selama sebagian besar masa hidupnya, pemerintahan ini berada di bawah administrasi de facto Mesir. Mesir tidak mengklaim maupun mencaplok wilayah Palestina mana pun, dan tidak menawarkan kewarganegaraan kepada warga Gaza.
Pemerintah Seluruh Palestina dibubarkan pada 1959. Sejak itu hingga 1967, Gaza dipimpin langsung oleh seorang gubernur militer Mesir. Pembatasan gerak keluar-masuk Gaza membuat penduduk, yang membengkak oleh pengungsi 1948, sulit mencari pekerjaan di luar wilayah itu.
Serangan 1955 dan jalur fedayin
Pada malam 28 Februari 1955, pasukan Israel menyerang kamp tentara Mesir di dekat Gaza City dalam Operasi Panah Hitam. Komisi Gencatan Senjata Campuran Mesir–Israel mencatat 36 tentara dan 2 warga sipil Mesir tewas. Arsip Kementerian Pertahanan Israel menyebut 38 tentara Mesir dan 8 tentara Israel tewas.
Serangan itu memicu demonstrasi di Gaza City terhadap pemerintah Mesir sendiri. Dalam salah satu insiden, tentara Mesir menembaki demonstran dan menewaskan satu orang. Nasser melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Gaza pada 29 Maret 1955. Ia kemudian menyebut operasi tersebut sebagai motivasi utama kesepakatan senjata Mesir dengan Cekoslowakia pada tahun itu. Menurut ringkasan Wikipedia atas literatur sejarah, setelah serangan ini Mesir mulai mendukung secara aktif serangan fedayin ke wilayah Israel; klaim ini belum diverifikasi pada sumber primer.
Pendudukan Israel 1956–1957 dan kembalinya Mesir
Mesir menasionalisasi Terusan Suez pada 26 Juli 1956. Israel, Inggris, dan Prancis menyerang pada 29 Oktober. Israel menduduki Gaza dan Semenanjung Sinai pada awal November.
Dua peristiwa selama pendudukan itu terdokumentasi oleh PBB. Laporan Direktur UNRWA tertanggal 15 Desember 1956 mencatat 275 warga Palestina tewas di Khan Yunis pada 3 November, terdiri dari 140 pengungsi dan 135 penduduk setempat. Di Rafah, 111 orang tewas pada 12 November dalam operasi pemeriksaan terhadap pria. Otoritas Israel menyatakan tentaranya berhadapan dengan militan. Sejarawan Israel Benny Morris memperkirakan sekitar 200 orang tewas di kedua tempat; angka ini lebih rendah daripada catatan PBB.
Israel menarik diri dari Gaza pada malam 6–7 Maret 1957, ketika Pasukan Darurat PBB (UNEF) masuk. Menurut arsip pameran Universitas Bergen, dua pertiga penduduk Gaza saat itu adalah pengungsi, dan para demonstran menuntut kembalinya pemerintahan Mesir. Pejabat sipil Mesir segera kembali. Pada 13 Maret 1957, Sekjen PBB Dag Hammarskjöld dan Nasser menyepakati bahwa Mesir mengambil alih administrasi sipil Gaza. Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion menyatakan negaranya akan berperang jika Gaza kembali ke kendali Mesir.
Sebuah kabel diplomatik AS mencatat penilaian Hammarskjöld bahwa Mesir ingin mempertahankan Gaza karena nilai tawarnya dalam penyelesaian damai kelak. Ini adalah penilaian seorang pejabat PBB, bukan pernyataan resmi Mesir.
Atas perintah Nasser, UNEF meninggalkan Mesir pada Mei 1967. Pada Juni 1967, Israel menduduki Gaza dan seluruh Sinai.
Rafah terbelah (1979–2005)
Perjanjian damai Mesir–Israel ditandatangani di Washington pada 26 Maret 1979. Pasal 2 menetapkan perbatasan permanen mengikuti perbatasan internasional antara Mesir dan Palestina era Mandat. Saat Israel menarik diri dari Sinai pada 1982, garis itu membelah kota Rafah, memisahkan keluarga dengan pagar kawat berduri. Israel membangun penyeberangan Rafah menjelang penarikan itu dan menguasainya hingga 2005.
Setelah Israel keluar dari Gaza pada September 2005, Perjanjian Philadelphi menyerahkan pengamanan perbatasan sisi Mesir kepada pasukan penjaga perbatasan Mesir sebanyak 750 personel. Dari November 2005 hingga Juli 2007, Rafah dikelola bersama oleh Mesir dan Otoritas Palestina, dengan Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa (EUBAM) sebagai pemantau di sisi Gaza.
Rafah sebagai penentu (2007–2026)
Setelah Hamas menguasai Gaza pada 2007, Israel memberlakukan blokade penuh dan Mesir menutup Rafah. Sejak itu penyeberangan hanya dibuka sesekali. Pada Mei 2011, kantor berita resmi Mesir mengumumkan Rafah dibuka permanen, tetapi setelah Presiden Mohamed Morsi digulingkan pada 2013, penyeberangan kembali ditutup. Mesir juga melancarkan kampanye melawan terowongan lintas batas; Kairo menyatakan telah menghancurkan sekitar 1.500 terowongan, klaim yang tidak terverifikasi secara independen dalam riset ini.
Pada 7 Mei 2024, Israel merebut sisi Palestina penyeberangan Rafah. Pasukan Israel mundur sesuai gencatan senjata Januari 2025 dan kembali menduduki penyeberangan itu pada Maret. Setelah gencatan senjata 10 Oktober 2025, penyeberangan dibuka kembali pada 2 Februari 2026 di bawah pengawasan EUBAM, dengan sekitar 50 orang boleh masuk dan 50 orang keluar per hari, hanya berjalan kaki. Penyeberangan ditutup 1 Maret setelah serangan AS–Israel ke Iran, lalu dibuka kembali pada 19 Maret.
Rafah adalah satu-satunya penyeberangan Gaza yang tidak melewati Israel. Per 29 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan 3.056 pasien dan korban luka telah dievakuasi sejak Februari, 2.614 di antaranya lewat Rafah, sambil mendesak penyeberangan itu dibuka. Status operasional Rafah saat ini tidak dapat dipastikan dari sumber yang tersedia.
Dari administrasi militer hingga pintu perbatasan, hubungan Gaza–Mesir sepanjang abad ke-20 dan ke-21 ditentukan oleh posisi geografis, bukan oleh kewarganegaraan atau kedaulatan.
