Menteri Keuangan Israel yang berasal dari kalangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, pada Senin menyatakan penentangannya terhadap rencana kesepakatan tukar tahanan dengan kelompok Palestina Hamas.
Ia menyebut kesepakatan ini sebagai “bencana bagi keamanan nasional Israel” dan menyerukan untuk “membuka gerbang neraka” di Gaza.
Melalui akun X-nya, Smotrich, yang juga merupakan pemimpin Partai Zionisme Religius, menegaskan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Israel untuk melanjutkan serangan dengan seluruh kekuatannya.
“Kita harus menduduki dan membersihkan Gaza, menguasai kontrol atas bantuan kemanusiaan yang dikuasai Hamas, dan membuka gerbang neraka hingga Hamas menyerah dan semua sandera kembali,” ujarnya.
Namun, meskipun keras menentang kesepakatan ini, Smotrich tidak mengancam akan keluar dari pemerintahan jika kesepakatan tersebut disetujui.
Pada Ahad lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan bertemu dengan Smotrich untuk mencoba meyakinkannya mendukung kesepakatan tersebut, menurut laporan dari penyiar publik KAN.
Smotrich memang sudah beberapa kali menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk kesepakatan dengan Palestina dan bahkan pernah mengancam akan mundur dari pemerintah jika kesepakatan semacam itu ditandatangani.
Pada Jumat lalu, media Israel melaporkan bahwa Qatar telah mengirimkan “pesan positif” kepada Israel mengenai kesiapan Hamas untuk melanjutkan pembicaraan soal kesepakatan sandera.
Surat kabar Yedioth Ahronoth mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa “90% rincian kesepakatan tukar tahanan ini sudah disepakati.”
Pembicaraan mengenai tukar tahanan dan gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS memang sempat terhenti beberapa kali karena syarat-syarat baru yang diajukan oleh Netanyahu.
Sementara itu, oposisi Israel dan keluarga sandera menuduh Netanyahu menghalangi upaya mencapai kesepakatan dengan Hamas.
Sementara itu, serangan militer Israel di Gaza terus berlanjut, menewaskan hampir 46.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, meskipun Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang yang terjadi di wilayah tersebut.
