Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengungkapkan bahwa Israel menginginkan rejim Assad tetap berkuasa setidaknya sejak 2016.
Fidan menyatakan bahwa pejabat AS memberi tahu pemerintah Turki mengenai preferensi tersebut dalam sebuah pertemuan yang terjadi delapan tahun lalu.
Fidan menjelaskan bahwa preferensi Israel agar Bashar al-Assad tetap berkuasa muncul akibat kekhawatiran atas pengaruh Iran di Suriah, meskipun terdapat ketidakpuasan terhadap kerjasama rezim Suriah dengan Teheran.
Menurut Fidan, posisi Tel Aviv ini disampaikan kepada Ankara pada 2016 oleh Wakil Presiden AS saat itu, Joe Biden.
“Amerika memberi tahu kami bahwa Israel tidak ingin [Assad digulingkan],” kata Fidan dalam wawancara televisi Arab Saudi Al-Hadath.
Fidan menambahkan, “Israel mungkin tidak puas dengan perilaku Assad dan keberadaan Iran di wilayah Suriah, namun mereka puas dengan Assad itu sendiri.”
Sebelum digulingkan, Assad selama bertahun-tahun membiarkan militer Israel menargetkan figur dan infrastruktur militer Iran di wilayahnya.
Dokumen yang bocor bulan ini menunjukkan bahwa Assad secara diam-diam berkolaborasi dengan Israel dengan membagikan intelijen dan memfasilitasi serangan terhadap milisi yang terkait dengan Iran.
Israel telah melancarkan kampanye pemboman besar-besaran di seluruh Suriah setelah kejatuhan Assad dan merebut wilayah di zona penyangga Golan.
Mereka menghancurkan ratusan situs militer Suriah, termasuk gudang senjata, lapangan terbang, dan armada lautnya di Latakia.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang memiliki surat perintah penangkapan atas tuduhan kejahatan perang oleh Pengadilan Pidana Internasional, sejak itu berjanji untuk menggandakan jumlah penduduk Israel di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang telah diduduki secara ilegal sejak merebutnya dalam perang 1967.
Sementara itu, Ahmed al-Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani dan kepala kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang baru-baru ini merebut kekuasaan di Damaskus, menyatakan pada hari Sabtu bahwa Israel tidak lagi memiliki alasan untuk campur tangan militer di Suriah.
Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah pemerintahan transisi yang dipimpin HTS mengutuk agresi Israel dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB, yang mendesak agar PBB mengambil “langkah tegas dan segera” untuk mencegah serangan tersebut.
