Oleh: Mahmoud Abdelwahed
Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengunjungi Teheran setelah menggelar pertemuan penting dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hanya beberapa hari setelah menyelesaikan kunjungan resmi pertamanya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Irak yang baru diangkat, Ali al-Zaidi, tiba di Iran untuk menjalani agenda diplomatik penting lainnya.
Kunjungan luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai perdana menteri pada Mei membawanya ke Washington, DC, dan Teheran—pusat kekuatan dari dua negara yang telah membentuk lanskap politik, keamanan, dan ekonomi Baghdad sejak invasi Irak yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003.
Kedua kunjungan tersebut mencerminkan tantangan yang terus dihadapi Baghdad: menjaga hubungan dengan dua negara yang kini sedang berperang tanpa terseret dalam rivalitas mereka.
Perdana Menteri Baru Irak
Al-Zaidi, seorang pengusaha multimiliuner yang dianggap sebagai kandidat kompromi dari blok Syiah yang berkuasa, dilaporkan menjadi pilihan yang lebih disukai Amerika Serikat dibandingkan pesaingnya, mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang kontroversial.
Ia juga meluncurkan kampanye antikorupsi berskala besar yang telah menyebabkan sejumlah tokoh penting dalam elite politik Irak ditahan atas dugaan korupsi.
Kunjungan luar negeri pertama al-Zaidi sebagai perdana menteri ke Washington pada pertengahan Juli menunjukkan hubungan yang baik dengan Presiden AS Donald Trump. Trump menyebut pemimpin Irak itu sebagai “seorang juara yang luar biasa” dan mengatakan kedua negara “akan melakukan banyak kesepakatan.”
Hal itu diperkuat dengan pengumuman bahwa Irak telah menjalin puluhan kesepakatan dan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk menghidupkan kembali jalur pipa minyak Irak-Suriah yang sebelumnya tidak beroperasi, sebuah langkah yang disambut baik oleh Departemen Luar Negeri AS.
Al-Zaidi berbicara mengenai upaya mengubah hubungan Irak dengan Amerika Serikat dari yang semula berfokus pada keamanan menjadi kerja sama ekonomi, yang menunjukkan ambisinya memperdalam kepercayaan dan hubungan antara Washington dan Baghdad.
Namun, di bawah pemerintahan al-Zaidi, Irak tampaknya mulai memasuki babak politik baru dengan berupaya menampilkan diri sebagai aktor regional yang lebih independen, setelah selama bertahun-tahun berada di bawah pengaruh kuat Iran sejak jatuhnya Presiden Saddam Hussein pada 2003.
Babak Baru bagi Irak
Irak masih sangat bergantung pada pasokan gas alam dan listrik dari Iran, sementara nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai lebih dari 12 miliar dolar AS per tahun, menjadikan Irak salah satu mitra dagang terbesar Iran.
Jutaan peziarah Syiah asal Iran juga melintasi perbatasan setiap tahun untuk mengunjungi situs-situs suci di Irak, yang menunjukkan kuatnya hubungan keagamaan dan budaya antara kedua negara.
Rute iring-iringan pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran yang gugur, Ayatollah Ali Khamenei, melalui kota-kota suci Syiah di Irak seperti Najaf dan Karbala juga mencerminkan hubungan historis yang erat antara kedua negara.
Pemerintah Iran juga membangun hubungan dekat dengan partai-partai Syiah berpengaruh dan kelompok-kelompok bersenjata di Irak yang menjadi tulang punggung pasukan keamanan negara itu, sehingga memberikan Teheran pengaruh besar dalam struktur kekuasaan Baghdad.
Amerika Serikat terus memberikan tekanan besar kepada Irak agar memperkuat kendali negara terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran dan beroperasi di negara tersebut. Kelompok-kelompok itu memainkan peran militer penting di pihak Teheran dalam perang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Namun, kelompok-kelompok tersebut juga merupakan bagian penting dari pasukan keamanan Irak. Karena itu, mengelola hubungan Baghdad dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terkait dengan Teheran sambil menjaga stabilitas dalam negeri tetap menjadi salah satu ujian politik paling sulit bagi pemerintah Irak.
Di sisi lain, perang tersebut telah menyebabkan Iran mengalami kerugian ekonomi dan militer yang besar, sekaligus memunculkan tantangan diplomatik baru bagi pemerintahnya.
Hubungan Regional
Sejak al-Zaidi terpilih sebagai perdana menteri, Irak berupaya memperkuat hubungan yang selama ini naik turun dengan negara-negara Arab Teluk dan Turkiye, dengan tujuan menempatkan Baghdad sebagai jembatan antara kekuatan-kekuatan regional yang saling bersaing.
Upaya menjaga keseimbangan itu diperkirakan akan menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan ke Teheran, terutama terkait isu sensitif mengenai masa depan kelompok oposisi Kurdi Iran yang bermarkas di Irak utara, wilayah yang berada di luar kendali langsung Baghdad.
Teheran memandang kelompok-kelompok tersebut sebagai ancaman keamanan dan telah berulang kali menargetkan mereka melalui serangan udara sejak perang dimulai pada 28 Februari.
Iran menuntut Baghdad mencegah kelompok-kelompok itu menggunakan wilayah Irak sebagai basis operasi. Teheran menuduh mereka mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan badan intelijen Israel, Mossad, untuk menciptakan kekacauan di Iran melalui serangan lintas batas.
Terlepas dari nilai simbolis kunjungan al-Zaidi, kecil kemungkinan perjalanan tersebut akan menghasilkan perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri Irak. Sebaliknya, kunjungan itu diperkirakan hanya akan menegaskan kenyataan yang selama ini menjadi dasar diplomasi Irak: Baghdad tidak mampu memilih antara Washington dan Teheran. Stabilitas Irak bergantung pada kemampuannya mempertahankan hubungan yang konstruktif dengan kedua negara.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah kepemimpinan baru Irak mampu secara bertahap mendefinisikan ulang keseimbangan tersebut, mempertegas kemandirian negara dari dua kekuatan itu, sambil tetap mempertahankan kemitraan strategis dengan Iran dan Amerika Serikat.
