Pernyataan Israel tentang niatnya untuk tetap berada di selatan Suriah tanpa batas waktu mengonfirmasi upayanya menciptakan zona penyangga dengan negara-negara tetangga. Hal itu diungkapkan oleh pakar militer Brigadir Jenderal Elias Hanna.
Ia percaya bahwa Tel Aviv sedang mempersiapkan kemungkinan konfrontasi militer dengan Turki.
Menurut analisis Hanna yang dikutip oleh Al Jazeera, Israel memanfaatkan kekosongan geopolitik untuk menciptakan zona penyangga baru di selatan Suriah, seperti yang telah mereka lakukan di Lebanon selatan dan Jalur Gaza.
Segera setelah rezim Bashar al-Assad jatuh, Israel dengan cepat merangsek ke wilayah selatan Suriah, melewati zona penyangga yang disepakati dalam Perjanjian 1974.
Hal itu merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Pasukan pendudukan juga menguasai wilayah Gunung Hermon yang hanya berjarak sekitar 40 kilometer dari ibu kota Damaskus, kata Hanna.
Ia menegaskan bahwa pasukan Israel mulai memperkuat kehadiran mereka di daerah yang telah dikuasai.
Memperkuat kehadiran
Pasukan Israel mulai membangun benteng pertahanan dan menggali parit untuk mencegah serangan dari pihak mana pun.
Selain itu, kata Hanna, tentara Israel menghancurkan sisa-sisa senjata rezim Assad agar tidak dapat dimanfaatkan oleh tentara Suriah yang baru.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Israel tidak akan menerima keberadaan pemerintahan Suriah yang baru di wilayah Sweida, Quneitra, dan Daraa, serta akan menjadikannya zona demiliterisasi.
Hanna percaya bahwa pernyataan ini sebagian terkait dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Profesor Jacob Nagel mengenai kemungkinan konfrontasi dengan Turki. Serta, perlunya operasi preventif untuk mencegah ancaman di masa depan terhadap Israel.
Nagel sebelumnya bertugas menyusun strategi masa depan untuk tentara Israel beserta anggarannya.
Menurut Hanna, strategi inilah yang mendorong Israel untuk menghancurkan sisa-sisa senjata Suriah segera setelah Bashar al-Assad melarikan diri. Hal itu dilakukan agar tidak dimanfaatkan oleh pemerintahan baru.
