Para pemimpin Arab mulai tiba di Mesir pada Senin (3/3) untuk menghadiri KTT Arab darurat yang membahas situasi di Jalur Gaza yang porak-poranda akibat perang.
Menurut lembaga berita negara Irak INA, Presiden Abdul Latif Rashid tiba di ibu kota Mesir, Kairo, untuk menghadiri KTT yang akan digelar pada Selasa (4/3) guna membahas perkembangan terbaru di Gaza dan Tepi Barat.
Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifa, juga dijadwalkan berangkat dari Manama pada Senin untuk menuju Kairo demi menghadiri KTT tersebut, demikian disampaikan oleh lembaga berita Bahrain BNA.
Putra Mahkota Kuwait, Sabah Al-Khaled Al-Sabah, akan terbang ke Kairo pada hari Selasa untuk memimpin delegasi negara tersebut di KTT, seperti dilaporkan oleh lembaga berita negara KUNA.
Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, juga diperkirakan akan memimpin delegasi Suriah di KTT Arab tersebut.
Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, tiba di Kairo pada Senin untuk menghadiri pertemuan persiapan sebelum KTT.
Delegasi Tunisia dalam KTT ini akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ali Nafti.
KTT Arab pada hari Selasa bertujuan untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu terkait masalah Palestina dan mengajukan kontra-usulan Arab terhadap rencana AS yang berupaya mendistribusikan kembali populasi Gaza.
Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk “mengambil alih” Gaza dan merelokasi penduduknya untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi tujuan wisata, sebuah ide yang dengan tegas ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lainnya, yang menganggapnya sebagai tindakan pembersihan etnis.
Lebih dari 48.300 warga Palestina telah tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam serangan brutal Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023. Serangan yang menghancurkan wilayah Gaza tersebut sempat dihentikan melalui kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang dimulai pada 19 Januari.
Namun, Israel menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, beberapa jam setelah berakhirnya fase pertama kesepakatan gencatan senjata.
Pada November lalu, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas tindakannya terhadap Gaza.
