PBB menyatakan “keprihatinan mendalam” terkait pengajuan rancangan undang-undang baru di parlemen Israel yang berpotensi menghentikan operasi Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Gaza, lapor Anadolu Agency.
“Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres) telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Israel (Benjamin Netanyahu) untuk menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas rancangan undang-undang tersebut serta dampak yang mungkin ditimbulkannya,” ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers pada Senin (28/10)/
Dujarric menambahkan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan Israel untuk menghentikan kegiatan UNRWA “bertentangan dengan Piagam PBB dan tanggung jawab pemerintah Israel di bawah hukum internasional.”
Apabila rancangan undang-undang ini disahkan, lanjut Dujarric, pihaknya akan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan, namun “respon kami akan negatif.”
Mengenai situasi di Gaza, Dujarric menyatakan bahwa warga di wilayah utara Gaza sedang berada dalam “kondisi sangat membutuhkan bantuan penyelamatan jiwa.”
Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), ia melaporkan bahwa Israel masih menolak permintaan PBB untuk pengiriman makanan dan bahan bakar ke Jabalia dan mengungkapkan bahwa “operasi militer intensif” masih berlangsung di sekitar fasilitas kesehatan.
Juru bicara PBB tersebut juga menyampaikan bahwa para pekerja bantuan “melakukan segala yang mereka bisa” untuk memenuhi kebutuhan, namun memperingatkan bahwa hambatan yang terus-menerus dilakukan Israel “membuat organisasi bantuan tidak dapat beroperasi sesuai skala yang dibutuhkan untuk krisis di Gaza bagian selatan.”
Selain itu, Dujarric menyatakan bahwa Israel telah menyelesaikan serangan terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan.
Menanggapi pertanyaan Anadolu tentang kemungkinan ditemukannya kuburan massal di Rumah Sakit Kamal Adwan, mirip dengan yang ditemukan setelah pasukan Israel meninggalkan Rumah Sakit Al-Shifa dan Nasser, Dujarric mengatakan, “Kami tidak tahu apa yang akan kami temukan.”
Dengan menekankan bahwa fokus utama PBB saat ini adalah memastikan pengiriman bantuan bagi pasien yang masih berada di rumah sakit tersebut, Dujarric menambahkan bahwa “jelas diperlukan adanya akuntabilitas.”
Dalam keterangannya, Dujarric menekankan bahwa jika akses memungkinkan, pihaknya akan melakukan investigasi lebih lanjut.
