Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak atas kesehatan, Tlaleng Mofokeng, menuding Israel dan Amerika Serikat (AS) secara sistematis berupaya memusnahkan rakyat Palestina.
Ia menyebut apa yang terjadi di Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Palestina sebagai bentuk apartheid sekaligus genosida yang terang-terangan dilakukan di hadapan dunia.
“Selama hampir dua tahun, Israel secara sistematis menghancurkan sektor kesehatan di Gaza, membuat rakyatnya kelaparan, dan mencekik mereka secara perlahan, dengan perlindungan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ini adalah genosida yang nyata,” kata Mofokeng dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Selasa (15/7).
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya mencatat bahwa serangan terencana terhadap rumah sakit di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka yang sangat besar di kalangan warga sipil.
Sistem kesehatan di Gaza kini berada di ambang kehancuran total, dengan kapasitas rumah sakit telah melampaui batas akibat blokade serta bombardemen tanpa henti dari militer Israel.
Pelayanan kesehatan dasar, mulai dari perawatan ibu dan bayi hingga penanganan penyakit kronis, lumpuh akibat kesulitan akses, kekurangan obat dan logistik medis, serta pertempuran yang terjadi di sekitar fasilitas kesehatan.
Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun lalu telah menyatakan bahwa kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah illegal.
ICJ juga menyerukan agar Israel mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan sesuai hukum internasional.
Genosida dengan dukungan Amerika dan Barat
Namun, menurut Mofokeng, Israel justru mengabaikan resolusi dan seruan mendesak dari lembaga-lembaga PBB.
Israel juga terus menghancurkan infrastruktur kesehatan di Gaza dengan dukungan terbuka dari Amerika Serikat dan pemimpin negara-negara Barat lainnya.
Ia menyoroti proyek “kota kemanusiaan” yang dirancang Israel dan AS di Rafah selatan Gaza sebagai upaya menjerumuskan warga Palestina ke dalam “jebakan mematikan”.
“Itu bukan solusi, tapi kelanjutan dari genosida,” tegasnya.
Tetap bertanggung jawab
Mofokeng juga meminta Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Majelis Umum, dan Ketua Dewan HAM untuk menggunakan kewenangan mereka dalam menghentikan kekerasan dan memastikan akuntabilitas Israel.
Ia mengecam intimidasi dan sanksi yang dialami oleh pelapor khusus PBB yang berani mengkritik Israel.
“Kami ini bekerja secara sukarela demi memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan kami takkan berhenti menuntut keadilan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa banyak pelapor PBB justru mengalami tekanan berat, kehilangan pekerjaan, atau bahkan dikriminalisasi hanya karena bersuara atas pelanggaran yang dilakukan Israel.
“Tapi kami akan terus bersuara. Keadilan bisa bermakna berbeda dalam waktu berbeda, tapi tuntutan untuk itu tak akan berhenti,” ujarnya.
Mofokeng juga mengkritik diamnya para pemimpin negara-negara demokratis yang menurutnya justru semestinya ikut dalam Freedom Flotilla—kapal solidaritas internasional yang berupaya menembus blokade Gaza.
“Mereka seharusnya naik kapal itu, berdiri langsung menghadapi Israel,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dunia belum pernah menyaksikan kehancuran sektor kehidupan secara brutal seperti yang dilakukan Israel di Gaza saat ini.
“Jika semua ini dibiarkan, maka jelas bahwa Israel mendapat jaminan impunitas dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya,” tandasnya.
Ia juga menyatakan bahwa cara Israel mengabaikan surat dan permintaan resmi dari PBB adalah bagian dari strategi lebih besar.
“Menghancurkan sistem kemanusiaan dan menyingkirkan mekanisme akuntabilitas internasional,” pungkas Mofokeng.
