Para Menteri Luar Negeri dari Turki, Suriah, dan Amerika Serikat bertemu di Antalya, Turki, pada Kamis (15/5/2025) untuk membahas keputusan Presiden AS Donald Trump mencabut sanksi terhadap Damaskus.
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut bahwa Menlu As’ad al-Shaibani bertemu dengan Menlu AS Marco Rubio, didampingi Menlu Turki Hakan Fidan.
Pertemuan tersebut membahas secara rinci kebijakan baru Washington terkait pencabutan sanksi serta peluang membangun hubungan strategis antara Suriah dan Amerika Serikat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua menteri atas pertemuan yang konstruktif ini,” kata al-Shaibani. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai “langkah penting dalam membangun hubungan strategis yang lebih maju dengan Washington demi kepentingan rakyat Suriah.”
Dalam kesempatan yang sama, Rubio menyatakan bahwa pencabutan sanksi merupakan “peluang bersejarah bagi Suriah”, namun menegaskan bahwa proses menuju stabilitas akan memerlukan waktu panjang.
“Kami berkomitmen untuk melakukan segala yang kami bisa demi mencapai perdamaian dan stabilitas di Suriah,” ujarnya.
Pemerintah AS menegaskan bahwa langkah pencabutan sanksi sebagaimana diumumkan Presiden Trump akan segera dilaksanakan, seraya menekankan dukungan bagi masa depan damai di Suriah.
Peta Jalan
Menlu Turki Hakan Fidan mengatakan bahwa pertemuan ini diadakan di sela-sela pertemuan para Menlu negara anggota NATO dan membahas peta jalan pasca keputusan pencabutan sanksi oleh AS.
Trump sebelumnya mengejutkan dunia internasional dengan pengumuman pencabutan sanksi terhadap Suriah, yang ia sampaikan usai bertemu Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Keputusan itu disebutnya sebagai hasil diskusi bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.
Sementara itu, terkait isu domestik Suriah, Fidan menyoroti belum adanya langkah nyata dari kelompok Kurdi—khususnya Unit Perlindungan Rakyat (YPG)—terkait kesepakatan integrasi dengan pemerintah Suriah.
“Kami menunggu implementasi kesepakatan tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa stabilitas di Suriah hanya bisa dicapai melalui pembentukan pemerintahan inklusif dan satu kekuatan militer yang sah.
Usulan Uni Eropa
Di sisi lain, dokumen yang diperoleh Reuters menyebut bahwa Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengusulkan pelonggaran tambahan atas sanksi terhadap Suriah. Pelonggaran ini dimaksudkan untuk memungkinkan pendanaan dua kementerian Suriah dalam proyek rekonstruksi dan manajemen migrasi.
Sebelumnya, Uni Eropa memang telah melonggarkan sejumlah sanksi terkait sektor energi, transportasi, dan transaksi keuangan. Namun, sejumlah negara anggota mendorong pelonggaran lebih lanjut untuk memperlancar transisi politik di Suriah.
Hubungan dengan Suriah dijadwalkan akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Brussels pekan depan. Sebagian besar sanksi yang diberlakukan sejak 2013 akan diperbarui kembali pada 1 Juni mendatang.
