Otoritas Media Gaza pada Senin (20/5/2025) menyatakan bahwa Israel telah menghentikan seluruh pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza selama hampir 80 hari terakhir. Akibat blokade total ini, sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah tersebut kini terancam kelaparan massal.
“Tidak ada bantuan nyata yang masuk ke Jalur Gaza selama lebih dari 80 hari, sementara situasi kelaparan kian memburuk,” demikian pernyataan resmi kantor tersebut.
Menurut laporan itu, seluruh perbatasan Gaza ditutup sepenuhnya oleh pasukan Israel, dan “bahkan satu butir gandum pun tidak diizinkan masuk selama hampir tiga bulan terakhir.”
Pernyataan itu menuduh Israel menjalankan “kebijakan kelaparan sistematis yang disengaja” terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata. Sejak intensifikasi blokade pada 2 Maret lalu, Gaza seharusnya menerima sekitar 44.000 truk bantuan. Namun hingga kini, Israel hanya mengizinkan sembilan truk berisi suplemen gizi untuk anak-anak masuk — atau hanya 0,02 persen dari kebutuhan.
Gaza membutuhkan setidaknya 500 truk bantuan dan 50 truk bahan bakar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, menurut data yang sama.
Kantor Media Gaza menyebut Israel dan komunitas internasional bertanggung jawab penuh atas “kejahatan kemanusiaan yang terus berlangsung ini,” dan mendesak intervensi global segera untuk membuka semua perbatasan tanpa syarat serta mengizinkan bantuan masuk “sebelum semuanya terlambat.”
Sementara itu, pada Minggu malam, Kantor Perdana Menteri Israel menyampaikan bahwa negara tersebut akan mengizinkan masuknya sejumlah kecil bahan makanan guna mencegah krisis kelaparan yang lebih parah di Gaza.
Media penyiaran publik Israel, KAN, mengutip seorang pejabat anonim yang menyatakan bahwa langkah tersebut bersifat sementara selama sekitar satu minggu. Dalam periode itu, Israel akan membangun pusat distribusi bantuan di wilayah Gaza selatan, yang akan dikelola militer Israel dan dioperasikan oleh perusahaan asal Amerika Serikat.
Radio Militer Israel juga melaporkan bahwa Tel Aviv baru akan mengizinkan sembilan truk bantuan kemanusiaan masuk — pengiriman pertama sejak 2 Maret.
Sejak Oktober 2023, Israel melancarkan ofensif militer besar-besaran ke Gaza yang telah menewaskan hampir 53.500 warga Palestina, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas operasi militernya di wilayah tersebut.
