Otoritas di Jalur Gaza menyatakan kesiapan mereka untuk mengamankan konvoi bantuan kemanusiaan bagi warga yang kelaparan, di tengah situasi perang yang terus memburuk.
Hal ini disampaikan oleh sejumlah pejabat pada Sabtu (8/6/2025), dengan menekankan komitmen untuk memastikan distribusi bantuan berjalan tertib dan sesuai dengan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilaporkan kantor berita Anadolu.
Dalam pernyataan resmi, Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan bahwa pihaknya, bekerja sama dengan komunitas lokal termasuk keluarga dan klan, memiliki kapasitas yang memadai untuk memfasilitasi upaya bantuan kemanusiaan, meskipun mengalami serangan berulang dari Israel.
“Sebanyak 750 anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mengamankan distribusi bantuan telah gugur. Ribuan pegawai pemerintah dan pekerja kota juga menjadi korban,” ujar pernyataan tersebut.
Pemerintah Gaza juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan konvoi bantuan, serta mencegah upaya perampasan atau pengalihan distribusi, agar bantuan dapat sampai kepada keluarga yang paling terdampak dan terlantar akibat perang.
UNRWA tetap dianggap mitra sah
Pemerintah Gaza juga menegaskan kembali bahwa PBB, melalui badan UNRWA, adalah lembaga internasional yang sah dan memiliki pengalaman panjang dalam melayani serta melindungi hak-hak pengungsi Palestina.
Dalam pernyataan tersebut, pemerintah mengecam inisiatif bantuan kemanusiaan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat, namun dikelola secara langsung oleh militer Israel. Proyek-proyek tersebut dinilai “gagal total.”
Dikatakan bahwa inisiatif tersebut tidak transparan, melanggar prinsip keadilan dan martabat kemanusiaan, serta justru digunakan sebagai alat propaganda yang memperdalam krisis, alih-alih menjawab kebutuhan rakyat sipil.
Sementara itu, Yayasan Kemanusiaan Gaza pada Jumat (7/6) menyatakan menghentikan operasionalnya tanpa batas waktu. Warga juga diminta untuk tidak mendekati pusat distribusi bantuan demi keselamatan mereka.
Pada 27 Mei lalu, Israel mulai menerapkan sistem distribusi bantuan yang kontroversial melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza, dengan mengesampingkan pengawasan dari PBB. Langkah tersebut dikecam oleh warga Palestina sebagai upaya tekanan untuk memaksa perpindahan penduduk dari Gaza utara ke selatan.
Sejak skema baru diberlakukan, jumlah warga Palestina yang tewas saat berusaha mengakses bantuan meningkat menjadi 115 orang. Lebih dari 580 lainnya terluka dan sembilan masih dinyatakan hilang, menurut data Anadolu yang dihimpun dari sumber-sumber Palestina.
Sejak 2 Maret 2025, Israel juga menutup seluruh perlintasan perbatasan ke Gaza, sehingga memutus aliran makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan pasokan penting lainnya untuk sekitar 2,4 juta penduduk wilayah tersebut.
Krisis Gaza semakin memburuk
Israel hingga kini tetap menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, dan terus melanjutkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Serangan ini telah menewaskan hampir 54.800 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.
Lembaga-lembaga kemanusiaan internasional telah berulang kali memperingatkan bahwa Gaza kini berada di ambang bencana kelaparan besar-besaran, dengan lebih dari dua juta warga hidup tanpa akses kebutuhan dasar.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Jalur Gaza.
