Salah satu pendiri merek es krim Ben & Jerry’s, Ben Cohen, menyatakan bahwa dirinya tak bisa menyebut diri sebagai orang Amerika tanpa “menempatkan tubuhnya dalam risiko”.
Pernyataan itu ia sampaikan setelah ditangkap dalam sebuah aksi protes yang menolak dukungan Amerika Serikat terhadap perang Israel di Gaza.
Pada sidang yang digelar Rabu lalu, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, Robert J. Kennedy Jr., tampak terkejut.
Saat itu kericuhan meletus tak lama setelah ia memberikan kesaksian mengenai anggaran kementeriannya tahun 2026 yang selaras dengan agenda Presiden Donald Trump.
Saat polisi mengeluarkan para pengunjuk rasa dari ruang sidang, Cohen—nama pendiri Ben & Jerry’s tersebut—nyaris tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk.
“Kongres membayar bom yang membunuh anak-anak di Gaza,” teriaknya.
Seorang petugas polisi Capitol Hill menarik lengan Cohen dengan paksa hingga pria berusia 74 tahun itu hampir kehilangan keseimbangan, lalu mengeluarkannya dari sidang Senat.
Saat Cohen diborgol dan dibawa pergi, seorang wanita yang tidak dikenal terdengar bertanya melalui rekaman video.
“Ben, mengapa kamu ditangkap?” tanyanya.
Cohen menjawab bahwa kongres membunuh anak-anak miskin di Gaza dengan membeli bom, dan membiayainya dengan mengeluarkan anak-anak dari Medicaid di AS.
Wanita itu kemudian bertanya lagi.
“Ben, apa yang kamu minta dari Kongres dan senator terkait Gaza?” tanyanya lagi.
Cohen ,enjawab bahwa mereka harus membiarkan makanan masuk ke Gaza.
“Kami harus mengirim makanan untuk anak-anak yang kelaparan,” jawab Cohen sembari dibawa pergi oleh polisi.
Dalam sebuah unggahan di platform X pada Kamis, Cohen menulis bahwa ia tidak bisa menyebut dirinya seorang Amerika tanpa mempertaruhkan tubuhnya.
“Bagi saya, kehancuran dan pembantaian yang didanai pemerintah kami terhadap keluarga-keluarga yang tinggal di Gaza adalah serangan terhadap keadilan, rasa kemanusiaan, dan apa yang saya kira adalah cara Amerika. Cara Amerika yang dulu diperjuangkan Superman bersama dengan Kebenaran dan Keadilan,” tulisnya.
Israel telah memblokade masuknya makanan, air, dan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak 2 Maret lalu.
Persediaan makanan habis, dan warga Palestina menghadapi kondisi kelaparan yang parah. Sebelum blokade ini, mereka bahkan sudah terpaksa mengonsumsi pakan ternak akibat kekurangan makanan.
Polisi Capitol Hill kepada Middle East Eye mengatakan bahwa Cohen didakwa dengan pelanggaran karena mengganggu ketertiban umum.
Dalam insiden tersebut, tujuh orang ditangkap dengan berbagai tuduhan, mulai dari menyerang petugas polisi hingga melawan penangkapan.
Ben & Jerry’s belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait insiden ini.
Politik di Balik Ben & Jerry’s
Sikap vokal Ben & Jerry’s terhadap isu Palestina dan berbagai masalah sosial-politik bukan hal baru.
Namun, penangkapan salah satu pendirinya, Cohen, saat aksi protes menolak dukungan AS terhadap perang Israel di Gaza, menandai momen baru dalam perjuangan perusahaan ini.
Pada November lalu, Ben & Jerry’s menggugat perusahaan induknya, Unilever, dengan tuduhan membungkam upaya merek es krim ini untuk menyuarakan dukungan terhadap gencatan senjata di Gaza dan solidaritas bagi pengungsi Palestina.
Dalam gugatan tersebut, Ben & Jerry’s menyatakan bahwa Unilever telah melanggar kesepakatan sebelumnya yang memberikan Ben & Jerry’s kontrol atas “misi sosial” mereka.
Meski begitu, Ben & Jerry’s mengaku telah dibungkam empat kali ketika mencoba menyerukan gencatan senjata, menghentikan bantuan militer AS ke Israel, mendukung mahasiswa yang memprotes perang di Gaza, serta mendukung jalur aman bagi pengungsi Palestina menuju Inggris.
“Ben & Jerry’s telah berupaya secara terbuka menyuarakan perdamaian dan hak asasi manusia sebanyak empat kali,” tulis gugatan tersebut.
Namun, katanya, Unilever membungkam setiap upaya tersebut.
Unilever, menurut dokumen pengadilan, mengkhawatirkan bahwa sikap vokal Ben & Jerry’s terhadap perang di Gaza dapat menimbulkan persepsi berkelanjutan tentang anti-Semitisme.
Ben & Jerry’s juga mengungkapkan bahwa Unilever menolak dana bantuan senilai 5 juta dolar AS.
Hal itu seharusnya bisa mereka salurkan ke organisasi kemanusiaan pilihan mereka, termasuk Jewish Voice for Peace (JVP) dan cabang San Francisco dari Council on American-Islamic Relations. Alasan penolakan Unilever adalah JVP dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah Israel.
Pada Maret lalu, Ben & Jerry’s mengajukan gugatan tambahan yang menuduh Unilever terus menyensor postingan media sosial mereka.
Termasuk terkait Bulan Sejarah Kulit Hitam, serta memecat CEO mereka, David Stever, sebagai pembalasan atas aktivisme media sosial perusahaan.
Ketegangan antara Ben & Jerry’s dan Unilever sudah berlangsung lama, bermula sejak 2021 ketika Ben & Jerry’s menyatakan akan menghentikan penjualan produknya di pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini dianggap “tidak sejalan” dengan nilai-nilai perusahaan.
Keputusan itu memicu protes keras dari para anggota parlemen Israel, politisi AS, dan pemerintah negara bagian yang mengancam akan menarik investasi dari Unilever.
Menanggapi tekanan tersebut, Unilever mengumumkan rencana menjual bisnis Ben & Jerry’s di Israel kepada Avi Zinger, pemegang lisensi merek es krim tersebut di Israel, yang secara efektif membalikkan keputusan Ben & Jerry’s untuk berhenti beroperasi di Tepi Barat.
Untuk mencegah hal ini, Ben & Jerry’s menggugat Unilever agar penjualan tersebut dibatalkan.
Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan penyelesaian pada Desember 2022 yang masih dirahasiakan isi lengkapnya.
Gugatan baru Ben & Jerry’s ini merupakan kelanjutan dari perselisihan yang lahir dari kesepakatan 2022 itu.
“Pihak kami menyampaikan belasungkawa mendalam kepada semua korban tragedi di Timur Tengah. Kami menolak klaim yang dibuat oleh dewan misi sosial Ben & Jerry’s dan akan membela kasus ini dengan kuat,” kata Unilever dalam pernyataan resmi kepada Reuters.
Unilever juga menolak memberikan komentar lebih lanjut terkait perkara hukum ini.
Ben & Jerry’s menyatakan bahwa mereka menggunakan es krim sebagai medium untuk memperbaiki dunia, dengan fokus pada sejumlah isu utama, termasuk keadilan rasial dan keadilan iklim.
