Penolakan dan kecaman internasional terhadap usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang ingin mengendalikan Gaza setelah mengosongkannya dari penduduk Palestina dan memindahkan mereka ke negara lain terus berlanjut.
Berikut adalah reaksi terbaru terhadap usulan Trump:
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
PBB menegaskan penolakannya terhadap rencana Trumpp. Menurutnya, setiap pemindahan paksa penduduk sama dengan pembersihan etnis.
“Saat mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah,” kata Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Stéphane Dujarric.
Dujarric menambahkan bahwa pentingnya untuk mematuhi hukum internasional dan menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dia juga menegaskan bahwa Guterres tetap berkomitmen pada solusi dua negara.
Jerman
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan bahwa perdamaian di Timur Tengah memerlukan solusi yang dinegosiasikan berdasarkan prinsip dua negara.
Baerbock menegaskan bahwa Gaza, seperti Tepi Barat dan Yerusalem Timur, adalah tanah Palestina. Ia memperingatkan bahwa pengusiran paksa warga sipil melanggar hukum humaniter internasional dan hanya akan menimbulkan lebih banyak kebencian.
Ia juga menekankan bahwa PBB, Uni Eropa, dan Kelompok Tujuh (G7) terus menentang pembangunan permukiman Israel.
Prancis
Kementerian Luar Negeri Prancis, dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza melanggar hukum humaniter internasional dan menghambat solusi dua negara.
Prancis menekankan bahwa masa depan Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di bawah otoritas Otoritas Palestina. Mereka juga memperingatkan bahwa rencana Trump dapat mengganggu stabilitas kawasan.
Inggris
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa penduduk Gaza harus diizinkan kembali ke rumah mereka dan membangun kembali kehidupan mereka.
Dalam pidatonya di Parlemen Inggris, Starmer menekankan perlunya dukungan internasional bagi rakyat Palestina dalam kerangka solusi dua negara.
Spanyol
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, dengan tegas menolak gagasan kontrol AS atas Gaza.
“Gaza adalah tanah Palestina, dan mereka harus tetap tinggal di sana,” tegasnya.
Albares juga menegaskan komitmen Spanyol untuk mendukung pembentukan negara Palestina yang mencakup Gaza sebagai bagian dari wilayahnya.
Selain itu, ia menolak usulan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang mengusulkan agar Spanyol menerima pengungsi Palestina jika mereka dipindahkan dari Gaza.
Polandia
Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Andrzej Szejna, menekankan pentingnya partisipasi Palestina dalam proses perdamaian dan mendukung solusi dua negara.
“Seperti halnya Ukraina, kami mengatakan bahwa keputusan tentang Ukraina tidak boleh diambil tanpa Ukraina. Hal yang sama berlaku untuk Palestina. Tidak ada keputusan tentang Palestina tanpa rakyat Palestina,” katanya.
Slovenia
Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, mengkritik keras rencana Trump untuk Gaza. Ia menyebutnya sebagai bukti ketidaktahuan Trump tentang sejarah rakyat Palestina.
Dalam kunjungannya ke Lebanon, Fajon memperingatkan bahwa rencana tersebut dapat memperburuk ketidakstabilan dan kekerasan, serta menegaskan bahwa rakyat Palestina menolak pengusiran paksa dari tanah air mereka.
Skotlandia
Perdana Menteri Skotlandia, John Swinney, menyatakan bahwa setiap pembicaraan tentang pengusiran paksa rakyat Palestina tidak dapat diterima dan berbahaya.
Swinney menegaskan bahwa penderitaan rakyat Gaza tidak boleh diperburuk dengan rencana pemindahan paksa, terutama setelah berbulan-bulan kekerasan dan korban jiwa yang besar.
Belgia
Kementerian Luar Negeri Belgia, dalam sebuah pernyataan di platform X menegaskan bahwa pengusiran paksa rakyat Palestina dari Gaza dan Tepi Barat adalah pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Belgia juga menegaskan bahwa stabilitas Timur Tengah bergantung pada kepatuhan terhadap hukum internasional dan implementasi solusi dua negara.
Selain itu, mereka menyatakan dukungan terhadap upaya mediasi yang dipimpin oleh AS, Qatar, dan Mesir untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.
Swiss
Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan bahwa mereka memantau dengan cermat pernyataan dari berbagai pemerintah, terutama dari pemerintahan AS yang baru.
Swiss juga menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara, yang telah mereka sampaikan berulang kali.
Kolombia
Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengecam keras rencana Trump untuk menguasai Gaza dan memindahkan rakyat Palestina ke negara tetangga.
“Mereka akan memulai perang yang lebih buruk, karena mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi umat Tuhan bukanlah orang kulit putih Amerika atau Israel – umat Tuhan adalah seluruh umat manusia,” demikian pernyataan yang ditulis Petro dalam platform X.
Iran
Kementerian Luar Negeri Iran menyebut rencana Trump mengejutkan. Ia menegaskan bahwa pemindahan paksa rakyat Palestina adalah bagian dari strategi Israel untuk menghancurkan seluruh bangsa Palestina.
“Rencana evakuasi Gaza dan pemindahan paksa rakyat Palestina ke negara tetangga merupakan kelanjutan dari rencana entitas Zionis untuk memusnahkan bangsa Palestina sepenuhnya, dan rencana ini ditolak dan dikutuk secara tegas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqhaei.
Malaysia
Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa setiap usulan pengusiran paksa rakyat Palestina merupakan bentuk pembersihan etnis dan pelanggaran hukum internasional.
Malaysia menekankan bahwa tindakan seperti itu tidak manusiawi, serta jelas melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.
Mereka juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian dan stabilitas.
China
Kementerian Luar Negeri China menegaskan penolakannya terhadap pemindahan paksa penduduk Gaza.
“Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan alat tawar-menawar politik, apalagi sasaran hukum rimba,” kata Juru Bicara Kementrian, Guo Jia Kun, dalam konferensi pers.
China juga menegaskan dukungan penuh terhadap hak-hak nasional yang sah untuk rakyat Palestina.
Kongres Amerika Serikat
Dua anggota Kongres AS mengecam rencana Trump untuk menguasai Gaza, dengan alasan bahwa hal itu membahayakan keamanan AS dan tentaranya.
“Saya kira kita telah memilih prinsip ‘America First’ – kita tidak punya kepentingan untuk ikut serta dalam petualangan pendudukan lain yang menghabiskan sumber daya kita dan mengorbankan nyawa tentara kita,” tulis Senator Republik, Rand Paul di platform X.
Sementara itu, anggota DPR dari Partai Demokrat, Pete Aguilar, mengatakan bahwa rencana Trump untuk Gaza bukanlah strategi yang matang.
“Sangat jelas bahwa apa yang dikatakan presiden hanya akan membuat negara kita kurang aman. Invasi militer AS ke Gaza tidak akan membuat rakyat Amerika lebih aman – justru sebaliknya, mereka akan menjadi sasaran,” katanya.
Aguilar bahkan mengejek Trump, dengan mengatakan bahwa Rencana Trump mungkin hanya untuk bisnis semata.
“Saya akan menebak-nebak: rencana presiden mungkin mencakup hotel, resort, dan kasino. Itu memang sifatnya, tapi itu bukan strategi untuk melindungi keamanan Amerika atau mengurangi pengeluaran Departemen Pertahanan,” tegasnya.
Sejak 25 Januari, Trump terus mempromosikan rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, yang telah ditolak oleh kedua negara tersebut, serta oleh negara-negara Arab dan organisasi internasional lainnya.
