Pada 12 Oktober 2026, Tamir Hayman, mantan kepala intelijen militer Israel yang kini memimpin lembaga kajian INSS di Tel Aviv, menerbitkan makalah tentang apa yang ia sebut konsep keamanan nasional “baru” Israel. Menurut dia, sejak 7 Oktober 2023 kebijakan Israel dalam praktiknya digerakkan oleh perang pencegahan yang terus-menerus. Dalam ulasan analis Mohamad Elmasry di Middle East Eye, konsep itu memandang negara-negara Arab sebagai kumpulan suku dan etnis, melihat kerapuhan mereka sebagai keuntungan yang bisa dikelola, dan menempatkan perjanjian damai sebagai pengaturan teknis yang sementara. Perlu ditegaskan: Hayman menggambarkan sekaligus mempertanyakan konsep ini, dan itu bukan doktrin yang diumumkan resmi oleh pemerintah Israel. Namun siapa pun yang mengikuti Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon akan mengenali polanya. Pelajaran bagi Palestina jelas: perdamaian yang tidak berdiri di atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh hanyalah jeda di antara serangan.
Konteks singkat
Gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 disambut sebagai pintu keluar dari perang dua tahun. Pada Juni 2026, Israel dan Lebanon menandatangani kerangka kesepakatan di bawah mediasi Amerika Serikat. Dua dokumen, dua wilayah, satu pertanyaan yang sama: apakah kesepakatan itu mengakhiri pendudukan, atau sekadar mengelolanya?
Kesepakatan tanpa penegakan adalah izin untuk melanjutkan
Di Gaza, Kementerian Kesehatan setempat, yang angkanya dinilai andal oleh PBB, melaporkan lebih dari 1.250 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata hingga awal Agustus 2026, sementara total korban sejak perang pecah melampaui 73.000 jiwa. Tim kemanusiaan PBB juga memperingatkan bahwa perluasan wilayah di bawah kendali Israel sejak gencatan senjata memperbesar risiko bagi warga sipil dan menghambat bantuan.
Di Lebanon, militer setempat mencatat sekitar 7.700 pelanggaran Israel sejak kerangka Juni ditandatangani, sementara Netanyahu menyatakan zona penyangga di Lebanon selatan akan dipertahankan selama ia menjabat perdana menteri. Di Suriah, Anadolu melaporkan pada 9 Oktober bahwa artileri dan pasukan darat Israel kembali merangsek ke desa-desa di Quneitra. Tiga front, satu pola: perjanjian ditandatangani, kehadiran militer bertambah.
Tepi Barat: negara tak mungkin berdiri di atas peta yang dipotong-potong
Laporan Kantor HAM PBB pada 17 Maret 2026 mencatat lebih dari 36.000 warga Palestina terusir dari Tepi Barat dalam 12 bulan hingga akhir Oktober 2025, skala yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam periode yang sama, Israel memajukan atau menyetujui hampir 37.000 unit rumah permukiman di Yerusalem Timur dan sekitar 27.200 di bagian lain Tepi Barat, serta mendirikan 84 pos permukiman baru sehingga totalnya lebih dari 300. Laporan itu menyimpulkan adanya rezim diskriminasi dan penindasan yang sistematis, yang melanggar larangan segregasi rasial dan apartheid.
Tender pembangunan di kawasan E1 pada Januari 2026 berpotensi memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat. Ini bukan “sengketa perbatasan” yang bisa ditunda; ini penghapusan syarat-syarat fisik bagi kenegaraan. Makalah Hayman sendiri menyebut pembangunan permukiman dan pos di semua titik gesekan, serta zona keamanan di Suriah, Lebanon, dan Gaza, sebagai bagian dari konsep pertahanan yang ia gambarkan.
Normalisasi tanpa Palestina bukan keamanan
Abraham Accords 2020 dijual sebagai jalan menuju perdamaian regional. Enam tahun kemudian, menurut Elmasry, Netanyahu justru memakainya sebagai bukti bahwa pemimpin Arab tidak lagi peduli pada Palestina. Normalisasi yang melangkahi isu Palestina memberi legitimasi kepada Israel tanpa menuntut apa pun darinya. Dan jika kelemahan negara-negara tetangga memang dipandang sebagai aset, tak ada jaminan bahwa perjanjian dengan Israel melindungi mereka. Arab Saudi, tulis Elmasry, masih mensyaratkan berdirinya negara Palestina merdeka sebelum normalisasi, sebuah posisi yang pantas dipertahankan.
Kompleksitas yang tak boleh disembunyikan
Gambaran ini tidak hitam-putih. Makalah Hayman bersifat deskriptif dan kritis: ia sendiri bertanya apa yang terjadi pada masyarakat demokratis ketika perang berkepanjangan dianggap normal, dan Elmasry mengakui kepemimpinan Israel belum secara resmi menerima konsep itu. Serangan 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya; trauma itu nyata dan membentuk rasa takut banyak warga Israel. Israel dan Hamas saling menuduh melanggar gencatan senjata, dan Hizbullah berulang kali menolak perundingan Lebanon-Israel.
Tetapi penderitaan di banyak pihak tidak membuat pendudukan menjadi sah, dan kekhawatiran keamanan tidak membenarkan penyitaan tanah serta pengusiran warga. Justru karena semua pihak membayar mahal, solusinya harus bertumpu pada hak yang setara, bukan pada dominasi satu pihak.
Implikasi: hukum internasional dan peran media
PBB menegaskan bahwa seluruh permukiman Israel tidak memiliki keabsahan hukum, merupakan pelanggaran nyata hukum internasional, dan mengancam keberlangsungan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bersambung. Jika pelanggaran semacam itu dibiarkan tanpa konsekuensi, yang runtuh bukan hanya harapan Palestina, melainkan tatanan hukum yang melindungi semua negara kecil.
Media juga punya tanggung jawab. Pembatasan akses di Gaza membuat kantor berita seperti AFP tidak dapat memverifikasi korban secara mandiri. Kita perlu menuntut akses jurnalis yang bebas, bukan menyerah pada kabut informasi.
Penutup
Jika benar perang yang tak berkesudahan telah menjadi cara berpikir, maka tawaran “perdamaian” yang parsial, bertahap, dan bersyarat hanya akan menjadi alat pengelolaan konflik. Satu-satunya jalan keluar yang konsisten dengan hukum internasional dan dengan akal sehat adalah kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai hak.
Bangsa Indonesia punya pegangan moral yang sama sejak Pembukaan UUD 1945: kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan harus dihapuskan. Pertanyaan bagi kita hari ini bukan lagi apakah kita setuju, melainkan apa yang akan kita lakukan dengan suara, pilihan konsumsi informasi, dan tekanan diplomatik kita agar prinsip itu tidak berhenti sebagai slogan.
