Sumber-sumber media Mesir melaporkan dimulainya perundingan tidak langsung antara delegasi Palestina dan Israel di kota wisata Sharm el-Sheikh pada Senin malam (6/10).
Pembicaraan ini bertujuan menyiapkan kondisi di lapangan serta menyusun mekanisme pertukaran tahanan di Jalur Gaza, sesuai dengan rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Kanal Cairo News mengutip sumber Mesir yang menyebut bahwa “sesi tidak langsung antara kedua delegasi telah dimulai, dengan fokus pada penciptaan kondisi bagi pertukaran tahanan.”
Disebutkan pula bahwa mediator dari Qatar dan Mesir “mengintensifkan upaya” agar kesepakatan mengenai pembebasan tahanan segera tercapai.
Sementara itu, kanal Israel Channel 13 melaporkan bahwa delegasi Israel untuk perundingan gencatan senjata telah tiba di Sharm el-Sheikh, namun dengan formasi awal tanpa kehadiran pejabat tingkat tinggi.
Sumber-sumber Israel menambahkan, jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada kemajuan terkait rencana Trump, “perundingan diperkirakan tidak akan berlanjut.”
Jaringan CNN mengutip seorang pejabat yang mengetahui pertemuan tersebut, mengatakan bahwa pembicaraan di Mesir akan berlangsung beberapa hari, dengan kehadiran mediator dari Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—yang kini berstatus tersangka di Mahkamah Pidana Internasional—mengonfirmasi bahwa delegasi Israel berangkat ke Mesir pada Senin pagi, dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.
Dari Washington, pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Al Jazeera bahwa utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, sedang menuju Mesir untuk membahas pelaksanaan rencana perdamaian Trump.
Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior Trump, dijadwalkan turut menghadiri perundingan.
Gedung Putih menegaskan bahwa pembicaraan di Sharm el-Sheikh “bersifat teknis” dan menekankan keinginan AS untuk mempercepat implementasi rencana tersebut.
“Semua pihak telah menyatakan persetujuan terhadap rencana itu, dan Washington tengah berupaya keras mendorong pelaksanaannya secepat mungkin,” ujar juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.
Ia menambahkan bahwa tim teknis sedang meninjau daftar tahanan Israel dan para tahanan politik Palestina yang akan dibebaskan, serta menyiapkan “lingkungan yang kondusif” bagi pelaksanaan tahap awal kesepakatan.
Delegasi Hamas dan sikap gerakan
Hamas mengonfirmasi bahwa delegasinya yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya telah tiba di Mesir pada Minggu malam untuk mengikuti perundingan tidak langsung terkait mekanisme penerapan rencana Trump guna mengakhiri perang di Gaza.
Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut bahwa delegasi tersebut akan membahas “mekanisme penghentian tembakan, penarikan pasukan pendudukan, dan pertukaran tahanan,” bersama para mediator serta delegasi Israel.
Rencana Trump mencakup penghentian segera operasi militer dan pembebasan seluruh tahanan Israel dalam waktu 72 jam setelah persetujuan resmi dari Tel Aviv, dengan imbalan penyerahan senjata oleh Hamas.
Hamas, dalam pernyataannya, menyatakan kesediaan untuk membebaskan semua tahanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur.
Hamas juga menegaskan kembali kesiapan untuk menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada “badan pemerintahan teknokrat independen” yang bekerja berdasarkan kesepakatan nasional dengan dukungan Arab dan Islam.
Namun, gerakan itu menegaskan bahwa masa depan Gaza dan hak-hak rakyat Palestina “akan dibahas secara eksklusif dalam kerangka Palestina yang menyeluruh.”
Beberapa jam setelah Hamas menyampaikan persetujuan awal terhadap usulannya, Presiden Trump menulis di platform Truth Social bahwa Israel telah menyetujui “garis penarikan awal” yang telah disampaikan kepada Hamas.
“Rencana saya untuk Gaza sedang bergerak menuju pelaksanaan. Gencatan senjata akan berlaku begitu Hamas menyetujui garis penarikan pertama, dan proses pertukaran tahanan segera dimulai,” tulis Trump.
Ia juga menyertakan peta yang menunjukkan zona penarikan awal berwarna kuning—sebuah langkah yang, menurut Gedung Putih, akan menjadi tahap awal menuju penghentian penuh operasi militer di Gaza.
