Sedikitnya 115 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas dalam gelombang serangan udara Israel di Jalur Gaza, Kamis (15/5/2025). Serangan terjadi di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk, seiring blokade bantuan yang masih diberlakukan Israel sejak awal Maret lalu.
Lembaga pertahanan sipil Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat bombardir sejak Kamis pagi telah meningkat menjadi 115 orang. Banyak dari korban ditemukan di reruntuhan bangunan di Deir al-Balah, wilayah tengah Gaza.
Pemutusan akses bantuan kemanusiaan sejak 2 Maret disebut sebagai bagian dari upaya Israel untuk menekan Hamas agar membebaskan para sandera yang masih ditahan, menyusul serangan pada Oktober 2023 yang memicu perang. Namun, langkah tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak internasional karena dianggap melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Menurut Human Rights Watch, blokade Israel terhadap Gaza “telah melampaui taktik militer dan menjadi alat pemusnahan.”
Bantuan kemanusiaan jadi titik kunci
Kelompok Hamas menegaskan bahwa pemulihan akses bantuan kemanusiaan merupakan “syarat minimum” untuk memulai perundingan damai. Pejabat senior Hamas, Basem Naim, menyatakan bahwa akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan merupakan “hak asasi manusia yang mendasar dan bukan bahan tawar-menawar.”
Pernyataan ini muncul beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan gagasan untuk menjadikan Gaza sebagai “zona kebebasan” dan menyarankan agar wilayah itu “dikelola oleh Amerika Serikat.”
Dalam kunjungan ke Qatar, Trump menyebut bahwa dirinya ingin AS “terlibat langsung di Gaza” dan menyatakan siap mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.” Komentar itu memicu reaksi keras dari Hamas.
“Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina. Bukan properti yang bisa dijual di pasar bebas,” tegas Naim.
Situasi kemanusiaan kritis
Sejak dimulainya kembali operasi militer Israel pada 18 Maret, setelah gencatan senjata yang berlangsung sejak Januari berakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali memperingatkan bahwa pasokan makanan, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan di Gaza mencapai titik kritis.
Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didukung AS, Gaza Humanitarian Foundation, menyatakan akan mulai menyalurkan bantuan di Gaza pada akhir bulan ini, setelah melakukan pembicaraan dengan pejabat Israel. Namun, PBB menolak ikut ambil bagian dalam inisiatif tersebut.
“Rencana distribusi ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kami, termasuk prinsip netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi,” ujar juru bicara PBB Farhan Haq.
Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan bahwa sebanyak 2.876 orang telah tewas sejak Israel kembali melancarkan ofensif pada pertengahan Maret. Jumlah total korban jiwa sejak perang dimulai pada 2023 kini mencapai lebih dari 53.000 orang.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pidato di markas PBB memperingati peristiwa Nakba—pengusiran paksa terhadap sekitar 700.000 warga Palestina pada 1948—memperingatkan agar tragedi serupa tidak terulang kembali di Gaza.
PBB menyatakan bahwa saat ini sekitar 70 persen wilayah Gaza telah menjadi zona larangan atau berada dalam status evakuasi, memperparah penderitaan lebih dari dua juta warga sipil yang terjebak di wilayah tersebut.
