Selasa (27/10), warga Israel memadati tempat pemungutan suara dalam pemilu yang disebut banyak pengamat sebagai yang paling menentukan dalam sejarah negara itu. Menurut Komisi Pemilihan Pusat, partisipasi pemilih sudah mencapai 74,3 persen pada pukul 20.00 waktu setempat, lebih tinggi dari 70,63 persen pada pemilu 2022. Hasil exit poll menunjukkan tidak ada pemenang jelas: blok Benjamin Netanyahu diproyeksikan meraih 50 kursi, blok Gadi Eisenkot 52 hingga 53 kursi, sementara partai-partai Arab sekitar 18 kursi. Padahal 61 kursi dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Hasil resmi baru diumumkan 4 November. Namun siapa pun yang akhirnya menang, ada satu hal yang tak akan diputuskan oleh kotak suara itu: hak rakyat Palestina untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri bukan hadiah yang menunggu giliran dari pemenang pemilu Israel, melainkan hak yang harus diakui sepenuhnya.
Pemilu di Bawah Bayang-Bayang Gaza
Ini pemilu pertama sejak perang di Gaza pecah setelah serangan 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.139 orang di Israel. Menurut Al Jazeera, serangan Israel sejak itu telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina. Gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober tahun lalu pun nyaris hanya berlaku di atas kertas. Direktur lembaga kajian Palthink, Omar Shaban, menyebut hampir 1.500 orang tewas sejak gencatan senjata diberlakukan.
Pergantian Perdana Menteri Bukan Pergantian Arah
Argumen pertama: tidak ada kubu yang menawarkan jalan keluar dari pendudukan. Analis International Crisis Group, Mairav Zonszein, mencatat bahwa tidak ada satu pun partai Zionis Yahudi yang menempatkan solusi dua negara atau proses politik Palestina sebagai agenda utama. Eisenkot, penantang utama Netanyahu, adalah mantan kepala staf militer yang dikenal sebagai pencetus Doktrin Dahiyeh, yakni penggunaan kekuatan besar-besaran termasuk terhadap infrastruktur sipil sebagai alat gentar. Survei Mitvim pada Juni lalu juga menemukan bahwa mayoritas publik Israel mendukung solusi militer dan keamanan, serta menolak penyelesaian isu Palestina dan pengakhiran pendudukan. Sementara itu, jumlah pemukim di Tepi Barat melonjak dari sekitar 260.000 pada 1993 menjadi lebih dari 700.000, menggerogoti wilayah yang dibutuhkan bagi negara Palestina yang utuh. Jika kemerdekaan digantungkan pada pergantian perdana menteri, rakyat Palestina menunggu sesuatu yang tidak ditawarkan siapa pun.
Warga Palestina di Israel Dijadikan Alat Menakut-nakuti
Argumen kedua: kampanye ini memperlihatkan bagaimana warga Palestina dipakai sebagai bahan mobilisasi ketakutan. Di hari pemungutan suara, Netanyahu menulis di X bahwa pemilih Arab “menyerbu TPS dan mencuri pemilu”, menyebut mereka pendukung Ikhwanul Muslimin, lalu mengajak pemilih sayap kanan memilih Likud sebagai urusan hidup dan mati. Mansour Abbas dari United Arab List menyebutnya taktik menakut-nakuti untuk menggerakkan pemilih sayap kanan. Lembaga hukum Adalah melaporkan keluhan pemilih Arab soal upaya mengecilkan partisipasi, antrean yang bergerak sangat lambat atau macet di kota-kota mayoritas Arab, hingga kurangnya surat suara berbahasa Arab. Di sisi lain, Eisenkot menyatakan tidak akan bekerja sama dengan partai Arab mana pun. Artinya, 18 kursi yang diproyeksikan bagi partai Arab praktis dikeluarkan dari hitungan koalisi oleh kedua kubu. Demokrasi yang memperlakukan seperlima warganya sebagai ancaman, bukan mitra, tidak bisa disebut sehat.
Gaza sebagai “Cetak Biru”
Argumen ketiga: retorika kampanye menunjukkan arah lapangan yang justru menjauh dari kemerdekaan. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan militer sebaiknya berperang di Tepi Barat dan melakukan di sana apa yang telah dilakukan di Gaza. Sekutu elektoralnya, Moshe Feiglin, menyerukan aneksasi Gaza setelah pemilu. Analis Palestina Ahmed Najar menilai, Gaza dalam kampanye ini disodorkan bukan sebagai tragedi yang menuntut pertanggungjawaban, melainkan sebagai cetak biru untuk diulang di tempat lain. Wajar bila akhirnya kita bertanya: siapa yang sedang membicarakan hak Palestina untuk hidup merdeka?
Kompleksitas yang Perlu Diakui
Kritik ini tidak berarti menutup mata pada kenyataan lain. Trauma 7 Oktober nyata bagi banyak warga Israel, dan kelelahan akibat perang juga meluas: Kementerian Pertahanan Israel menyebut hampir 30.000 personel menghadapi trauma psikologis. Pemilih Israel bukan satu suara tunggal, dan yang dikritik di sini adalah kebijakan pendudukan serta pelanggaran hukum internasional, bukan sebuah bangsa atau agama. Di sisi Palestina pun ada pekerjaan rumah: Presiden Mahmoud Abbas bersama faksi-faksi sepakat menunda pemilu nasional ke September 2027 dengan syarat kondisi mendukung, dan pemilu lokal April lalu di Gaza hanya digelar di Deir al-Balah serta tanpa Hamas. Legitimasi demokratis Palestina perlu dipulihkan, tetapi justru karena itu penentuan nasib sendiri harus dimaknai penuh: Palestina menentukan masa depannya sendiri, bukan dipilihkan oleh hasil pemilu pihak lain.
Implikasi bagi Hukum Internasional dan Solidaritas Global
Hak menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional, bukan komoditas tawar-menawar yang bisa ditunda hingga situasi keamanan menurut sebelah pihak memungkinkan. Analis keamanan Ahron Bregman bahkan memperkirakan gagasan dua negara hanya bisa kembali ke meja jika ada tekanan internasional substansial, termasuk sanksi berat terhadap Israel. Beberapa negara Barat sudah menjatuhkan sanksi pada Smotrich, tanda bahwa tekanan bukan hal mustahil. Di sinilah peran masyarakat global, termasuk Indonesia, dan media: menolak membingkai pemilu Israel seolah-olah penentu nasib Palestina, serta konsisten menyebut pendudukan, blokade, dan perluasan permukiman sebagai persoalan hukum, bukan sekadar “dinamika politik”.
Penutup
Pemilu Israel akan menghasilkan perdana menteri baru atau perpanjangan masa jabatan yang lama. Bagi rakyat Palestina, pertanyaannya tidak berubah: kapan pendudukan berakhir dan kedaulatan penuh diakui? Kemerdekaan bukan konsesi yang diberikan setelah koalisi terbentuk. Ia hak yang harus dibela hari ini, dengan tekanan diplomatik, desakan hukum, dan pemberitaan yang jujur. Pertanyaannya bagi kita: apakah kita ikut menunggu hasil hitungan kursi, atau mulai bersuara untuk hak yang tak perlu diperebutkan lewat pemilu siapa pun?
