sudan

Lebih dari 100 Warga Sipil Tewas dalam Bentrok Antar Suku di Darfur Barat

By / June 15, 2022

GAZAMEDIA, KHARTOUM – Lebih dari 100 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan suku yang telah berlangsung sejak pekan lalu terkait sengketa tanah di wilayah Darfur sebelah Barat ibu Kota Sudan, Ahad (13/6/2022).

Seorang pemimpin suku mengatakan dalam sebuah pernyataan pers: “Sekitar 117 orang dari sukunya tewas dalam bentrokan dengan suku Rizeigat Arab, di mana 14 desa hangus terbakar.”

Sementara itu, perwakilan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan, Volker Perthes mengutuk insiden di Darfur, menggambarkannya sebagai “tidak dapat ditolerir”.

Dia meminta kepala otoritas terkait, pemimpin suku dan organisasi bersenjata untuk menenangkan ketegangan dan memastikan perlindungan keamanan bagi warga sipil.

Bentrokan antar suku rentan terjadi di Darfur akibat sengketa perbatasan yang menyebabkan puluhan warga tewas dan ratusan luka-luka. [ml/ofr]

Delegasi “Israel” Diam-diam Kunjungi Khartoum untuk Normalisasi

By / April 3, 2022

GAZAMEDIA, PALESTINA – Radio resmi ‘Israel’ mengungkapkan bahwa delegasi keamanan tingkat tinggi ‘Israel’ usai lakukan kunjungan resmi ke Sudan Jumat (1/4/2022) ini, yang merupakan kunjungan ketiga sejak panglima militer Sudan, Letnan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, mengambil alih kekuasaan di Sudan pada April 2019.

Delegasi ‘Israel’ mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior di kepemimpinan Sudan, yang terbatas pada aspek keamanan dan bukan masalah politik.

Patut dicatat bahwa Khartoum dan ‘Israel’ memiliki hubungan politik yang dimediasi AS pada Oktober 2020, tetapi sejauh ini belum menandatangani perjanjian secara formal.

Tentara Sudan ambil alih kekuasaan pada 25 Oktober 2021, mengakhiri kemitraan dengan partai politik sipil pasca menggulingkan mantan Presiden Omar al-Bashir pada 2019. [ml/as/terj. nb]

Al-Burhan : Kekuasaan yang Sah di Sudan bisa Terwujud Hanya Melalui Pemili atau Konsensus

By / February 4, 2022

GAZAMEDIA, SUDAH – Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Abdel-Fattah Al-Burhan, mengkonfirmasi bahwa dewan tidak akan menyerahkan kekuasaan di negara Sudan kecuali melalui pemilihan umum atau konsensus politik.

Dalam pidatonya, Al-Burhan pada Rabu (2/2) kemarin waktu setempat mengatakan, angkatan bersenjata, semua pasukan reguler dan partai politik berkomitmen untuk tidak menyerahkan apa yang dia sebut sebagai “sekretariat kekuasaan” kecuali kepada warga Sudan yang dipilih oleh rakyat untuk memerintah Sudan.

Ia menyerukan perlunya melawan kampanye yang menyesatkan, mengarang dan berbohong melalui media sosial yang berbahaya bagi keamanan negara.

Sejak 25 Oktober silam, Sudan telah menyaksikan aksi protes hebat sebagai tanggapan atas tindakan luar biasa yang diambil oleh panglima militer, Abdel Fattah Al-Burhan, terutama pemberlakuan keadaan darurat, pembubaran Dewan Kedaulatan dan Menteri Transisi yang secara politik menganggap sebagai “kudeta militer”. []

PBB Perintahkan Situasi Darurat Negara Sudan Dibatalkan

By / January 13, 2022

GAZA MEDIA, SUDAN – PBB meminta Dewan Kedaulatan Sudan membatalkan keadaan darurat di negara tersebut sebagai langkah penyelesaian politik yang lebih stabil, Rabu (12/1).

Kepala Misi PBB di Sudan, Volker Peretz, mengatakan: “Opsi yang diajukan organisasi untuk menyelesaikan krisis politik merupakan secercah harapan terakhir di negara itu, mengingat pengunduran diri Abdullah Hamdok sebagai perdana menteri menciptakan kekosongan pimpinan, terutama di kalangan komponen sipil.”

Dalam sidang tertutup Dewan Keamanan PBB, Peretz menuntut diakhirinya keadaan darurat di Sudan guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog lebih lanjut.

Dia meminta pasukan keamanan untuk berhenti menggunakan kekerasan terhadap para demonstran, dan bagi para pengunjuk rasa untuk mempertahankan gerakan damai.

Peretz mengakui bahwa ada kelompok-kelompok penting di jalan Sudan yang tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam dialog yang diminta oleh PBB, tetapi meskipun demikian ia berjanji untuk terus menghubungi mereka.

PBB meminta kerja sama semua pihak untuk menciptakan suasana damai dengan mengakhiri kekerasan terhadap demonstran dan meminta pertanggungjawaban bagi para pelaku tindakan kekerasan.

Diketahui, demonstrasi dihadiri sejuta orang pada hari Kamis menuntut pertanggungjawaban pemerintahan sipil, sementara itu pihak berwenang menutup beberapa akses jembatan meredam aksi anarkis di ibu kota Khartoum.

Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok Mengundurkan Diri

By / January 3, 2022

GAZAMEDIA, KHARTOUM – Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri pada Minggu (2/1) malam waktu setempat.

Keputusan pengunduran dirinya dari posisi orang nomor satu di Sudan ini setelah dirinya memberikan kekuatan politik satu hari untuk mencapai konsensus untuk mengakhiri krisis di negara tersebut.

Dalam pidatonya Hamdok mengatakan pemerintah transisi menangani semua tantangan yang dihadapinya dan menyelesaikan perjanjian Juba, yang berkontribusi untuk membungkam senjata dan menyediakan perlindungan bagi para pengungsi.

Ia menekankan bahwa penerimaannya atas penugasan tersebut adalah hasil konsensus politik, menunjukkan bahwa krisis besar negara itu adalah krisis politik, tetapi itu mencakup aspek ekonomi dan sosial.

Patut dicatat bahwa komandan tentara Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, memberhentikan dan menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan anggota pemerintahannya pada 25 Oktober silam, tetapi ia mengembalikannya ke posisinya tanpa pemerintahannya menyusul tekanan internasional dan lokal pada November.

Kedua orang itu kemudian menandatangani perjanjian untuk mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya dan meyakinkan masyarakat internasional, yang mengurangi bantuannya setelah “kudeta”, tetapi perjanjian itu tidak memuaskan semua pihak di Sudan, sehingga protes berlanjut di jalan-jalan dan krisis pun berlanjut. []


		

	


 
	



		

	

		
		

			
Pasukan Pembebasan Tolak Dewan Kedaulatan Baru di Sudan
			
By 

		 /  November 15, 2021
		

				

			
GAZA MEDIA, KHARTOUM – Jumat (13/11) Dewan Pusat Pasukan Pembebasan Sudan mengumumkan penolakannya terhadap prosedur pembentukan Dewan Kedaulatan baru, yang diumumkan oleh Komandan Angkatan Darat Abdel Fattah

Al-Burhan.


Langkah tersebut menegaskan ketidakpeduliannya terhadap denyut nadi jalan dan kekuatan hidupnya, dan kelanjutan dari tindakan sepihak sedang di lakukan seperti rezim sebelumnya.


Keputusan hari ini dengan jelas menunjukkan kebohongan tuduhan dewan militer yang ditandai dengan reformasi dan perlu ditekankan bahwa rezim kudeta harus dilawan sampai penggulinganya dari jabatan. []

		

	


 
	



		

	

		
		

			
Agen Mossad Temui Jenderal Sudan
			
By 

		 /  November 5, 2021
		

				

			
GAZA MEDIA, TEL AVIV – Delegasi Israel dilaporkan telah mengunjungi Sudan dalam beberapa hari terakhir dan bertemu dengan para pemimpin militer yang terlibat dalam kudeta baru-baru ini. Kunjungan tersebut juga untuk mendapatkan kesan yang lebih baik tentang situasi yang bergejolak di Sudan dan berdampak pada upaya penyelesaian kesepakatan untuk menormalkan hubungan diplomatik.


Media Israel, Times of Israel, yang mengutip laman Walla, menyebut bahwa di antara delegasi Israel itu kemungkinan juga termasuk perwakilan dari agen mata-mata Mossad. Agen ini disebut telah bertemu dengan Abdel Rahim Hamdan Dagalo, seorang jenderal terkemuka di Pasukan Dukungan Cepat, pasukan paramiliter Sudan yang mengambil bagian dalam kudeta yang dilakukan bulan lalu.


Dagalo memang sudah menjadi bagian dari delegasi militer Sudan yang mengunjungi Israel beberapa pekan sebelumnya. Dagalo saat itu bertemu dengan anggota Dewan Keamanan Nasional dan pejabat lain di Kantor Perdana Menteri Israel.


Seorang pejabat Israel mengatakan, ketika pihaknya membahas situasi politik di Sudan dan stabilitas pemerintah sipil selama kunjungan Israel, Sudan tidak memberikan indikasi bahwa mereka akan melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintah yang dipimpin sipil nanti.


Saat sebagian besar dunia Barat telah mengutuk kudeta di Sudan, Israel tetap diam. Para pemimpin militer Sudan telah mencatat tanggapan di Yerusalem dan percaya itu merupakan persetujuan atas tindakan mereka. Militer di Sudan memainkan peran lebih aktif dalam memajukan normalisasi dengan Israel di tahun lalu.


Sebelumnya militer Sudan menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan pejabat tinggi lainnya, membubarkan pemerintah, mengumumkan keadaan darurat nasional. Militer melancarkan tindakan keras mematikan terhadap pengunjuk rasa damai.


Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang menjadi pemimpin de facto Sudan sejak penggulingan presiden Omar al-Bashir tahun 2019, memimpin kudeta tersebut dengan mengatakan apa yang dilakukannya itu untuk memperbaiki arah transisi pasca-Bashir. Burhan telah menjadi pemain yang lebih menonjol yang memimpin upaya normalisasi di Israel.


Aktivis pro-demokrasi telah ditangkap sejak kudeta militer. Pejabat AS memperkirakan bahwa 20 hingga 30 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh militer. Seorang pejabat senior AS menuturkan, sekarang ini bukan waktu yang tepat bagi Washington untuk bergerak maju dengan upaya menekan Sudan agar menyelesaikan kesepakatan normalisasi dengan Israel.


Sebelumnya, Presiden AS terdahulu Donald Trump telah setuju untuk mendukung Sudan, termasuk dengan menghapus negara itu dari daftar negara sponsor terorisme. Kebijakan itu diambil setelah Sudan setuju menormalkan hubungan dengan Israel di bawah tekanan AS.


“(Kesepakatan Abraham) baik untuk keseluruhan, baik untuk Sudan, baik untuk kawasan. Tetapi saya hanya tidak melihat kami mendukung pemerintah militer dalam masalah ini sekarang, mengingat fakta bahwa kami tidak melihat Sudan stabil selama ada dominasi militer,” kata pejabat AS itu menambahkan. []