Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik tajam terhadap Universitas Harvard pada Kamis (24/4/2025) waktu setempat. Dalam pernyataannya di platform media sosial Truth Social, Trump menyebut Harvard sebagai “ancaman bagi demokrasi” dan menuding institusi tersebut sebagai tempat yang “anti-Semit dan berpaham kiri radikal.”
“Harvard adalah institusi Far Left yang anti-Semit, seperti halnya banyak institusi lainnya, dengan mahasiswa dari seluruh dunia yang seolah ingin merusak negara ini. Tempat itu benar-benar kacau, membiarkan sekelompok orang dengan pandangan ekstrem masuk dan keluar kelas sambil menyebarkan kemarahan dan kebencian palsu. Ini sungguh mengerikan,” tulis Trump.
Pernyataan itu muncul setelah Universitas Harvard menggugat pemerintahan Trump pada awal pekan ini, menyusul keputusan pemerintah federal untuk membekukan dana hibah senilai lebih dari 2 miliar dolar AS bagi universitas tersebut.
Presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan pada Rabu (23/4/2025) bahwa pihak universitas tidak akan berkompromi terhadap hak-haknya dalam menghadapi kebijakan pemerintah.
“Sekarang, setelah kami mengajukan gugatan, mereka bertindak seolah-olah mereka sangat patriotik. Harvard adalah ancaman bagi demokrasi. Pengacara yang juga mewakili saya, karena membela mereka, seharusnya segera mundur atau dipecat. Dia juga bukan pengacara yang hebat, dan saya berharap perusahaan saya yang kini dikelola oleh anak-anak saya segera memutus kerja sama dengannya,” lanjut Trump.
Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah akan menanggapi gugatan dari Harvard di pengadilan. Harvard menjadi universitas besar pertama yang secara terbuka menentang kebijakan pemerintah terkait pembekuan pendanaan.
Pemerintahan Trump menyatakan bahwa tindakan tersebut diambil sebagai upaya untuk menindak ujaran kebencian dan perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa Yahudi di tengah meningkatnya protes kampus atas konflik Israel di Jalur Gaza.
Pemerintah juga menargetkan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), yang disebut sebagai “diskriminasi yang tidak sah dan tidak bermoral.”
Namun demikian, hingga kini pemerintah belum memberikan contoh konkret mengenai pelanggaran yang dimaksud.
