Uni Eropa akan memulai peninjauan terhadap pemberian hak istimewa dagang kepada Israel, menyusul meningkatnya kekhawatiran atas situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.
Hal ini diumumkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam konferensi pers usai pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa di Brussels, Selasa (20/5/2025).
“Dari diskusi hari ini, jelas bahwa mayoritas negara anggota mendukung peninjauan Pasal Dua dalam Association Agreement kami dengan Israel. Maka kami akan memulai proses tersebut,” kata Kallas seperti dilansir Anadolu.
Ia menegaskan bahwa, sementara peninjauan dilakukan, Israel harus membuka akses masuk bantuan kemanusiaan. “Menyelamatkan nyawa harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Kallas menggambarkan kondisi di Gaza sebagai “bencana kemanusiaan”. Ia menyebut bantuan dari Uni Eropa telah tertahan di perbatasan. “Bantuan yang telah diizinkan masuk oleh Israel tentu kami sambut baik, tetapi jumlahnya masih sangat minim. Bantuan harus mengalir tanpa hambatan dan dalam skala besar karena kebutuhan di lapangan sangat besar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ribuan truk bantuan masih tertahan di perbatasan, dan bahwa “100 truk yang berhasil masuk memang langkah awal, tapi jelas tidak cukup.”
Menurut Kallas, keputusan untuk meninjau perjanjian dagang menunjukkan adanya sinyal politik yang kuat dari mayoritas anggota Uni Eropa. “Saya tidak akan menyebutkan jumlah atau nama negara, tetapi mayoritasnya sangat besar,” ujarnya.
Dalam pernyataan terpisah, terkait Suriah, Kallas juga mengonfirmasi keputusan Uni Eropa untuk mencabut semua sanksi ekonomi yang tidak berkaitan langsung dengan rezim Bashar al-Assad atau pelanggaran HAM.
“Apakah semuanya berjalan baik di bawah pemerintahan Suriah yang baru? Tidak. Tetapi kami dihadapkan pada dua pilihan: memberi rakyat Suriah kesempatan, atau tidak memberi kesempatan sama sekali,” ucapnya.
Mengenai Ukraina, Kallas mengungkapkan bahwa Uni Eropa telah menyepakati paket sanksi baru terhadap Rusia, termasuk terhadap kapal-kapal bayangan yang menghindari sanksi. Ia juga menegaskan bahwa paket sanksi berikutnya tengah disiapkan.
“Satu-satunya cara adalah memberi tekanan lebih besar kepada Rusia agar bersedia berunding secara serius,” kata Kallas.
Soal sanksi energi, Kallas menyebut bahwa pembatasan harga minyak berdampak signifikan terhadap perekonomian Rusia. “Dana nasional Rusia hampir sepenuhnya terkuras,” tandasnya.
