Pemerintahan Trump telah mencabut sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) Harvard University, efektif mulai tahun ajaran 2025–2026, lansir Middle East Eye.
Keputusan ini menghalangi universitas tersebut untuk menerima mahasiswa internasional dan memaksa sekitar 6.800 mahasiswa asing yang terdaftar untuk pindah ke institusi lain atau kehilangan status hukum mereka di Amerika Serikat.
Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, menuduh Harvard gagal menyediakan catatan yang diminta terkait aktivitas ilegal dan kekerasan mahasiswa internasional, serta menciptakan lingkungan kampus yang tidak aman bagi mahasiswa Yahudi.
Noem juga menuduh universitas tersebut berkolaborasi dengan Partai Komunis Tiongkok dan mendukung ideologi yang dianggap anti-Amerika.
Harvard menanggapi dengan menentang tindakan tersebut sebagai tindakan balasan yang tidak sah dan merugikan misi akademik serta komunitas internasional universitas. Universitas ini menegaskan komitmennya untuk mendukung mahasiswa internasional dan mempertahankan kebebasan akademik.
Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas besar di AS, termasuk pembekuan dana federal lebih dari $2,2 miliar untuk Harvard, serta ancaman pencabutan status bebas pajak universitas tersebut .
Keputusan ini memicu protes dari berbagai kalangan, termasuk pemimpin pendidikan tinggi dan pembela kebebasan sipil, yang menilai tindakan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan mengancam kebebasan akademik.
Beberapa pihak juga memperingatkan bahwa langkah ini dapat mengurangi minat mahasiswa internasional untuk belajar di AS, sektor yang berkontribusi sebesar $44 miliar per tahun bagi ekonomi negara tersebut.
Saat ini, Harvard sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk menanggapi keputusan tersebut dan terus berupaya mendukung mahasiswa internasional yang terdampak.
