Pemerintah Yordania menyatakan tengah menjalin koordinasi erat dengan Turki, Suriah, negara-negara Arab, serta komunitas internasional untuk menghentikan agresi Israel di wilayah Suriah.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri, Yordania Ayman Safadi dalam konferensi pers bersama di Ankara, Senin (13/5/2025), seperti dilaporkan kantor berita Anadolu.
“Posisi kami sejalan dengan Turki dan Suriah dalam mendukung keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Suriah, serta bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujar Safadi usai pertemuan trilateral dengan Menlu Turki Hakan Fidan dan Menlu Suriah Asaad al-Shaibani.
Safadi menegaskan bahwa koordinasi sedang dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk mengakhiri aksi militer Israel di Suriah.
“Kami bekerja sama dengan saudara-saudara kami di Suriah dan Turki, juga dengan negara-negara Arab lainnya serta komunitas internasional, guna menghentikan agresi Israel terhadap Suriah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Safadi menekankan bahwa Yordania akan terus berupaya memastikan rakyat Suriah dapat menjalani kehidupan yang aman dan bermartabat setelah bertahun-tahun menderita akibat konflik.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga menteri luar negeri juga membahas langkah konkret untuk membantu Damaskus mengaktifkan kembali institusi-institusi negara serta membangun hubungan ekonomi yang lebih kokoh.
Safadi menyebut bahwa diskusi trilateral juga menyinggung upaya bersama dalam menghadapi kelompok teror seperti Daesh/ISIS serta berbagai bentuk ekstremisme.
“Terorisme adalah ancaman bagi kita semua,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kembali komitmen Yordania untuk terus mendorong tercapainya gencatan senjata permanen di Jalur Gaza serta menghentikan agresi militer Israel yang hingga kini masih berlangsung.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 52.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Perintah itu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait tindakannya di wilayah kantong tersebut.
