Dana kekayaan negara Norwegia, yang merupakan dana kekayaan terbesar di dunia, kembali melepas investasinya di perusahaan Israel.
Kali ini, yang menjadi sasaran divestasi adalah Paz Oil Company Ltd., perusahaan ritel dan energi terbesar di Israel, karena keterlibatannya dalam penyediaan bahan bakar bagi permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Langkah ini menjadi yang kedua dilakukan dana tersebut sejak meletusnya perang di Gaza pada Oktober 2023.
Sebelumnya, pada Desember lalu, dana ini juga menarik investasi dari perusahaan telekomunikasi Bezeq, menyusul penafsiran baru yang lebih ketat atas pedoman etika oleh Dewan Etik dana tersebut pada Agustus tahun lalu.
“Dengan mengoperasikan infrastruktur pasokan bahan bakar untuk permukiman Israel di Tepi Barat, Paz turut memperkuat keberlangsungan permukiman tersebut,” demikian disampaikan Dewan Etik dalam rekomendasinya.
Permukiman tersebut, lanjutnya, didirikan dengan melanggar hukum internasional, dan keberlanjutannya juga merupakan pelanggaran yang terus berlangsung.
Paz, yang dalam situs resminya menyebut juga menjual bahan bakar kepada Otoritas Palestina, menolak memberikan komentar atas keputusan ini.
Divestasi tersebut menjadi bagian dari tren yang lebih luas di Eropa, di mana sejumlah lembaga keuangan secara bertahap mengurangi atau memutus hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel.
Tekanan publik di Norwegia pun semakin meningkat, mendorong agar dana kekayaan negara sepenuhnya menarik investasi dari perusahaan-perusahaan Israel.
Dana kekayaan Norwegia, yang mengelola sekitar 1,5 persen saham dari total 9.000 perusahaan publik di dunia, beroperasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan parlemen Norwegia.
Hingga akhir 2024, dana ini tercatat memiliki saham senilai 22 miliar kroner Norwegia (sekitar 2,1 miliar dolar AS) di 65 perusahaan yang terdaftar di bursa saham Tel Aviv—jumlah ini setara dengan 0,1 persen dari total portofolionya.
Namun, dorongan untuk divestasi penuh terhadap perusahaan Israel mendapat tantangan politik. Pemerintah yang dipimpin Partai Buruh sejauh ini memilih pendekatan dialog.
“Kami tidak berniat mengubah strategi kami,” ujar Perdana Menteri Jonas Gahr Støre, menanggapi keputusan serikat pekerja LO yang baru saja mendukung boikot ekonomi penuh terhadap Israel.
“Kami meyakini bahwa keterlibatan langsung lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku,” tambah Støre, meski ia mengakui bahwa sikap LO mencerminkan suara publik yang signifikan.
Desakan boikot
Gelombang tekanan terhadap pemerintah meningkat setelah Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu menyatakan bahwa pendudukan dan permukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal dan harus dihentikan secepatnya.
Putusan tersebut ditolak oleh Israel, yang menyebutnya “salah besar dan berat sebelah.”
Aktivis menyerukan agar pemerintah Norwegia mengambil langkah serupa seperti saat menghadapi invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, ketika mereka secara cepat menginstruksikan dana kekayaan negara untuk mencabut investasi dari perusahaan-perusahaan Rusia.
Namun, pemerintah tetap menyerahkan penilaian etis kepada Dewan Etik yang independen, sesuai dengan pedoman yang telah disepakati di parlemen.
Sementara itu, para pengkampanye mengkritik bahwa proses di Dewan Etik berjalan terlalu lambat dalam merespons situasi geopolitik yang mendesak.
Pada awal Mei lalu, Norwegia turut menginisiasi sidang di Mahkamah Internasional untuk mendorong Israel mematuhi kewajibannya dalam memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Adapun Kedutaan Besar Israel di Oslo belum memberikan tanggapan atas keputusan divestasi terbaru ini.
