Kelompok Hamas pada Ahad (27/7/2025) mengecam operasi bantuan udara dan koridor kemanusiaan terbatas yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.
Hamas menyebut langkah tersebut sebagai “taktik menyesatkan” untuk memperbaiki citra dan mengalihkan tekanan internasional agar Israel mengakhiri blokade dan krisis kelaparan yang menimpa warga Palestina.
Dalam pernyataan resminya, Hamas menilai strategi bantuan melalui udara serta pembukaan koridor kemanusiaan sebagai bagian dari “kebijakan terencana untuk mengelola kelaparan, memaksakan kenyataan secara paksa, dan menempatkan warga sipil dalam kondisi berbahaya dan memalukan.”
“Kehadiran makanan dan obat-obatan di Gaza bukanlah suatu kemurahan hati, melainkan hak yang alamiah dan kebutuhan mendesak untuk menghentikan bencana yang dipaksakan oleh pendudukan yang bersifat seperti rezim Nazi,” demikian pernyataan kelompok tersebut.
Hamas menegaskan bahwa penghentian agresi, pencabutan blokade, dan pembukaan seluruh perbatasan adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kelaparan di wilayah tersebut.
Kelompok itu juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas kebijakan yang menyebabkan tingginya jumlah korban sipil. Mereka menilai penanganan bantuan dan kelaparan sistematis oleh Netanyahu merupakan “kejahatan perang yang nyata.”
Hamas pun mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan, baik secara resmi maupun melalui aksi publik, guna mematahkan pengepungan dan menghentikan “kampanye kelaparan dan genosida yang disengaja.”
Mereka juga memperingatkan masyarakat dunia agar tidak terpengaruh oleh propaganda Israel yang dinilai bertujuan mengalihkan perhatian dari kekejaman yang sedang berlangsung.
Pernyataan ini disampaikan setelah Israel melakukan operasi pengiriman bantuan udara ke Gaza pada hari yang sama, serta mengumumkan rencana penghentian pertempuran sementara di wilayah tertentu untuk memungkinkan distribusi bantuan melalui jalur aman.
Sejak 27 Mei lalu, Israel meluncurkan inisiatif distribusi bantuan secara terpisah melalui Lembaga Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) yang tidak melibatkan PBB dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya. Langkah ini menuai penolakan luas dari komunitas kemanusiaan global. GHF mendapat dukungan dari Amerika Serikat.
Sementara itu, laporan dari lapangan menyebut bahwa pasukan Israel terus menembaki warga Palestina yang berkumpul di pusat distribusi bantuan, menewaskan ratusan orang.
Sejak 7 Oktober 2023, militer Israel terus melakukan serangan besar-besaran di Jalur Gaza, menolak seruan internasional untuk gencatan senjata. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 59.700 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Pemboman tanpa henti juga menghancurkan infrastruktur Gaza dan memperparah krisis pangan.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang berlangsung di wilayah tersebut.
