Oleh: Abdullah Al-Arian
Saat Piala Dunia FIFA 2026 dimulai di Amerika Utara, turnamen ini dinilai telah memenuhi kekhawatiran banyak pihak mengenai sambutan yang dianggap tidak ramah dan eksklusif dari negara tuan rumah utamanya, Amerika Serikat.
Dengan puluhan tim nasional dari seluruh dunia datang ke AS untuk mengikuti turnamen, berbagai laporan mulai muncul mengenai pemeriksaan ketat terhadap pemain di bandara-bandara Amerika serta penolakan visa bagi staf federasi, jurnalis asing, dan para suporter.
Perlakuan tersebut terjadi hanya beberapa minggu setelah lebih dari 120 organisasi hak asasi manusia, termasuk American Civil Liberties Union (ACLU) dan Amnesty International, mengeluarkan peringatan perjalanan bagi pengunjung Piala Dunia musim panas ini. Mereka menyoroti tingginya kekerasan senjata api, kebijakan imigrasi yang keras, pengawasan yang invasif, serta apa yang mereka sebut sebagai “memburuknya situasi hak asasi manusia” di Amerika Serikat.
Penulis berpendapat bahwa selain insiden penembakan massal di dekat kamp pelatihan tim Inggris di Missouri, perlakuan terhadap pengunjung Piala Dunia oleh otoritas imigrasi AS menjadi gambaran nyata dari sikap chauvinistik yang selama ini ditunjukkan Amerika terhadap dunia luar.
Striker Irak, Aymen Hussein, dilaporkan menjalani interogasi selama tujuh jam di Bandara O’Hare Chicago setelah tiba bersama tim nasionalnya. Sementara itu, seorang fotografer tim bahkan ditolak masuk ke Amerika Serikat.
Otoritas AS juga disebut mencabut atau menolak visa sejumlah pemain dari tim nasional Swiss dan Maroko tanpa penjelasan.
Di sisi lain, seorang wasit asal Somalia ditolak masuk oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Miami meskipun memiliki visa yang sah dan datang untuk memimpin pertandingan Piala Dunia.
Penulis menilai bahwa alih-alih memperbaiki citra Amerika, Piala Dunia justru menjadi perpanjangan dari kebijakan luar negeri dan konflik yang dijalankan negara tersebut.
Asosiasi Pers Olahraga Internasional juga memprotes penolakan visa terhadap jurnalis Iran dan Afrika yang hendak meliput turnamen bagi media lokal mereka.
Suporter dari Iran dan Haiti disebut menghadapi larangan total untuk menghadiri pertandingan tim mereka di Amerika Serikat. Sementara pendukung dari Skotlandia, Maroko, dan negara lain melaporkan ditolak saat mencoba memasuki wilayah AS.
Sepanjang sejarahnya, Piala Dunia dikenal sebagai simbol keterhubungan global, kebersamaan, dan kecintaan kolektif terhadap sepak bola. Namun menurut penulis, di saat Amerika menerapkan kebijakan imigrasi yang eksklusif dan dianggap diskriminatif, serta terlibat dalam berbagai konflik internasional, kelayakannya sebagai tuan rumah ajang olahraga terbesar dunia jarang dipertanyakan.
Konsep “Sportsmaxxing”
Penulis menjelaskan bahwa istilah sportswashing digunakan untuk menggambarkan upaya suatu negara memanfaatkan ajang olahraga besar guna memperbaiki reputasi internasional yang tercoreng oleh pelanggaran HAM atau kebijakan kontroversial.
Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya dilakukan negara-negara Arab sebagaimana sering dituduhkan oleh para kritikus Barat, melainkan juga dilakukan negara demokrasi liberal maupun rezim otoriter sejak lama.
Namun dalam kasus Amerika Serikat, penulis berargumen bahwa yang terjadi bukan sekadar sportswashing. Ia memperkenalkan istilah “sportsmaxxing”, yakni memanfaatkan perhelatan olahraga paling populer di dunia untuk mempertontonkan dominasi Amerika dan mendorong agenda politik yang dianggap bermasalah.
Penulis mempertanyakan bagaimana Amerika dapat menggunakan kendali sebagai tuan rumah untuk menentukan siapa yang boleh bermain dan siapa yang tidak, dalam kompetisi olahraga yang paling banyak ditonton di dunia.
Ia juga menuding FIFA mendukung proyek tersebut. Sebagai contoh, ketika Presiden Donald Trump merasa tidak mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu, FIFA disebut memberikan penghargaan baru bernama “FIFA Peace Award” kepadanya saat pengundian Piala Dunia pada Desember lalu.
FIFA juga menunjuk putri Trump, Ivanka Trump, ke dewan pengarah sebuah program pendidikan senilai 100 juta dolar AS yang sebagian dananya berasal dari penjualan tiket Piala Dunia.
Penulis berpendapat bahwa penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat berlangsung di tengah kebijakan penahanan imigran, konflik dengan Iran, dukungan terhadap Israel dalam perang di Palestina dan Lebanon, serta operasi militer di berbagai wilayah dunia. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan semakin jauhnya FIFA dari nilai-nilai awal yang menjadi dasar organisasi itu.
Kontroversi Iran
Laporan strategis terbaru FIFA berjudul “Football Unites the World” (Sepak Bola Menyatukan Dunia).
Namun penulis mencatat bahwa edisi Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama di mana negara tuan rumah disebut sedang terlibat konflik dengan salah satu negara peserta.
Ia menuduh Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan ribuan warga Iran sejak dimulainya serangan terhadap Iran pada 28 Februari, merusak infrastruktur negara tersebut, serta mengguncang ekonomi global.
Menurut penulis, FIFA tidak mengambil tindakan ketika pemerintahan Trump menggunakan statusnya sebagai tuan rumah untuk mempersulit Federasi Sepak Bola Iran.
Pada Maret lalu, Trump bahkan dianggap melontarkan ancaman terselubung terhadap tim nasional Iran ketika menulis di Truth Social:
“Tim Nasional Sepak Bola Iran dipersilakan datang ke Piala Dunia, tetapi saya sungguh tidak yakin kehadiran mereka di sana tepat, demi keselamatan dan keamanan mereka sendiri.”
Beberapa pekan sebelum turnamen dimulai, tim nasional Iran mengumumkan pemindahan pusat latihan mereka dari Arizona ke Meksiko karena kesulitan memperoleh visa AS.
Iran juga telah memboikot pengundian Piala Dunia di Washington pada Desember lalu setelah seluruh delegasi federasinya ditolak visanya oleh pemerintah Amerika Serikat.
Meski seluruh pertandingan fase grup Iran dijadwalkan berlangsung di kota-kota Amerika Serikat, para pemain Iran disebut harus melakukan perjalanan internasional dari Meksiko menjelang setiap pertandingan, sesuatu yang menurut penulis tidak dialami tim-tim lain.
Palestina dan Sikap FIFA
Penulis menyatakan bahwa kerja sama FIFA dengan pemerintahan Trump juga berkaitan dengan kebijakan terhadap Palestina.
Saat Dewan Perdamaian yang dipromosikan Trump diumumkan dalam sebuah acara besar tahun lalu, Presiden FIFA Gianni Infantino hadir bersama sejumlah kepala negara yang mendukung rencana tersebut.
Penulis menilai rencana itu pada praktiknya akan melegitimasi tindakan Israel di Gaza dengan dalih gencatan senjata dan rekonstruksi.
Ia juga mengkritik FIFA karena berjanji membantu pembangunan kembali infrastruktur sepak bola Gaza, tetapi tidak pernah mengecam kerusakan atau penghancuran lebih dari 265 fasilitas olahraga akibat serangan Israel.
Stadion Al-Yarmouk, yang kemungkinan termasuk dalam proyek rekonstruksi tersebut, menurut penulis pernah digunakan oleh militer Israel sebagai lokasi penahanan warga Palestina.
Penulis menyebut lebih dari 1.000 atlet Palestina telah tewas, termasuk mantan pemain terkenal Hani al-Masdar, yang kemudian menjadi pelatih dan mentor bagi generasi muda serta tim Olimpiade Palestina.
Meski demikian, FIFA dinilai mengabaikan berbagai seruan untuk membekukan keanggotaan Israel dan melarang partisipasinya dalam kompetisi internasional.
Ia juga menyoroti penangkapan dua pesepak bola perempuan Palestina, Rand Halawani dan Natalie Abu Diyeh, oleh pasukan Israel di Tepi Barat tanpa dakwaan resmi.
Menurut penulis, peristiwa seperti itu kini terjadi begitu sering sehingga tidak lagi memicu kecaman internasional ataupun respons dari FIFA.
Palestina sebagai “Hati Nurani Sepak Bola”
Meskipun demikian, penulis menilai sepak bola telah menjadi salah satu ruang utama perjuangan global untuk keadilan bagi Palestina.
Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, para suporter dari berbagai negara memanfaatkan turnamen untuk menyoroti pendudukan Israel dan kebijakannya terhadap Palestina.
Kuatnya solidaritas tersebut membuat The New York Times menyebut Palestina sebagai “tim tidak resmi Piala Dunia.”
Setelah perang Gaza yang dimulai pada Oktober 2023, dukungan itu disebut semakin menguat.
Di stadion-stadion Glasgow, Paris, Bilbao, Aljir, Kairo, Istanbul, dan berbagai kota lainnya, pemandangan ribuan penggemar mengibarkan bendera Palestina serta menyuarakan dukungan telah menjadi hal yang umum.
Penulis berargumen bahwa jutaan orang di seluruh dunia menyaksikan secara langsung perkembangan konflik Palestina melalui layar mereka dan menolak menerima normalisasi kekerasan yang terjadi.
Menurutnya, tragedi tersebut telah membentuk cara pandang generasi baru terhadap dunia dan mengungkap keterkaitan antara konflik tersebut dengan berbagai institusi global, termasuk Piala Dunia.
Sejumlah tokoh sepak bola, mulai dari mantan pelatih Manchester City Pep Guardiola, bintang Barcelona Lamine Yamal, hingga tim nasional Maroko yang mencapai semifinal Piala Dunia, disebut turut menunjukkan solidaritas terhadap Palestina.
Penulis menyimpulkan bahwa Palestina kini telah menjadi “jantung yang berdetak” dan “hati nurani” sepak bola dunia.
Ia juga menilai FIFA sering berlindung di balik klaim netralitas politik ketika isu Palestina muncul, meskipun organisasi tersebut merupakan salah satu badan olahraga yang paling politis di dunia.
Menurutnya, FIFA kini menemukan mitra yang sejalan dalam pemerintahan Trump. Ia mencontohkan kebijakan Amerika Serikat yang mewajibkan pemohon visa Piala Dunia menyerahkan riwayat media sosial mereka selama lima tahun terakhir.
Ditambah kekhawatiran mengenai kehadiran agen ICE di stadion saat pertandingan berlangsung, penulis memperkirakan bahwa sensor, diskriminasi, dan tindakan kepolisian yang berlebihan dapat menjadi bagian dari pengalaman para penggemar selama Piala Dunia 2026.
Di bagian penutup, penulis menyatakan bahwa sepak bola selama ini mampu bertahan menghadapi berbagai upaya pengendalian, baik dari negara represif, badan olahraga yang korup, maupun kepentingan korporasi.
Menurutnya, Piala Dunia 2026 menghadirkan salah satu tantangan terbesar dalam sejarah sepak bola. Tantangan itu, kata dia, hanya dapat diatasi dengan mempertahankan nilai-nilai kesetaraan dan komitmen terhadap kebenaran yang selama ini menjadi fondasi olahraga tersebut.
