RAMALLAH — Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa pemilihan presiden Palestina akan digelar pada awal 2027, melalui sebuah dekrit presiden yang dikeluarkan pada Minggu (14/6). Pengumuman yang dilaporkan kantor berita resmi Palestina, WAFA, itu juga menyerukan penyelenggaraan pemilihan legislatif pada November 2026 — pemilu pertama dalam lebih dari dua dekade jika benar-benar terlaksana.
Dalam dekritnya, Abbas tidak menyebutkan tanggal pasti pemilu presiden selain tahunnya, dan tidak menyatakan apakah dirinya akan kembali mencalonkan diri. Ia menegaskan “sepenuhnya siap” menyelenggarakan pemilihan Dewan Nasional Palestina yang dijadwalkan November, yang mencakup pemilihan legislatif umum di dalam negeri serta pemungutan suara di diaspora.
Dua Dekade Tanpa Pemilu
Abbas, yang kini berusia 90 tahun, memenangi pemilihan presiden Palestina terakhir pada 2005 dengan mandat empat tahun. Masa jabatannya semestinya berakhir pada 2009, tetapi terus diperpanjang tanpa pemilu baru. Sejak saat itu, Abbas memerintah melalui dekrit presiden — sebuah situasi yang menuai kritik di dalam negeri maupun dari luar.
Pemilihan terakhir yang dijadwalkan sempat direncanakan pada 2021, namun ditunda tanpa batas waktu dengan alasan ketiadaan jaminan bahwa pemungutan suara dapat berlangsung di Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.
Abbas sebelumnya menyatakan pemilu Palestina akan digelar satu tahun setelah perang di Gaza berakhir, yang berarti sekitar Oktober 2026. Namun, hingga pengumuman terbaru ini, ia tidak menetapkan tanggal pasti, dan kini lini masa tersebut tampaknya berubah.
Sejumlah Reformasi Pemilu
Dekrit yang diumumkan WAFA turut memuat sejumlah perubahan aturan pemilu. Jumlah kursi Dewan Legislatif Palestina akan ditambah menjadi 200, ambang batas pemilu diturunkan menjadi 1 persen, dan sedikitnya seperempat kandidat dalam setiap daftar calon diwajibkan perempuan. Abbas menyatakan langkah ini bertujuan memperkuat partisipasi politik dan memperluas keterwakilan demokratis.
Dewan Nasional Palestina (PNC) merupakan parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dengan lebih dari 700 anggota yang berasal dari wilayah Palestina dan diaspora.
Sejumlah tokoh Palestina menyambut pengumuman itu dengan hati-hati. Samer Sinijlawi, tokoh politik Fatah sekaligus Presiden Dana Pengembangan Yerusalem, mengatakan kepada media bahwa “komitmen publik apa pun terhadap pemilu presiden dan legislatif patut disambut”, namun mengingatkan bahwa warga Palestina telah lama dikecewakan oleh janji proses demokrasi yang kerap diumumkan tetapi jarang terwujud.
Pengumuman ini muncul saat Otoritas Palestina menghadapi tekanan untuk melakukan reformasi, di tengah pembahasan tata kelola Gaza pascaperang dan berlanjutnya gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. (IW)
