Telaah atas memorandum yang mengakhiri perang seharga ratusan miliar dolar dan membuka kembali Selat Hormuz — sebuah dokumen perdamaian yang di dalamnya satu kata tidak pernah muncul: Palestina
“Biarkan minyak mengalir!” Dengan kalimat itu, pada Minggu malam 14 Juni 2026, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari seratus hari. Selat Hormuz akan dibuka kembali, blokade laut dicabut, dan penandatanganan resmi dijadwalkan pada 19 Juni di Swiss. Dunia bernapas lega; harga minyak diperkirakan akan turun; para pemimpin dari London hingga Riyadh menyambut dengan pujian. Namun bagi siapa pun yang membaca naskah kesepakatan itu dengan saksama, ada satu hal yang mencolok justru karena ketiadaannya. Dalam seluruh dokumen perdamaian yang dirayakan itu, satu nama sama sekali tidak disebut: Gaza.
Inilah yang hendak dibedah analisis ini. Kesepakatan AS–Iran adalah pencapaian diplomatik yang nyata dan, dalam banyak hal, melegakan — ia menghentikan perang regional yang berbahaya dan mengembalikan stabilitas pada jalur energi dunia. Tetapi justru kemegahan kesepakatan inilah yang membuat absennya Palestina terasa begitu telanjang. Ketika dua kekuatan besar duduk untuk membagi hasil dan mengakhiri permusuhan, rakyat Palestina — yang penderitaannya selama ini kerap dijadikan retorika oleh kedua belah pihak — ditinggalkan di luar pintu.
Pertanyaan yang harus kita ajukan bukanlah apakah kesepakatan ini baik atau buruk bagi geopolitik. Pertanyaannya adalah: apa arti perdamaian yang diumumkan dengan megah ini bagi anak-anak Palestina di Gaza? Dan jawabannya, sebagaimana akan kita lihat, jauh lebih kelam daripada euforia di Washington dan Teheran.
Apa yang Sebenarnya Disepakati
Mari kita pahami dulu isi kesepakatan itu secara akurat. Menurut pengumuman Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai salah satu mediator, kedua pihak mendeklarasikan “penghentian operasi militer yang segera dan permanen di semua front, termasuk Lebanon”. Sebuah memorandum kesepahaman (MOU) akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni, dengan target mengakhiri konflik secara formal dalam 60 hari. Selat Hormuz — jalur tempat sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintas, yang nyaris lumpuh sejak serangan AS–Israel ke Iran pada 28 Februari — akan dibuka kembali, dan blokade laut AS dicabut.
Isi substansialnya berkisar pada tiga hal: penghentian permusuhan AS–Iran, jaminan bahwa Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir (dengan rincian yang akan difinalisasi dalam 60 hari), dan pembukaan kembali jalur pelayaran. Mediasi dijalankan oleh Qatar, Pakistan, dan Arab Saudi. Perang lebih dari seratus hari yang mengguncang kawasan dan ekonomi global itu, setidaknya di atas kertas, berakhir. Para analis di Atlantic Council mencatat sebuah ironi: rezim di Teheran, yang oleh sebagian pihak di Washington dan Tel Aviv diharapkan runtuh, justru keluar dari perang dalam keadaan utuh dan bahkan menguat.
Sebuah memorandum tentang minyak, nuklir, dan jalur laut. Tentang manusia yang dikepung di Gaza, tidak satu kata pun.
Penting untuk meletakkan kesepakatan ini dalam konteksnya. Perang yang berakhir ini bukan perang sembarangan: ia dipicu serangan AS–Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, berlangsung lebih dari seratus hari, mengguncang ekonomi global dengan menutup salah satu titik tersempit jalur minyak dunia, dan beberapa kali nyaris meledak menjadi perang regional penuh — termasuk pada awal Juni ketika Iran kembali menembakkan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan ke Beirut. Bahwa konfrontasi sebesar ini bisa diredam adalah pencapaian yang tidak kecil. Namun justru karena taruhannya begitu besar dan perhatian yang tercurah begitu total, apa yang ditinggalkan di luar kesepakatan menjadi semakin terang: seluruh energi diplomatik dunia tercurah untuk menjinakkan ancaman terhadap kepentingan global, sementara ancaman terhadap kelangsungan hidup rakyat Palestina dibiarkan berjalan tanpa penghalang.
Nama yang Hilang dari Naskah
Di sinilah kita sampai pada inti persoalan. Kesepakatan ini berbicara tentang Iran, tentang Hormuz, tentang nuklir, bahkan tentang Lebanon. Tetapi Gaza — tempat puluhan ribu syuhada telah gugur dan dua juta jiwa hidup dalam kepungan — sama sekali bukan bagian dari kerangka perundingan. Penderitaan Palestina, yang selama berbulan-bulan dijadikan alasan oleh Teheran untuk membenarkan tekanannya dan dijadikan beban oleh Washington untuk dikelola, kini menguap begitu saja dari meja begitu kepentingan kedua kekuatan besar itu terpenuhi.
Ini bukan kelalaian. Ini adalah pengungkapan. Selama ini retorika kedua pihak menempatkan Gaza sebagai pusat moral dari konflik. Iran berulang kali menyatakan tekanannya adalah demi menghentikan pembantaian di Gaza; Amerika menjadikan “stabilitas kawasan” sebagai mantra. Namun ketika tiba saatnya menuangkan kesepakatan ke dalam tinta, Gaza tidak punya tempat. Yang tersisa di atas kertas hanyalah kalkulasi kepentingan: minyak yang harus mengalir, nuklir yang harus dijinakkan, rezim yang harus bertahan. Rakyat Palestina, ternyata, hanyalah catatan kaki yang bisa dihapus ketika tidak lagi berguna sebagai argumen.
Gaza tidak kalah dalam perundingan ini. Gaza bahkan tidak pernah diundang ke ruangannya.
Bukti Telak: Kata-Kata Menteri Israel
Jika ada keraguan tentang apa arti kesepakatan ini bagi Palestina, kata-kata pejabat Israel sendiri menghapusnya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa rezim Zionis berencana untuk tetap berada “tanpa batas waktu” di wilayah-wilayah yang didudukinya di Lebanon, Suriah, dan — inilah yang krusial — di Jalur Gaza. Ia juga menegaskan tidak akan menarik diri dari kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki. Dengan kata lain, sementara perang dengan Iran diakhiri, pendudukan atas tanah Palestina justru dinyatakan permanen, terang-terangan, tanpa malu-malu.
Logikanya kini menjadi jelas dan brutal. Kesepakatan dengan Iran menghapus satu-satunya tekanan eksternal yang sempat menahan gerak Israel. Selama perang berlangsung, setidaknya ada kalkulasi: serangan ke Gaza bisa memicu respons regional. Kini, dengan Iran menepakati gencatan dan menarik diri dari konfrontasi, kalkulasi itu lenyap. Israel memperoleh apa yang paling diinginkannya — tangan yang bebas sepenuhnya di front Palestina, tanpa ancaman dari utara maupun timur. Perdamaian di langit Levant, secara paradoks, justru memperdalam kuburan di Gaza.
Siapa Menang, Siapa Membayar
Untuk memahami sepenuhnya, mari kita hitung siapa memperoleh apa dari kesepakatan ini. Amerika Serikat di bawah Trump memperoleh stabilisasi harga minyak menjelang kepentingan politik domestiknya, sekaligus klaim kemenangan diplomatik berskala besar — sebuah “kesepakatan damai” yang bisa dipamerkan. Iran, yang banyak diprediksi akan runtuh, justru bertahan; rezimnya selamat, blokade dicabut, dan Selat Hormuz kembali menjadi sumber pendapatannya. Bahkan para mediator — Qatar, Pakistan, Arab Saudi — memperoleh prestise diplomatik.
Israel, meski tidak menjadi penandatangan langsung, memperoleh hadiah terbesar yang tak tertulis: kebebasan operasional permanen di Palestina, yang dikukuhkan sendiri oleh menteri pertahanannya. Setiap aktor di meja itu, dan bahkan yang di sekitarnya, pulang membawa keuntungan. Lalu siapa yang membayar harganya? Jawabannya adalah pihak yang tidak ada di meja itu sama sekali. Biaya perdamaian para raksasa ini dibebankan sepenuhnya kepada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya — dua juta jiwa di Gaza yang kini menghadapi pendudukan yang dinyatakan permanen, tanpa satu pun pelindung yang tersisa. Inilah aritmetika kekuasaan dalam bentuknya yang paling telanjang: keuntungan dibagi di antara yang kuat, biaya ditimpakan kepada yang lemah.
Angka yang Berbicara di Tengah Euforia
Sementara dunia merayakan, data dari lapangan menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Pada 15 Juni 2026, persis ketika kesepakatan diumumkan, Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menyampaikan kepada Dewan HAM bahwa Israel telah membunuh hampir seribu warga Palestina sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun sebelumnya — seraya menghancurkan komunitas dan mencaplok wilayah di Tepi Barat yang diduduki. Türk mengucapkan satu kalimat yang menggetarkan: “Kami sudah kehabisan bendera merah.”
Ia juga memperingatkan bahwa sejumlah pejabat senior Israel telah berbicara secara terbuka tentang pengusiran seluruh warga Palestina dari Gaza, dan tentang mengakhiri segala kemungkinan berdirinya negara Palestina yang layak — sesuatu yang ia sebut “sepenuhnya ilegal”. Pada saat kesepakatan AS–Iran ditulis sebagai kisah kemenangan diplomasi, kisah lain sedang ditulis di Gaza dan Tepi Barat: kisah pembunuhan yang berlanjut, tanah yang dirampas, dan sebuah bangsa yang penghapusan permanennya kini dibahas secara terbuka oleh para pejabat negara penjajahnya.
“Kami sudah kehabisan bendera merah,” kata Komisaris HAM PBB. Dunia, rupanya, sudah kehabisan perhatian.
Pola yang Sudah Kita Kenal
Bagi pembaca yang mengikuti dinamika kawasan, semua ini terasa seperti pengulangan sebuah pola yang menyakitkan. Hanya seminggu sebelum kesepakatan, pada 8 Juni, otoritas Israel menutup perlintasan Kerem Shalom dan Rafah dengan dalih keamanan setelah serangan rudal Iran — lalu membukanya kembali kurang dari 24 jam kemudian. Sepanjang konflik, nasib Gaza berulang kali menjadi variabel terikat: dibuka dan ditutup, diperhatikan dan dilupakan, mengikuti irama kepentingan pihak-pihak yang jauh lebih berkuasa.
Kesepakatan AS–Iran adalah versi terbesar dari pola itu. Ketika para raksasa berdamai, mereka berdamai untuk diri mereka sendiri. Selat Hormuz dibuka demi ekonomi global; program nuklir dijinakkan demi keamanan Barat dan Israel; rezim Teheran diselamatkan demi stabilitasnya sendiri. Setiap pihak pulang membawa sesuatu. Hanya Palestina yang pulang dengan tangan kosong — atau lebih tepatnya, tidak pulang sama sekali, karena mereka memang tidak pernah diberi kursi di meja itu.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Menyaksikan Gaza dihapus dari naskah perdamaian, godaan terbesar adalah keputusasaan. Tetapi keputusasaan adalah persis yang diinginkan oleh mereka yang ingin isu ini dilupakan. Ada tiga hal konkret yang bisa kita lakukan sebagai pembaca Indonesia:
- Tolak narasi bahwa “perang sudah berakhir”. Bagi Iran dan AS, perang mungkin usai. Bagi Gaza, ia berlanjut — bahkan kini tanpa penahan. Jangan biarkan euforia kesepakatan AS–Iran mengubur fakta bahwa pendudukan dan pembunuhan di Palestina justru dinyatakan permanen. Sebarkan informasi terverifikasi yang membedakan keduanya.
- Dukung kemanusiaan yang tak bergantung pada politik besar. Justru ketika Gaza ditinggalkan oleh diplomasi, bantuan langsung menjadi semakin vital. Salurkan melalui lembaga terpercaya seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, dan Adara Foundation, serta zakat-infak via BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat. Solidaritas kita tidak boleh tunduk pada naik-turunnya berita.
- Desak sikap diplomatik Indonesia yang konsisten. Indonesia punya suara di forum internasional dan posisi moral yang jelas. Dorong otoritas kita untuk menuntut agar setiap kerangka perdamaian kawasan memasukkan keadilan bagi Palestina — bukan menghapusnya. Dukung advokasi lembaga seperti Amnesty Indonesia dan para ahli hukum internasional yang terus menyuarakan akuntabilitas.
Tinta yang Mengering, Luka yang Menganga
Pada 19 Juni, di sebuah ruangan elegan di Swiss, para pejabat akan menandatangani dokumen itu. Kamera akan berkedip, jabat tangan akan dipertukarkan, dan dunia akan menyebutnya hari bersejarah. Minyak akan kembali mengalir melalui Hormuz, harga bahan bakar akan turun, dan para pemimpin akan saling memberi selamat atas perdamaian yang mereka ukir. Akan ada pidato tentang diplomasi, tentang akal sehat yang menang atas perang.
Tetapi pada hari yang sama, di Gaza, sebuah keluarga akan menggali reruntuhan mencari yang tersisa. Di Tepi Barat, sebuah keluarga lain akan menerima surat pengusiran. Perdamaian yang ditandatangani di Swiss itu tidak akan menyentuh mereka, karena mereka memang tidak pernah menjadi bagian darinya. Bagi mereka, tinta yang mengering di atas kertas Swiss tidak menutup satu pun luka yang menganga.
Inilah pelajaran paling pahit dari kesepakatan ini: bahwa di dunia yang diatur oleh kalkulasi kekuasaan, sebuah bangsa bisa dijadikan alasan untuk berperang, lalu dilupakan ketika tiba waktunya berdamai. Gaza diperalat saat berguna, dan dibuang saat tidak. Itulah nasib yang ditimpakan kepada mereka yang tidak punya minyak untuk ditawar, tidak punya rudal untuk diancamkan, dan tidak punya kursi di meja para raksasa.
Maka pertanyaan yang ditinggalkan kesepakatan ini bukanlah tentang Iran atau Amerika. Pertanyaannya adalah tentang dunia yang kita huni: jika perdamaian hanya diperuntukkan bagi yang kuat, dan keadilan hanya bagi yang punya daya tawar, lalu apa yang tersisa bagi mereka yang hanya punya kebenaran di pihaknya — dan apakah kita akan membiarkan nama mereka terus dihapus dari setiap naskah? (IW)
