Kehilangan pemimpin tertinggi, ratusan rudal, dan sebagian infrastruktur nuklirnya dalam hitungan bulan — namun rezim Iran tetap memilih konfrontasi berulang alih-alih tunduk. Apa logika di baliknya?
Pada 8–9 Juli 2026, di tengah prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei di Teheran — empat bulan setelah ia tewas dalam serangan udara AS–Israel pada 28 Februari 2026 — sekelompok pelayat melempari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dengan batu, menuduhnya sebagai “penjual bangsa yang berkhianat.” Araghchi adalah diplomat yang bernegosiasi langsung dengan pemerintahan Trump dan berhasil membawa pulang gencatan senjata pada April 2026. Ia terpaksa melarikan diri dari lokasi. Sepuluh hari kemudian, Pemimpin Tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei — putra mendiang pemimpin, yang nyaris tidak pernah tampil di depan publik sejak dilantik pada 8 Maret 2026 — muncul lewat pernyataan tertulis yang menyebut tanda tangan Presiden Donald Trump pada kesepakatan gencatan senjata sebagai “tidak berharga dan tidak dapat diandalkan.” Dalam rentang waktu kurang dari dua pekan, dunia menyaksikan sebuah rezim yang baru saja kehilangan pemimpin tertinggi dan sejumlah pejabat keamanan puncaknya dalam serangan udara — namun memilih jalan konfrontasi lanjutan, alih-alih tunduk pada tekanan militer yang jauh lebih superior.
Perang antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel yang meletus pada 28 Februari 2026 — dinamai Operation Epic Fury oleh Washington dan Operation Roaring Lion oleh Israel — bukan konflik pertama antara kedua pihak dalam periode ini. Ia menyusul “Perang Dua Belas Hari” pada Juni 2025 (Operation Midnight Hammer), yang telah melumpuhkan sebagian besar infrastruktur nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Esfahan. Sembilan bulan kemudian, ketika Iran dinilai membangun kembali kemampuan konvensional dan rudalnya, koalisi AS–Israel melancarkan serangan kedua yang jauh lebih besar — hampir 900 serangan udara hanya dalam 12 jam pertama, menewaskan Khamenei bersama panglima IRGC, kepala staf angkatan bersenjata, dan puluhan perwira senior dalam hitungan menit.
Pertanyaan yang ingin dijawab tulisan ini bukan sekadar kronologi perang, melainkan logika di balik keputusan Iran untuk terus melawan meski kehilangan pemimpin tertinggi, sebagian arsenal rudalnya, dan mengalami kerusakan ekonomi besar. Tesis utama tulisan ini: kapasitas militer Iran — rudal, Selat Hormuz, jaringan proksi — hanya menjelaskan bagaimana Iran mampu bertahan, bukan mengapa ia memilih bertahan. Jawaban atas pertanyaan “mengapa” itu, sejauh bisa dirunut dari rangkaian peristiwa Maret–Juli 2026, terletak pada sesuatu yang jauh lebih personal dan rapuh: seorang Pemimpin Tertinggi baru yang legitimasinya belum teruji, terjebak dalam logika kekuasaan di mana kompromi dengan Washington berisiko lebih besar bagi posisinya sendiri dibanding melanjutkan perang.
Perlu ditegaskan sejak awal: menjelaskan kalkulasi ini bukan berarti membenarkannya secara moral, dan menganalisis psikologi kepemimpinan Iran bukan berarti mengabaikan represi domestik, korban sipil, atau ambisi nuklir yang menjadi sumber kekhawatiran regional maupun global. Sebagian klaim mengenai keputusan internal Iran — terutama soal program senjata nuklir — berasal dari sumber intelijen anonim yang belum terverifikasi independen, dan disajikan di sini dengan hati-hati sebagai indikasi, bukan kepastian.
Rezim yang Tidak Runtuh: Mekanisme Suksesi yang Teruji
Salah satu asumsi strategis di balik serangan dekapitasi kepemimpinan pada 28 Februari adalah bahwa kematian Khamenei akan menciptakan kevakuman kekuasaan yang melumpuhkan pengambilan keputusan Iran. Asumsi ini terbukti keliru dalam jangka pendek. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang telah dipersiapkan menjelang perang, segera muncul sebagai pemimpin de facto yang mengoordinasikan respons militer dan strategis Iran. Pada 8 Maret 2026, hanya sepuluh hari setelah kematian ayahnya, Mojtaba Khamenei — yang dikenal lebih garis keras dan represif dibanding ayahnya — resmi dilantik sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga Republik Islam, meski ditentang terbuka oleh sejumlah pejabat AS.
Kecepatan suksesi ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan Iran telah menyiapkan skenario darurat jauh sebelum serangan terjadi — sebuah indikasi bahwa Teheran, sejak lama, mengantisipasi kemungkinan serangan dekapitasi dan merancang mekanisme kontinuitas kekuasaan yang tidak bergantung pada satu individu. Namun kontinuitas struktural ini datang dengan ongkos mahal: pada 17 Maret 2026, kurang dari dua pekan setelah pelantikannya, Larijani sendiri tewas dalam serangan udara Israel di pinggiran Teheran bersama putranya, kepala kantornya, dan komandan pasukan Basij Gholamreza Soleimani — pertanda bahwa koalisi AS–Israel terus memburu lapisan kedua kepemimpinan Iran, bukan hanya simbol puncaknya.
Struktur kekuasaan Iran telah menyiapkan skenario darurat jauh sebelum serangan terjadi — indikasi bahwa Teheran mengantisipasi kemungkinan serangan dekapitasi sejak lama.
Doktrin Saturasi dan Selat Hormuz: Senjata yang Masih Tersisa
Keberanian Iran melanjutkan konfrontasi tidak muncul dari ruang hampa militer. Menurut analisis lembaga riset pertahanan Alma Research and Education Center pada Februari 2026, meski arsenal rudal balistik jarak menengah Iran menyusut tajam — dari sekitar 2.500 rudal sebelum perang menjadi 1.000–1.200 unit setelah sekitar 550 ditembakkan dan sepertiga hingga separuh sisanya dihancurkan Israel — infrastruktur bawah tanah peluncurannya sebagian besar bertahan dan memungkinkan proses rekonstruksi. Doktrin dasar Iran sejak sebelum perang adalah membangun arsenal bermuatan besar untuk menjenuhkan sistem pertahanan udara berlapis Israel (Arrow 2, Arrow 3, David’s Sling) — sebuah logika bahwa kuantitas rudal murah bisa mengalahkan mahalnya biaya intersepsi, betapapun sistem itu canggih.
Selat Hormuz menjadi kartu tawar paling nyata yang tersisa di tangan Iran. Pada pertengahan Juli 2026, setelah IRGC menyerang kapal kontainer berbendera Siprus yang membakar salah satu kru asal India, Iran menyatakan menutup selat itu “hingga pemberitahuan lebih lanjut” — memicu lonjakan harga minyak, dengan Brent crude ditutup sekitar 76,56 dolar AS per barel menjelang akhir pekan itu. Penasihat Pemimpin Tertinggi, Mohsen Rezaee, bahkan menyebut selat itu “lebih penting dari puluhan bom atom.” Pernyataan ini, betapapun bernada retoris, mencerminkan kalkulasi nyata: kemampuan mengganggu 20 persen pasokan minyak dunia memberi Iran leverage ekonomi global yang tidak dimiliki kekuatan militernya di darat maupun udara.
Poros Perlawanan yang Lumpuh, Bukan Hilang
Salah satu pertimbangan strategis Iran yang berubah drastis pasca-2024 adalah kondisi jaringan proksinya. Hizbullah dan Hamas — dua kekuatan yang selama dua dekade menjadi lapis pertama pencegahan terhadap serangan langsung ke wilayah Iran — pada dasarnya berhenti berfungsi sebagai kekuatan ofensif strategis akibat pukulan beruntun Israel sejak 2024. Ini memaksa Teheran mengalihkan fokus operasional dan pendanaan ke Yaman, Irak, dan jaringan teror internasional Pasukan Quds, dengan Houthi di Yaman muncul sebagai proksi paling signifikan yang tersisa — terus mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah dan sesekali menembakkan rudal maupun drone ke Israel, meski juga menderita kerusakan signifikan akibat serangan balasan.
Pergeseran ini penting dipahami secara jujur: ia bukan bukti bahwa strategi “Axis of Resistance” Iran telah gagal total, melainkan bukti adaptasi — proksi yang paling terekspos dilumpuhkan, sementara Teheran memindahkan sumber daya ke titik-titik yang secara geografis lebih sulit dijangkau musuh. Namun adaptasi ini juga memiliki batas: tanpa Hizbullah sebagai pencegah di front utara Israel, Iran kehilangan salah satu instrumen pencegahan paling efektif yang pernah dimilikinya, memaksa rezim bersandar lebih berat pada kemampuan rudal langsungnya sendiri — opsi yang jauh lebih mahal secara politis dan militer.
Pertaruhan Nuklir: Dari Ambiguitas ke Status Ambang
Di sinilah letak salah satu penjelasan paling mendasar mengapa kepemimpinan Iran memilih bertahan alih-alih menyerah: keyakinan bahwa perang ini membuktikan senjata nuklir adalah satu-satunya jaminan kelangsungan hidup rezim yang tidak bisa direbut dengan serangan udara. Pada September 2025 — sebelum perang kedua meletus — lebih dari 70 anggota parlemen Iran (Majles) telah menyerukan perubahan doktrin pertahanan negara untuk mengizinkan pengembangan senjata nuklir sebagai alat pencegahan, dengan anggota parlemen Ahmad Naderi berargumen bahwa akuisisi nuklir adalah satu-satunya cara mempertahankan integritas teritorial Iran dan menghindari nasib Irak maupun Libya — dua negara yang melepaskan program senjata pemusnah massal dan kemudian mengalami intervensi militer asing.
Klaim bahwa Khamenei (mendiang) memberi “lampu hijau” bagi pengembangan hulu ledak kompak pada Oktober 2025 berasal dari sumber anonim yang dikutip lembaga think-tank Italia ISPI, dan belum bisa diverifikasi independen — sehingga perlu diperlakukan sebagai indikasi arah kebijakan, bukan fakta yang pasti. Yang lebih dapat diverifikasi adalah kesimpulan analitis lembaga-lembaga seperti Carnegie Endowment dan The Friday Times pasca-perang: esensi kemampuan pengayaan uranium Iran tetap utuh meski fasilitas fisiknya rusak berat, dan Teheran kemungkinan besar akan mempertahankan “status ambang” nuklir — cukup dekat dengan kemampuan senjata untuk memberi efek gentar, tanpa benar-benar melintasi garis yang memastikan serangan preventif baru.
Iran kemungkinan besar akan mempertahankan status ambang nuklir — cukup dekat dengan kemampuan senjata untuk memberi efek gentar, tanpa benar-benar melintasi garis yang memastikan serangan baru.
Retak dari Dalam: Ketika Diplomat Sendiri Dituduh Berkhianat
Empat faktor yang telah diuraikan — mekanisme suksesi yang teruji, leverage Selat Hormuz, adaptasi jaringan proksi, dan status ambang nuklir — menjelaskan mengapa Iran secara struktural mampu terus berperang tanpa runtuh. Tetapi kemampuan bertahan bukan alasan untuk memilih bertahan; banyak negara yang punya kapasitas menahan serangan tetap memilih berunding. Di titik inilah kalkulasi domestik Iran menjadi faktor yang paling menentukan, dan paling jarang dibahas secara terus terang. Insiden pelemparan batu terhadap Menteri Luar Negeri Araghchi di pemakaman Khamenei bukan kejadian terisolasi, melainkan puncak dari teori yang berkembang di kalangan faksi paling garis keras Iran selama berbulan-bulan: bahwa para pemimpin yang menegosiasikan dan menandatangani gencatan senjata dengan Washington sedang melakukan “kudeta lunak” terhadap Republik Islam dan cita-cita revolusionernya. Faksi garis keras yang hadir dalam jumlah besar di pemakaman itu meyakini bahwa alih-alih membalas kematian Khamenei, para pejabat justru menyerah dengan menandatangani perjanjian yang menentang perintah Pemimpin Tertinggi baru.
Tekanan internal inilah yang tampaknya mendorong Mojtaba Khamenei — yang nyaris tidak pernah tampil di muka umum sejak dilantik — untuk akhirnya bersuara keras menolak gencatan senjata pada pertengahan Juli, menyusul serangkaian serangan CENTCOM empat hari berturut-turut dan pemberlakuan kembali blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran. Ini adalah pola yang layak dicatat secara kritis: keputusan melanjutkan perang bisa jadi tidak semata kalkulasi strategis rasional terhadap Amerika Serikat, melainkan juga kebutuhan seorang pemimpin baru yang legitimasinya masih rapuh untuk membuktikan diri tidak lemah di hadapan faksi domestiknya sendiri — sebuah dinamika yang, jika benar, berarti nyawa warga sipil dan prajurit turut dipertaruhkan demi kalkulasi kekuasaan internal, bukan semata pertahanan negara.
Ongkos yang Terus Membesar
Betapapun rasional kalkulasi strategis di atas terdengar dari sudut pandang Teheran, ongkos manusia dan ekonomi konflik ini nyata dan terus membesar. Serangan hari pertama pada 28 Februari dilaporkan menewaskan ratusan warga sipil Iran, termasuk siswi sebuah sekolah di Minab — angka pastinya berbeda-beda antar sumber dan terus direvisi, berkisar 108 hingga 168 korban di lokasi itu saja. Pada pertengahan Juli, dua prajurit AS tewas dan satu hilang dalam serangan Iran di Yordania — korban militer AS pertama sejak Maret. Menurut estimasi CSIS, biaya operasi militer AS mencapai sekitar 3,7 miliar dolar hanya dalam 100 jam pertama.
Strategi dekapitasi kepemimpinan yang diandalkan AS dan Israel juga layak dievaluasi kritis: meski berhasil membunuh dua pemimpin tertinggi berturut-turut, strategi ini belum memaksa Iran ke meja perundingan dengan syarat menyerah, dan setidaknya untuk sementara justru mengonsolidasikan legitimasi faksi paling garis keras di Teheran — hasil yang bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan Washington di awal perang.
Yang Tersisa untuk Kita Amati dan Lakukan
- Waspadai klaim tunggal-sumber soal keputusan nuklir Iran. Klaim soal “lampu hijau” pengembangan hulu ledak Oktober 2025 berasal dari sumber intelijen anonim yang belum diverifikasi independen — perlakukan sebagai indikasi arah kebijakan, bukan fakta pasti, saat membagikan atau mendiskusikan isu ini.
- Pantau dampak Selat Hormuz terhadap harga energi domestik. Dengan Brent crude sempat menyentuh sekitar 76,56 dolar AS per barel akibat gangguan di Hormuz — jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia — dampaknya berpotensi terasa langsung pada harga BBM dan inflasi di Indonesia sebagai importir energi neto.
- Dukung jalur diplomasi regional yang sedang berjalan, bukan narasi hitam-putih. Qatar, Oman, dan Pakistan terus berupaya menjadi penengah sejak gencatan senjata April 2026 runtuh pada Juli — dukung liputan yang menampilkan kompleksitas faksi internal Iran dan kalkulasi kedua pihak, alih-alih narasi sederhana yang mengabaikan dinamika politik domestik yang sebenarnya mendorong eskalasi.
Perang yang Dikendalikan Rasa Takut Terlihat Lemah
Ada godaan untuk membaca keberanian Iran bertahan sebagai bukti kekuatan rezim yang tak tergoyahkan — atau sebaliknya, sebagai kelemahan yang dipaksakan keadaan. Kedua bacaan ekstrem itu sama-sama tidak akurat. Iran memang kehilangan dua pemimpin tertinggi berturut-turut dalam sebulan dan sebagian arsenal rudalnya, tetapi juga membuktikan kapasitas nyata yang tak bisa diremehkan: menutup Selat Hormuz dan mengguncang harga minyak dunia dalam hitungan hari, membunuh personel militer AS di Yordania, dan mempertahankan struktur kekuasaan yang tetap berfungsi meski dipukul dua kali beruntun. Argumen tulisan ini bukan bahwa Iran lemah dan karena itu nekat — melainkan bahwa kapasitas riil itu sendiri tidak cukup menjelaskan mengapa Teheran memilih memakainya untuk eskalasi, ketimbang menyimpannya sebagai efek gentar sambil berunding dari posisi yang sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Kapasitas militer yang sama bisa melayani dua strategi berlawanan; pilihan memakainya untuk eskalasi, bukan tawar-menawar, itulah yang butuh penjelasan tambahan.
Penjelasan tambahan itu terletak pada urutan sebab-akibat yang spesifik: keputusan Iran melanjutkan perang pada Juli 2026 tampak lebih didorong kebutuhan seorang pemimpin baru menjaga kekuasaannya sendiri di dalam negeri, dengan memanfaatkan kapasitas militer yang memang sengaja dibangun dan dipertahankan bertahun-tahun — bukan sebaliknya, di mana kapasitas itu semata memaksa pilihan strategis tanpa mempertimbangkan siapa yang memimpin. Ini bukan klaim bahwa Iran negara lemah yang bertindak di luar kemampuannya; ini klaim bahwa alat yang kuat sekalipun bisa dipakai untuk tujuan yang tak sepenuhnya rasional secara kenegaraan, jika orang yang memegangnya punya alasan pribadi mendesak untuk memakainya.
Urutannya penting. Mojtaba Khamenei tidak punya rekam jejak sebagai panglima perang atau negarawan berpengalaman; ia mewarisi jabatan dalam sepuluh hari, di tengah negara yang sedang dibom, dan langsung dihadapkan pada faksi garis keras yang menuduh diplomat-diplomatnya sendiri sebagai pengkhianat begitu mereka menandatangani gencatan senjata. Bagi pemimpin dengan legitimasi serapuh itu, mempertahankan citra defiance terhadap Washington bukan pilihan strategis di antara banyak opsi — ia adalah syarat minimum untuk tetap dianggap sah oleh basis kekuasaannya sendiri. Itulah mengapa pernyataannya yang pertama setelah berbulan-bulan bungkam bukan pidato kenegaraan tentang strategi militer, melainkan sekadar dua kalimat pendek yang menyebut tanda tangan Trump “tidak berharga” dan menyerukan “persatuan suci” — bahasa yang ditujukan ke dalam negeri, bukan ke Washington.
Konsekuensi dari pembacaan ini serius: jika benar keputusan perang-atau-damai Iran hari ini lebih ditentukan oleh kerapuhan politik internal Mojtaba Khamenei dibanding kalkulasi untung-rugi strategis negara, maka tekanan militer tambahan dari AS dan Israel berisiko menghasilkan efek sebaliknya dari yang diinginkan — memperkuat, bukan melemahkan, alasan bagi Teheran untuk terus melawan, karena setiap serangan baru justru mempermudah propaganda garis keras bahwa kompromi sama dengan pengkhianatan. Perang ini kemungkinan besar tidak akan berakhir lewat superioritas militer yang sudah jelas berat sebelah, melainkan hanya jika dan ketika kekuasaan Mojtaba Khamenei di dalam negeri cukup kokoh untuk menanggung risiko politik berunding — sebuah kondisi yang, berdasarkan bukti Juli 2026, belum tercapai. (Iw)
