Bessent menjanjikan “sanksi paling keras dalam sejarah” untuk merobohkan pemerintah Iran. Tapi Washington sudah menjatuhkan sanksi keras selama hampir lima dekade, dan Teheran masih berdiri — kini dengan jalur darat dan finansial yang ditopang Rusia dan Tiongkok.
Washington, DC, Kamis, 20 Agustus 2026. Dalam wawancara dengan CNBC, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengucapkan kalimat yang langsung mengguncang pasar energi dunia: Washington akan menjatuhkan “sanksi paling keras dalam sejarah” terhadap Iran, dan kali ini, katanya, “akan berhasil — kita akan meruntuhkan rezim ini.” Harga minyak Brent, yang sempat berada di kisaran 80 dolar AS per barel hanya beberapa pekan sebelumnya, melonjak menembus 92 dolar AS. Bessent berjanji akan memaparkan rincian paket sanksi itu dalam konferensi pers pada Senin, 24 Agustus 2026. Pernyataan ini datang sehari setelah Presiden Donald Trump, lewat unggahan huruf kapital di Truth Social, menyebut kampanyenya sebagai “D-Day ekonomi” — “operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap satu negara mana pun.”
Klaim ini datang di titik yang janggal dalam kalender konflik: hampir enam bulan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan memicu perang yang hingga kini belum juga berakhir dengan kemenangan yang jelas bagi salah satu pihak. Pertanyaan yang layak diajukan bukan apakah sanksi baru ini akan menyakitkan — hampir pasti akan menyakitkan — melainkan apakah sanksi, betapa pun kerasnya, punya rekam jejak yang meyakinkan untuk benar-benar menjatuhkan pemerintahan Teheran, ketika instrumen yang sama sudah dipakai berulang kali sejak 1979 tanpa hasil yang dijanjikan.
Tulisan ini adalah analisis argumentatif, bukan ramalan pasti. Tesisnya: kampanye “D-Day ekonomi” Trump kemungkinan besar akan mengulang pola kegagalan strategis yang sama seperti kampanye “tekanan maksimum” sebelumnya — bukan karena sanksi tidak berdampak (data inflasi dan nilai tukar Iran menunjukkan dampak nyata), melainkan karena keberhasilan sanksi semacam ini secara struktural bergantung pada kesediaan Tiongkok dan Rusia untuk ikut serta, dan kedua negara itu sejauh ini menunjukkan tanda-tanda kuat bahwa mereka tidak akan sepenuhnya patuh. Bagian-bagian berikut akan menimbang argumen itu dari beberapa sudut, termasuk sisi yang berlawanan dengannya.
Enam Bulan Perang, Satu Blokade yang Belum Menyerah
Sejak serangan 28 Februari yang menewaskan Khamenei — digantikan putranya, Mojtaba Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga pada 8 Maret 2026 — konflik ini melewati beberapa fase: kampanye udara di Selat Hormuz sejak 19 Maret, blokade laut Amerika terhadap pelabuhan Iran sejak 13 April, jeda gencatan senjata yang rapuh, dan eskalasi ulang. Menurut data terbaru CENTCOM yang dirilis 20 Agustus 2026, pasukan AS telah mengalihkan arah 67 kapal komersial, melumpuhkan tiga kapal, dan menaiki dua kapal lain untuk memastikan kepatuhan terhadap blokade — naik dari 44 kapal pada awal Agustus dan 12 kapal pada akhir Juli, menunjukkan tren eskalasi yang konsisten.
Dampaknya di pasar nyata dan bisa diukur. Harga bensin rata-rata di Amerika Serikat naik menjadi sekitar 4,10 dolar AS per galon pada pertengahan Agustus 2026, naik lebih dari 25 persen sejak perang dimulai Februari, menurut catatan yang dikutip anggota Kongres dari Illinois, Nikki Budzinski. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan inflasi AS bisa mencapai 4,2 persen tahun ini jika gangguan pasokan minyak berlarut-larut, sementara Bank Sentral Eropa memperingatkan dampak serupa terhadap kawasan euro. Dengan kata lain, tekanan ekonomi dalam perang ini bukan cuma dialami Iran — ia juga menggerogoti basis politik domestik Trump sendiri menjelang pemilu sela November, sebuah fakta yang jarang disorot dalam narasi “D-Day ekonomi” versi Gedung Putih.
“Ekonomi D-Day” bukan sekadar ancaman baru — ia adalah lapisan lanjutan dari kampanye tekanan yang sudah berjalan sejak Februari, dengan hasil yang sejauh ini campur aduk: menyakitkan bagi Teheran, tetapi belum mengubah kalkulasi strategisnya.
Preseden yang Tidak Menjanjikan: Hampir Lima Dekade Sanksi
Argumen historis mendukung skeptisisme. Iran telah menghadapi sanksi ekonomi Amerika Serikat secara terus-menerus sejak Revolusi Islam 1979 — nyaris 47 tahun. Trump sendiri, dalam masa jabatan pertamanya, menarik AS dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018 dan meluncurkan kampanye “tekanan maksimum” yang dijanjikan akan melumpuhkan ekonomi Iran; ekonomi itu memang terpukul, tetapi pemerintah Teheran tidak runtuh dan tidak kembali ke meja perundingan dengan persyaratan Washington. Pada awal masa jabatan keduanya, Februari 2025, Trump kembali meluncurkan memorandum tekanan maksimum lewat NSPM-2 yang menargetkan ekspor minyak Iran ke nol — termasuk ke Tiongkok.
Perlu dicatat secara jujur: sanksi memang menimbulkan biaya riil bagi rakyat Iran. Data resmi Pusat Statistik Iran mencatat inflasi tahunan mencapai 48,6 persen pada Oktober 2025 — sebelum eskalasi perang penuh pada 2026 — jauh di atas rata-rata historis negara itu. Angka ini adalah data resmi paling akhir yang tersedia secara terbuka; klaim Trump belakangan bahwa inflasi Iran mencapai “300 persen” tidak didukung sumber independen mana pun yang bisa diverifikasi dan sebaiknya diperlakukan sebagai retorika politik, bukan statistik. Yang bisa dikatakan dengan yakin: ekonomi Iran memang tertekan berat, tetapi tekanan itu belum pernah, dalam hampir lima dekade, cukup untuk mengubah struktur kekuasaan di Teheran secara fundamental.
Tiongkok: Pembeli Utama yang Menolak Ikut Barisan
Argumen paling kuat terhadap efektivitas sanksi baru ini terletak pada satu angka: menurut data firma analitik Kpler untuk tahun 2025, Tiongkok membeli sekitar 80 persen dari total ekspor minyak Iran lewat kapal tanker — sebagian laporan lain menyebut angka di atas 90 persen, sehingga kisaran yang lebih aman untuk dipakai adalah 80–90 persen tanpa membulatkannya ke satu angka tunggal. Ketika ditanya CNBC apakah sanksi baru akan menyasar Tiongkok secara langsung, Bessent memilih tidak menjawab tegas, hanya mengatakan bahwa “banyak percakapan lebih baik dilakukan secara pribadi” — sebuah kehati-hatian yang mengindikasikan Washington sendiri sadar risiko konfrontasi penuh dengan Beijing.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, merespons pada 20 Agustus 2026 dengan kalimat pendek namun tegas: “Menjatuhkan sanksi dan tekanan tidak membantu menyelesaikan masalah,” serunya kepada wartawan di Beijing, sambil menyerukan penyelesaian lewat “cara diplomatik dan politik.” Yu Jie, peneliti senior di lembaga pemikir Chatham House, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ancaman Trump “tidak akan mengubah keterlibatan Tiongkok dan hubungan dagang yang sudah ada dengan Iran,” seraya menambahkan bahwa Beijing sendiri tampaknya berusaha menjaga “gencatan sementara” dengan Washington menjelang kunjungan Presiden Xi Jinping ke AS yang direncanakan bulan berikutnya.
Namun bersikap adil terhadap posisi Washington, ada nuansa penting: Tiongkok bukan sepenuhnya kebal. Bank-bank besar milik negara Tiongkok punya rekam jejak mematuhi sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara demi menjaga akses ke sistem kliring dolar — sesuatu yang jauh lebih berharga bagi mereka ketimbang perdagangan minyak Iran. AS memang sudah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah kilang minyak swasta kecil (“teapot refineries”) di Provinsi Shandong sejak perang dimulai, meski belum menyentuh bank-bank raksasa yang membiayai perdagangan itu. Profesor Paul Musgrave dari Georgetown University di Qatar menilai langkah semacam itu “akan sangat signifikan” jika benar-benar diperluas — tetapi ia juga meragukan Trump mau mempertaruhkan hubungan ekonomi AS–Tiongkok yang sudah berada dalam “semacam Perang Dingin ekonomi.”
Rusia: Jalur Paralel yang Sudah Lama Dibangun
Selain Tiongkok, argumen dalam premis ini — bahwa Iran memiliki jalur darat alternatif yang ditopang Rusia — juga punya dasar faktual, meski skalanya lebih kecil dibanding hubungan dengan Beijing. Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis berdurasi 20 tahun pada Januari 2025, mendorong volume perdagangan kedua negara mencapai 4,8 miliar dolar AS dalam sebelas bulan pertama 2025, menurut Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev. Selain migas yang sudah disanksikan, kedua negara dilaporkan saling bertukar peralatan militer lewat Laut Kaspia; dokumen pemerintah Eropa yang dikutip NBC News menyebut Rusia mengirim “komponen drone, amunisi, dan TNT” ke Iran lewat laut pada pertengahan Agustus 2026.
Rusia sendiri sudah berada di bawah rezim sanksi Barat yang luas akibat perang di Ukraina, sehingga — berbeda dari Tiongkok — Moskow relatif kebal terhadap ancaman sanksi tambahan AS: ia sudah lama beroperasi di luar kerangka finansial Barat. Namun perlu ditambahkan nuansa yang sering hilang dari narasi ini: kapasitas Rusia untuk menopang Iran sendiri terbatas, karena ekonominya sendiri terbebani biaya perang di Ukraina yang berjalan lebih dari tiga tahun. Volume perdagangan Rusia–Iran, meski tumbuh, masih jauh lebih kecil dibanding skala perdagangan Iran–Tiongkok, sehingga menyebutnya sebagai jalur pengganti penuh atas kehilangan pasar Tiongkok akan berlebihan.
“Trump berusaha secara sepihak memaksakan jenis sanksi terkoordinasi yang secara tradisional membutuhkan koordinasi multilateral — termasuk melibatkan Tiongkok, Rusia, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Paul Musgrave, akademisi Georgetown University di Qatar, kepada Al Jazeera. “Itu akan sangat sulit dilakukan.”
BRICS dan Pencarian Jalan Keluar dari Dolar
Sebagai anggota BRICS — bersama Rusia, Tiongkok, India, Brasil, dan negara-negara besar lain — Iran berupaya memanfaatkan forum itu untuk mencari jalur pembiayaan di luar sistem keuangan yang dikendalikan Barat. Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, mengatakan pekan lalu bahwa Teheran berencana bergabung dengan Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB) milik BRICS, dan bahwa Iran meyakini negara-negara anggota BRICS bisa bertransaksi memakai mata uang masing-masing, bukan dolar AS.
Namun langkah ini masih jauh dari kepastian: NDB sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas rencana keanggotaan Iran, dan proses aksesi ke lembaga itu — seperti halnya keanggotaan penuh Iran di BRICS sendiri — melibatkan birokrasi dan pertimbangan politik antaranggota yang tidak sederhana. Skema dedolarisasi BRICS juga masih dalam tahap wacana ketimbang mekanisme operasional yang matang. Analis di Pusat Studi Strategis Teheran, Ali Akbar Dareini, tetap optimistis: “Trump terjebak dalam perang yang tidak bisa ia menangkan dan tidak bisa ia tinggalkan,” katanya kepada Al Jazeera — sebuah klaim yang perlu dibaca sebagai penilaian dari pihak yang berkepentingan dengan narasi kegagalan Washington, bukan fakta yang berdiri sendiri.
Kontradiksi di Dalam Kampanye Tekanan Sendiri
Salah satu titik lemah paling mendasar dari klaim “sanksi paling keras dalam sejarah” adalah rekam jejak inkonsistensi kebijakan AS sendiri. Pada Juni 2025, Trump menulis di Truth Social bahwa “Tiongkok kini boleh terus membeli minyak dari Iran” — pernyataan yang secara langsung bertentangan dengan NSPM-2 yang ia tanda tangani sendiri beberapa bulan sebelumnya, yang mewajibkan penurunan ekspor minyak Iran ke Tiongkok hingga nol. Anggota parlemen dari Partai Demokrat, termasuk Raja Krishnamoorthi, secara terbuka mempertanyakan laporan bahwa pemerintahan Trump mempertimbangkan mencabut sanksi atas penjualan 140 juta barel minyak Iran sebagai bagian dari negosiasi dagang dengan Beijing — sebuah langkah yang, jika benar, akan mengalirkan dana besar justru kepada pihak yang tengah diperangi Washington sendiri.
Pembela kebijakan Trump bisa berargumen bahwa konteks Juni 2025 berbeda dari Agustus 2026, karena situasi telah berubah drastis pascakematian Khamenei. Argumen itu punya bobot. Tetapi ia tidak menghapus pola yang lebih besar: kebijakan sanksi AS terhadap Iran berulang kali menunjukkan celah antara retorika tegas dan implementasi yang lebih longgar ketika berhadapan dengan kepentingan dagang besar seperti hubungan AS–Tiongkok. Wakil Presiden JD Vance sendiri mengakui kampanye tekanan ini berisiko “berbalik menghantam” konsumen Amerika lewat harga energi yang lebih tinggi — pengakuan langka dari dalam pemerintahan sendiri soal ongkos domestik strategi ini.
Taruhan Trump: Antara Meja Perundingan dan Jalan Buntu
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menolak kampanye ini secara langsung lewat unggahan di X: “‘D-Day ekonomi’ yang disebut-sebut itu adalah pengalihan dari krisis Amerika sendiri: utang yang belum pernah setinggi ini dan beban bunga yang melonjak,” tulisnya, seraya menyebut strategi ini akan “membawa kekalahan lebih lanjut.” Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, bahkan lebih tajam: “Perang militer tidak membuahkan hasil, jadi sekarang mereka menamai kegagalan berikutnya ‘perang ekonomi’.” Kementerian Luar Negeri Iran secara resmi menyebut sanksi baru itu sebagai “terorisme ekonomi” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan” — bahasa yang keras dan jelas bertujuan memobilisasi opini domestik maupun internasional, dan karena itu perlu dibaca sebagai posisi diplomatik Teheran, bukan penilaian objektif independen.
Di sisi lain, penting dicatat bahwa Bessent sendiri berupaya membingkai tekanan ekonomi ini sebagai alternatif terhadap eskalasi militer lebih jauh, bukan pengganti diplomasi. “Jika kita melakukan tekanan ekonomi maksimum, itu berarti kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali operasi militer skala besar — setidaknya untuk saat ini,” katanya. Ini adalah klaim yang belum bisa diuji kebenarannya sampai konferensi pers Senin, 24 Agustus 2026, benar-benar mengungkap rincian sanksi yang dimaksud — apakah ia benar-benar menyasar bank-bank besar Tiongkok, atau kembali berhenti di level kilang-kilang kecil dan perusahaan cangkang seperti pola sanksi-sanksi sebelumnya.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Pantau harga minyak dan dampaknya pada APBN dan subsidi energi Indonesia.
Dengan Brent sempat menembus 92 dolar AS per barel pada 20 Agustus 2026 — naik dari kisaran 80 dolar hanya beberapa pekan sebelumnya — pembaca yang mengikuti kebijakan energi domestik sebaiknya memantau proyeksi asumsi harga minyak dalam APBN-P dan potensi tekanan terhadap anggaran subsidi BBM, mengingat OECD sendiri memproyeksikan inflasi G20 bisa naik ke 4 persen tahun ini akibat konflik ini.
- Bedakan klaim resmi CENTCOM dari retorika politik saat membaca berita perang ini.
Data seperti “67 kapal dialihkan, 3 dilumpuhkan, 2 dinaiki” (per 20 Agustus 2026) adalah angka resmi yang bisa dilacak dan diperbarui berkala oleh CENTCOM di akun resminya; klaim seperti “inflasi Iran 300 persen” dari unggahan politik pribadi tidak setara validitasnya dan perlu diperlakukan secara berbeda oleh pembaca maupun media yang mengutipnya.
- Ikuti perkembangan konferensi pers Bessent pada Senin, 24 Agustus 2026, sebagai titik uji tesis artikel ini.
Rincian sanksi yang diumumkan pada tanggal tersebut — khususnya apakah menyasar bank-bank besar Tiongkok secara langsung atau tetap terbatas pada entitas kecil — akan menjadi indikator paling konkret apakah “D-Day ekonomi” ini benar-benar berbeda dari kampanye tekanan maksimum sebelumnya, atau sekadar pengulangan retorika dengan skala lebih besar.
Penutup: Sejarah yang Belum Selesai Ditulis
Ada godaan untuk menyimpulkan cerita ini dengan pasti — bahwa sanksi ini pasti gagal sama seperti pendahulunya, karena Iran “sudah terbiasa” dengan tekanan semacam ini selama hampir lima dekade. Godaan itu perlu ditahan. Betul bahwa preseden historis, ketergantungan struktural Tiongkok pada minyak Iran, jaringan paralel Rusia, dan inkonsistensi kebijakan AS sendiri menjadi alasan kuat untuk skeptis terhadap klaim Bessent. Tetapi konteks kali ini juga berbeda: kematian Khamenei telah mengguncang struktur kekuasaan Iran secara belum pernah terjadi sebelumnya, ekonomi Iran sudah babak belur oleh perang berkepanjangan, dan tekanan diplomatik terhadap UEA sudah terbukti berhasil memutus salah satu jalur ekonomi penting Teheran pada 19 Agustus 2026 lalu.
Yang jelas bisa dikatakan tanpa spekulasi berlebihan: efektivitas sanksi baru ini pada akhirnya akan ditentukan bukan di Washington, melainkan di Beijing dan di ruang rapat bank-bank sentral Tiongkok — apakah mereka bersedia mempertaruhkan akses ke sistem dolar demi mempertahankan pasokan minyak murah dari Iran, atau memilih menjaga hubungan dengan sistem keuangan global yang jauh lebih besar nilainya. Rusia, sementara itu, kemungkinan akan terus menjadi jalur pelengkap, bukan pengganti utama.
Analis Tehran, Ali Akbar Dareini, menyebut Trump “terjebak dalam perang yang tidak bisa ia menangkan dan tidak bisa ia tinggalkan.” Namun kalimat yang sama, dengan sedikit perubahan kata ganti, bisa juga dialamatkan kepada Teheran sendiri — sebuah pemerintahan baru di bawah Mojtaba Khamenei yang mewarisi ekonomi dengan inflasi resmi mendekati 50 persen, blokade laut yang terus mengetat, dan sekutu-sekutu yang bersimpati secara retoris tetapi berhati-hati secara finansial. Pertanyaan yang jujur untuk ditinggalkan terbuka: ketika konferensi pers Senin nanti akhirnya membuka rincian sanksi ini, apakah dunia akan menyaksikan eskalasi struktural yang benar-benar baru — atau, sekali lagi, pengulangan pola lama dengan judul yang lebih dramatis?
