Di balik pertemuan tertutup di Al-Alamein dan tekanan pelucutan senjata yang tak kunjung reda, muncul pertanyaan lama yang kembali mengemuka: akankah gerakan yang lahir dari perlawanan bersenjata mengulang jalan yang pernah ditempuh Fatah menuju Oslo?
Pada 24 Agustus 2026, di kota resor Al-Alamein, Mesir, dua rombongan yang selama hampir dua dekade saling memusuhi duduk di ruang perundingan yang sama. Delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya bertemu dengan Mohammed Dahlan, mantan kepala keamanan Fatah di Gaza yang diusir dari partainya sendiri pada 2011 dan yang faksinya, Reformasi Demokratik, dahulu adalah rival keras Hamas di lapangan. Faksi Dahlan menyebut pertemuan itu membahas “kesatuan sikap nasional”. Kurang dari sepekan sebelumnya, utusan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, juga bertemu al-Hayya di Mesir dalam pertemuan yang menurut sejumlah laporan turut dihadiri Dahlan — sebuah perkembangan yang membuat Otoritas Palestina di Ramallah gelisah. Di Jalur Gaza sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 73.449 warga Palestina tewas sejak 7 Oktober 2023, dengan 1.313 di antaranya tewas setelah gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 — angka yang terus bertambah bahkan ketika para elite faksi duduk di meja diplomasi.
Hampir dua tahun setelah Operasi Badai Al-Aqsa mengguncang tatanan yang selama ini dianggap baku di kawasan, Gaza kini memasuki fase yang jauh lebih sunyi namun tidak kalah menentukan: bukan lagi front tempur terbuka, melainkan meja perundingan yang akan menentukan apakah pengorbanan besar rakyat Gaza berujung pada penguatan posisi tawar politik Palestina, atau justru terkikis pelan-pelan melalui rentetan konsesi yang masing-masing tampak kecil saat diambil.
Pertanyaan intinya sederhana namun berat: apakah Hamas, di bawah tekanan pelucutan senjata, desakan untuk melepas pemerintahan Gaza, dan rekonsiliasi dengan rival-rival lama seperti Dahlan, sedang menapaki jalan yang pernah ditempuh Fatah pascaOslo — jalan di mana setiap konsesi dijustifikasi sebagai langkah taktis, namun akumulasinya mengubah gerakan pembebasan menjadi otoritas yang beroperasi di bawah kendali pihak lain?
Artikel ini bersifat analitis-argumentatif, bukan vonis moral atas pilihan taktis Hamas maupun pembenaran atas kehancuran yang ditimpakan ke Gaza. Tanggung jawab atas kematian puluhan ribu warga sipil dan luluh-lantaknya rumah sakit, sekolah, serta permukiman tetap berada di tangan pihak yang melancarkan serangan tersebut. Namun skala pengorbanan itu justru membuat penting untuk menelaah secara jujur bagaimana pengorbanan tersebut dikelola secara politik — sebuah pertanyaan strategis, bukan pertanyaan tentang legitimasi perlawanan itu sendiri.
Warisan 2017: Taruhan Politik yang Belum Terbayar
Pada 2017, Hamas menerbitkan Dokumen Prinsip dan Kebijakan Umum yang secara luas dibaca sebagai upaya menampilkan wajah lebih pragmatis kepada dunia. Dokumen itu menerima formula negara Palestina berdaulat di sepanjang garis 4 Juni 1967 sebagai rumusan konsensus nasional, tanpa mengakui legitimasi rezim Zionis dan tetap mempertahankan hak perlawanan. Posisi ini sebenarnya bukan hal baru: sejak 2009, mantan kepala biro politik Hamas, Khaled Meshaal, telah menyatakan kepada media internasional bahwa kelompoknya bersedia menerima solusi berbasis perbatasan 1967, termasuk Al-Quds Timur, pembongkaran permukiman ilegal, dan hak kembali pengungsi Palestina berdasarkan gencatan jangka panjang.
Sejumlah tokoh Eropa sempat mempertimbangkan keterlibatan lebih jauh dengan Hamas setelah dokumen ini terbit — termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang belakangan mengakui bahwa boikot terhadap Hamas pascakemenangan pemilu 2006 adalah kekeliruan. Namun keterbukaan politik yang lebih luas dari Barat, yang diharapkan menjadi hasil dari langkah moderasi tersebut, pada kenyataannya tidak pernah benar-benar datang.
Di sinilah letak pelajaran pertama yang patut disimak dengan kritis, sekaligus catatan yang perlu diberikan secara berimbang: sembilan tahun setelah dokumen itu diterbitkan, Hamas tetap dicap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat, dan sayap militernya tetap aktif hingga 7 Oktober 2023 — menunjukkan bahwa moderasi retorika politik itu, betapa pun bermakna secara diplomatik, tidak pernah benar-benar mengubah kalkulasi keamanan pihak-pihak yang memusuhinya. Ini bukan alasan untuk menolak langkah pragmatis, melainkan pengingat bahwa konsesi politik tanpa jaminan timbal balik yang mengikat jarang membuahkan hasil yang sepadan.
Leverage yang Menguap di Meja Runding
Kekhawatiran kedua bersifat lebih segera. Sejak perang memasuki fase diplomatik, Hamas tampak berulang kali bersedia melepas daya tawarnya sebelum memperoleh imbalan yang mengikat. Pembebasan tentara Israel-Amerika Edan Alexander pada 12 Mei 2025, setelah 19 bulan dalam penyanderaan, disampaikan sebagai gestur niat baik untuk membuka kembali ruang diplomatik menjelang kunjungan Trump ke kawasan Teluk. Niat baik semacam itu, dalam logika negosiasi, hanya bernilai jika pihak lain memperlakukannya sebagai sesuatu yang harus dibalas.
Ujian yang lebih besar datang lewat rencana 20 poin Trump untuk Gaza yang diumumkan akhir September 2025. Dalam responsnya pada 3 Oktober 2025, Hamas menyetujui pembebasan seluruh sandera Israel yang tersisa — baik yang hidup maupun jenazah — serta menyerahkan administrasi Gaza kepada badan teknokratik Palestina yang independen. Namun untuk soal-soal mendasar yang lebih luas mengenai masa depan Gaza dan hak-hak Palestina, Hamas menegaskan bahwa hal itu harus dibahas dalam kerangka nasional Palestina yang komprehensif — dengan kata lain, menolak menandatangani pelucutan senjata secara tunai di titik itu.
Perlu dicatat secara jujur bahwa respons ini bukan tanpa perpecahan internal: menurut laporan The Soufan Center, sejumlah komandan milisi Hamas di lapangan, termasuk kalangan garis keras, memandang persetujuan atas rencana Trump sebagai bentuk “menyerah” yang tidak dapat diterima. Artinya, apa yang tampak sebagai satu suara Hamas di meja diplomasi sesungguhnya menyembunyikan tarik-menarik internal yang belum selesai — sebuah nuansa yang penting untuk tidak diabaikan ketika menilai strategi gerakan ini secara keseluruhan.
“Setiap konsesi yang tidak dibalas biasanya hanya melahirkan tuntutan berikutnya — pola yang pernah membawa Fatah dari gerakan revolusioner menjadi otoritas administratif di bawah pendudukan.”
Bayang-Bayang Oslo: Pelajaran yang Belum Sepenuhnya Dipetik
Sejarah negosiasi Palestina sejak dekade 1980-an diwarnai oleh kekeliruan yang berulang: mencampuradukkan legitimasi revolusioner dengan kompetensi berunding. Ini adalah salah satu kesalahan termahal Fatah di bawah Yasser Arafat. Israel, dalam perundingan Oslo, menurunkan tim spesialis lengkap dengan jenderal aktif dan pengacara berpengalaman di kementerian luar negerinya. Mahmoud Abbas sendiri belakangan mengakui bahwa pihak Palestina saat itu berhadapan dengan delegasi yang jauh lebih berpengalaman dan mumpuni, tanpa keahlian setara di pihak mereka.
Argumen ini punya kekuatan historis, namun juga perlu diuji dengan konteks yang berbeda: berbeda dari PLO pada 1993 yang telah melepas opsi bersenjata sebagai prasyarat masuk ke meja Oslo, Hamas hari ini justru berunding sambil tetap mempertahankan kapasitas bersenjatanya sebagai kartu tawar utama — sebuah posisi struktural yang secara teoretis memberi Hamas leverage yang tidak dimiliki PLO tiga dekade lalu. Apakah leverage itu benar-benar digunakan secara efektif, atau justru perlahan dilepas melalui rangkaian konsesi kecil, adalah pertanyaan yang baru bisa terjawab dalam beberapa bulan ke depan.
Senjata yang Dipertaruhkan di Lapangan yang Timpang
Pelucutan senjata Hamas kini menjadi inti kebuntuan fase kedua gencatan senjata. Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, mengonfirmasi kepada media internasional bahwa kelompoknya sepakat berlucut senjata — namun hanya jika rezim Zionis menghentikan seluruh tembakan, menghentikan pembunuhan bertarget, menarik pasukannya ke “Garis Kuning” sesuai kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025, dan mengizinkan lonjakan bantuan kemanusiaan, dengan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) benar-benar digelar di lapangan. Di sisi lain, otoritas pendudukan bersikeras pelucutan senjata penuh harus terjadi lebih dulu sebelum penarikan pasukan.
Realitas di lapangan justru bergerak ke arah yang timpang: menurut analisis Chatham House, kendali militer rezim Zionis atas wilayah Gaza meningkat tajam sejak gencatan senjata diberlakukan — dari sekitar 53 persen wilayah pada Oktober 2025 menjadi hampir 70 persen pada Agustus 2026. Wajar jika muncul pertanyaan: masuk akalkah rakyat Palestina diminta menyerahkan senjata mereka ketika kendali teritorial justru terus menyempit ke arah yang merugikan mereka?
Namun keberimbangan menuntut juga diakui bahwa kekhawatiran terhadap kelompok bersenjata non-negara di tengah proses transisi politik bukan semata retorika sepihak — ini adalah kekhawatiran yang lazim muncul dalam setiap proses pascakonflik di mana entitas politik-militer dituntut bertransformasi menjadi partai politik semata, dan sejarah kawasan menunjukkan proses semacam itu jarang berjalan mulus tanpa jaminan keamanan yang jelas bagi semua pihak.
Dahlan, Kushner, dan Pertaruhan Pemilu 28 November
Pertemuan Al-Alamein bukan peristiwa berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari manuver politik yang lebih besar menjelang pemilu Dewan Legislatif Palestina yang dijadwalkan pada 28 November 2026 — pemilu legislatif pertama dalam dua dekade, sejak terakhir kali digelar pada Januari 2006. Hamas dilaporkan tengah menjajaki aliansi luas bersama Jihad Islam Palestina, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik, dan faksi Reformasi Demokratik pimpinan Dahlan — kombinasi yang oleh para pengamat disebut sebagai salah satu koalisi politik Palestina paling tidak biasa dalam sejarah modern.
Kemunculan kembali Dahlan sebagai perantara antara Hamas, Mesir, negara-negara Teluk, dan pemerintahan Trump membuat Otoritas Palestina di Ramallah waspada, karena berpotensi memberi Hamas jalan menuju legitimasi politik baru tanpa harus menuntaskan soal pelucutan senjata. Fatah sendiri telah menolak kemungkinan mencalonkan diri dalam satu daftar bersama Hamas, dan sejumlah pejabat Otoritas Palestina bahkan menegaskan bahwa Hamas tidak akan diizinkan mencalonkan diri di bawah nama atau tokoh resminya sendiri.
Perlu digarisbawahi, agar tidak dibaca sebagai narasi hitam-putih: Dahlan bukan sosok tanpa catatan kontroversial. Pada era 1990-an ia dikenal karena penindasan keras terhadap aktivis Hamas di Gaza sebagai kepala keamanan di bawah Arafat — masa yang membuat sebagian warga menjulukinya penguasa “Dahlanistan”. Faksinya juga memiliki keterkaitan dengan kelompok bersenjata berafiliasi Fatah di Gaza, sehingga menempatkannya sebagai mitra rekonsiliasi yang jauh dari sederhana, bukan sosok penyelamat yang bersih dari kepentingan kekuasaannya sendiri.
Ongkos Manusia yang Tidak Boleh Dilupakan di Tengah Kalkulasi Politik
Di balik seluruh manuver diplomatik ini, ongkos manusia tetap menjadi latar yang tidak boleh direduksi menjadi catatan kaki. Kementerian Kesehatan Gaza, yang datanya secara rutin dirujuk oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan badan-badan PBB lain, mencatat 73.449 warga Palestina tewas sejak 7 Oktober 2023 per akhir Agustus 2026. Sebuah survei rumah tangga independen yang dipublikasikan di jurnal The Lancet Global Health — menggunakan metodologi population-representative yang berbeda dari pencatatan administratif Kementerian Kesehatan — memperkirakan jumlah kematian akibat kekerasan mencapai sekitar 75.200 orang hingga awal Januari 2025 saja, dengan rentang kepercayaan statistik antara 47.457 hingga 88.332 kematian tergantung model yang digunakan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa data resmi Kementerian Kesehatan kemungkinan besar merupakan batas bawah, bukan penggelembungan angka seperti yang kerap dituduhkan sejumlah pihak.
Kelaparan dinyatakan resmi terjadi di Gaza utara pada Agustus 2025 di bawah sistem klasifikasi IPC yang didukung PBB — sebuah eskalasi yang jarang terjadi dalam konflik modern mana pun. Angka-angka ini bukan sekadar statistik untuk memperkuat argumen politik satu pihak; angka-angka ini adalah alasan mengapa cara Gaza dikelola secara politik pascaperang menjadi persoalan yang tidak boleh diperlakukan enteng oleh siapa pun yang mengklaim mewakili kepentingan rakyat Palestina.
Dari sinilah muncul argumen yang perlu ditegaskan tanpa menafikan yang lain: pengorbanan sebesar ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mendelegitimasi hak rakyat Palestina atas perlawanan maupun pembebasan, namun besarnya pengorbanan itu juga tidak membebaskan kepemimpinan Palestina — dari faksi mana pun — dari tanggung jawab untuk mengelola hasil pengorbanan tersebut secara strategis dan bijaksana di meja perundingan.
Kesabaran Strategis, atau Risiko Termarginalkan?
Pembela jalan yang ditempuh Hamas saat ini akan bertanya: apa alternatifnya? Salah satu jawaban yang diajukan sejumlah analis adalah kesabaran strategis — gagasan bahwa sebuah gerakan di bawah tekanan besar tidak harus menyelesaikan semua persoalan sekaligus, dan dapat memenuhi kesepakatan terbatas yang telah dibuat sambil menolak melepas pertanyaan-pertanyaan besar yang menjadi hak seluruh rakyat Palestina.
Namun kesabaran strategis punya risiko tersendiri yang jarang dibahas secara terbuka. Ketika kendali teritorial rezim Zionis di lapangan terus meluas dan tenggat pemilu November semakin dekat, ruang untuk menunda kejelasan sikap semakin sempit. Ada pula risiko bahwa aktor-aktor lain — mulai dari kombinasi faksi yang lebih fleksibel secara politik hingga figur populer seperti Marwan Barghouti yang masih mendekam di penjara Israel namun namanya terus disebut sebagai calon presiden pemersatu — dapat mengisi ruang politik yang ditinggalkan jika Hamas dianggap terlalu lama berada dalam posisi ambigu antara resistensi dan partisipasi elektoral.
“Restraint bisa menjadi bentuk perlawanan tersendiri — tetapi restraint tanpa kejelasan arah berisiko berubah menjadi kekosongan strategi, bukan kekuatan strategi.”
“Tanggung jawab atas kehancuran Gaza tetap berada di tangan yang menjatuhkan bom — namun itu tidak membebaskan kepemimpinan Palestina dari akuntabilitas strategis atas pengorbanan rakyatnya sendiri.”
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Kawal proses menuju pemilu 28 November 2026 secara kritis dan berimbang.
Dukung seruan agar pemilu Dewan Legislatif Palestina — yang pertama sejak Januari 2006, dengan tingkat registrasi pemilih di Tepi Barat sudah mencapai 87,2 persen atau lebih dari 1,62 juta orang — berlangsung bebas dari syarat sepihak yang secara prosedural mendiskualifikasi kandidat tertentu, sembari tetap mendorong transparansi soal siapa saja yang berkoalisi dengan siapa dan atas dasar kepentingan apa.
- Salurkan bantuan kemanusiaan lewat lembaga yang kredibel dan terverifikasi.
Dengan 1.313 warga Palestina tewas hanya dalam periode pascagencatan senjata sejak 10 Oktober 2025 hingga akhir Agustus 2026, kebutuhan kemanusiaan di Gaza masih sangat mendesak. Salurkan zakat, infak, dan bantuan kemanusiaan melalui lembaga seperti INH, Sahabat Al-Aqsha, MER-C, Adara Foundation, BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat, yang memiliki jalur distribusi dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Dukung kerja pemantauan hukum internasional yang independen.
Ikuti dan dukung kerja akademisi hukum internasional Indonesia seperti Hikmahanto Juwana dan Heribertus Jaka Triyana, serta organisasi seperti Amnesty International Indonesia di bawah Usman Hamid, dalam memantau kepatuhan seluruh pihak terhadap kesepakatan gencatan senjata — termasuk isu ekspansi kendali teritorial dari 53 menjadi hampir 70 persen wilayah Gaza yang disebut di atas, yang perlu diverifikasi dan diawasi secara independen, bukan diterima begitu saja dari satu sumber.
Penutup: Dua Musuh Lama, Satu Meja, dan Rakyat yang Tak Diundang
Pertemuan di Al-Alamein pekan lalu bukan sekadar seremoni diplomatik biasa. Ia adalah simbol dari sebuah titik balik yang arahnya belum jelas: apakah rekonsiliasi antara Hamas dan Dahlan — dua kekuatan yang pernah saling menumpahkan darah di jalanan Gaza pada 2007 — merupakan bentuk konsolidasi kekuatan Palestina menjelang fase politik baru, atau justru awal dari pengikisan yang sama seperti yang pernah dialami Fatah, hanya dengan wajah dan nama yang berbeda.
Ironinya, di meja yang sama itu, rakyat Gaza dengan 73.449 nyawa yang telah hilang tidak punya kursi. Mereka yang kehilangan anak, rumah, dan masa depan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana nasib politik mereka dinegosiasikan oleh elite faksi, mediator regional, dan utusan Gedung Putih.
Sejarah gerakan pembebasan di mana pun mengajarkan bahwa ada saat untuk bertindak berani, dan ada saat yang sama beraninya untuk menahan diri dan menunggu. Operasi Badai Al-Aqsa adalah contoh dari keberanian jenis pertama. Apakah bulan-bulan mendatang, menjelang pemilu 28 November, akan menjadi contoh dari keberanian jenis kedua — atau justru menjadi pengulangan pola lama yang pernah membawa Fatah dari revolusi menuju administrasi di bawah pendudukan — adalah pertanyaan yang jujur belum bisa dijawab siapa pun saat ini, termasuk oleh Hamas sendiri.
Yang pasti, pintu yang terbuka hari ini bisa mengarah ke dua arah yang sangat berbeda. Pertanyaan yang tersisa untuk kita, sebagai pengamat dari luar yang peduli pada nasib Al-Quds dan Gaza, adalah: arah mana yang akan kita bantu perjuangkan lewat kepedulian, tekanan diplomatik, dan solidaritas yang konsisten — bukan hanya ketika bom jatuh, tetapi juga ketika yang terjadi adalah keheningan di ruang perundingan tertutup?
