GAZA CITY — Empat belas orang telah menjabat perdana menteri Israel sejak 1948. Gaza dan isu Palestina masuk agenda hampir semua pemerintahan mereka, tetapi dengan kerangka yang berbeda: wilayah yang dikuasai, beban yang ditinggalkan, entitas yang dipisahkan, atau masalah yang dikelola. Satu pertanyaan terus berulang, yaitu apakah warga Palestina berhak atas negara.
1948–1969: Menguasai Gaza, menunda pertanyaan Palestina
Menurut sejarawan Yossi Goldstein, David Ben-Gurion baru memutuskan menolak kepulangan pengungsi Palestina setelah invasi negara-negara Arab pada akhir Mei dan awal Juni 1948.
Sikapnya terhadap Gaza lebih konsisten. Pada Maret 1955, sebagai menteri pertahanan, ia mengusulkan merebut kembali Jalur Gaza. Setelah Perang Sinai 1956, pemerintah memutuskan pada 13 Januari 1957 untuk tetap menguasai Gaza. Administrasi militer Israel berlangsung sekitar empat bulan. Israel menarik diri pada 8 Maret 1957 di bawah tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat.
Setelah Perang 1967, pemerintahan Levi Eshkol tidak sepakat soal nasib Gaza. Dalam pembahasan internal, muncul usul memindahkan pengungsi Gaza ke al-Arish atau ke Tepi Barat. Eshkol sendiri mempertanyakan nasib sekitar 400.000 penduduk Palestina di Gaza jika wilayah itu dianeksasi.
Golda Meir memimpin dari 1969. Dalam wawancara dengan Sunday Times pada 15 Juni 1969, ia menyatakan tidak ada bangsa Palestina yang berbeda, sambil menegaskan bahwa ia tidak menyangkal keberadaan orang Palestina. Pemerintahannya melanjutkan kebijakan permukiman Rencana Alon, termasuk di Gaza.
1977–1992: Otonomi tanpa negara
Menachem Begin menyusun rencana self-rule 26 butir pada akhir 1977. Isinya dewan administratif terpilih beranggotakan 11 orang yang mengurus urusan sipil. Kerangka Camp David 1978 mengadopsi gagasan pemerintahan mandiri itu dengan masa transisi lima tahun. Dalam surat kepada Carter, Begin meminta istilah “bangsa Palestina” diganti “Arab Palestina” dan “Tepi Barat” diganti “Yudea dan Samaria”.
Begin menolak menarik diri dari Gaza, yang ia anggap bagian integral Israel. Menurut Gush Katif Heritage Center, ia menjawab keluhan Sadat soal pendudukan dengan pertanyaan balik, “What occupation?” Sumber itu berasal dari komunitas bekas permukim Gaza, sehingga perlu dibaca dengan catatan tersebut.
Yitzhak Shamir juga memandang Gaza sebagai bagian integral Israel dan menolak inisiatif “Gaza First” dari sejumlah anggota Likud. Palestina menuntut kenegaraan, sedangkan Shamir tidak tertarik pada kesepakatan cepat.
Yitzhak Rabin menjabat menteri pertahanan saat Intifada Pertama. Tindakan kerasnya dikenal sebagai kebijakan “patahkan tulang”, tetapi tuduhan bahwa ia memerintahkannya secara pribadi belum terbukti. Kegagalan pendekatan keras itu meyakinkannya perlunya keterlibatan politik dengan Palestina.
1992–2001: Oslo dan batas-batasnya
Sebagai perdana menteri, Rabin membekukan permukiman baru dan menjalankan perundingan rahasia dengan PLO. Hasilnya adalah kesepakatan September 1993 yang mengakui PLO dan membuka jalan bagi pemerintahan mandiri terbatas di Tepi Barat dan Gaza. Perjanjian Jericho–Gaza ditandatangani pada Mei 1994. Hamas, yang kuat di Gaza, menentang Oslo dan melancarkan serangan terhadap warga sipil Israel yang menewaskan puluhan orang antara 1993 dan 1997.
Dalam pidato terakhirnya di Knesset pada 5 Oktober 1995, Rabin menyebut entitas Palestina yang ia bayangkan sebagai “less than a state”. Ia dibunuh pada 4 November 1995. Shimon Peres, yang membina jalur rahasia Oslo, diangkat menjadi perdana menteri pada 22 November 1995.
Ehud Barak membawa perundingan ke Camp David pada Juli 2000. Parameter Clinton, Desember 2000, mengusulkan negara Palestina di 94–96 persen Tepi Barat dan seluruh Gaza. Pendukung Israel menyebut Palestina menolak tawaran bersejarah. Kritikus, mengutip peneliti Jeremy Pressman, menilai tawaran di Camp David tidak sedermawan klaimnya: luas wilayah menyusut menjadi 70–80 persen setelah pengurangan, dan negara itu terpecah menjadi bagian-bagian yang tidak bersambung. Perdebatan ini belum selesai.
2001–2022: Penarikan sepihak, blokade, dan pengelolaan konflik
Ariel Sharon mengajukan rencana pelepasan diri pada 18 Desember 2003. Sebanyak 21 permukiman dibongkar. Evakuasi selesai pada 12 September 2005. Sharon menyatakan rencana itu memusatkan sumber daya pada wilayah yang akan tetap menjadi bagian Israel. Penasihatnya, Dov Weissglass, pada Oktober 2004 menyebut rencana itu “formaldehida” yang membekukan proses damai. Ia kemudian menyatakan penarikan dari Gaza dimaksudkan selaras dengan peta jalan. Penafsiran motifnya tetap diperdebatkan.
Setelah Hamas menguasai Gaza pada Juni 2007, kabinet keamanan Ehud Olmert menyatakan Gaza sebagai “entitas musuh” pada 19 September 2007. Pada 27 November 2007, Olmert dan Mahmoud Abbas berkomitmen di Annapolis untuk merundingkan perjanjian damai. Tawaran akhir Olmert mencakup seluruh Tepi Barat dan Yerusalem Timur dengan pertukaran lahan sekitar enam persen. Abbas tidak menerimanya. Operasi Cast Lead berlangsung 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009.
Pada 14 Juni 2009, Benjamin Netanyahu di Universitas Bar-Ilan untuk pertama kalinya mendukung negara Palestina. Dukungan itu bersyarat: Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan sepenuhnya didemiliterisasi. Pada Maret 2015 ia menyebut pidato itu tidak lagi relevan, lalu menjelaskan bahwa ia hanya menyatakan gagasan itu tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi saat ini. Pada Maret 2019, ia dilaporkan menyatakan di hadapan fraksi Likud bahwa pemisahan Gaza dari Tepi Barat mencegah berdirinya negara Palestina. Times of Israel mencatat bahwa ia tidak mengucapkan hal semacam itu secara publik atau resmi.
Naftali Bennett menjabat dari 13 Juni 2021 hingga 30 Juni 2022. Ia menolak negara Palestina secara terbuka dan konsisten, sedangkan Yair Lapid mendukungnya. Lapid pada Januari 2022 menyatakan pemerintah tidak akan merundingkan solusi dua negara. Pemerintah ini menambah izin kerja bagi warga Gaza dan menyetujui masuknya bantuan Qatar pada 19 Agustus 2021.
2023–2026: Perang dan penolakan negara
Pada Februari 2025, Netanyahu menyebut tiga tujuan perang di Gaza: menghancurkan Hamas, memulangkan semua sandera, dan memastikan Gaza tidak lagi mengancam Israel. Ia memuji usul Trump soal kendali AS atas Gaza sebagai pendekatan “revolusioner”.
Knesset pada 17 Juli 2024 meloloskan resolusi 68 lawan 9 yang menolak negara Palestina. Resolusi itu tidak punya bobot hukum. Netanyahu tidak hadir saat pemungutan suara. Pada 16 November 2025 ia menyatakan penolakan Israel terhadap negara Palestina “tidak berubah sedikit pun”. Netanyahu dan koalisinya kemudian memboikot pemungutan suara Knesset yang mendukung rencana 20 poin Trump.
Dokumen 15 poin Board of Peace, yang dipublikasikan 30 Juli 2026, mengaitkan perlucutan senjata Hamas dengan penarikan Israel. Netanyahu menolaknya dan menegaskan tidak akan ada negara Palestina selama ia menjabat.
Di Gaza yang masih berada dalam gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025, pola lama itu tampak berulang. Pertanyaan tentang wilayah, keamanan, dan kenegaraan yang diperdebatkan sejak 1948 belum terjawab.
