GAZA CITY — Sejak 1919, setiap presiden Amerika Serikat dihadapkan pada pertanyaan yang sama: bagaimana menempatkan penduduk Palestina ketika Zionisme, kepentingan Inggris, Perang Dingin, dan politik dalam negeri AS saling bertabrakan. Jawabannya berubah dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Tulisan ini menelusuri empat belas presiden, dari Woodrow Wilson sampai Donald Trump (dihitung satu kali, meski menjabat dua periode terpisah). Presiden yang tidak dibahas, seperti Harding sampai Hoover, Kennedy, dan Ford, dilewati karena keterbatasan ruang, bukan karena tidak ada kebijakan.
Pola yang paling konsisten adalah jarak antara prinsip yang diumumkan dan tekanan yang benar-benar dijalankan. Gaza muncul secara langsung hanya pada momen tertentu: 1957, kerangka otonomi 1978, penyerahan administrasi 1994, penarikan pemukim 2005, dan rencana 2025–2026.
1919–1945: Wilson dan Roosevelt
Woodrow Wilson menunjuk Henry Churchill King (rektor Oberlin College) dan Charles R. Crane (pengusaha dan penyumbang Partai Demokrat) untuk menyurvei kehendak penduduk bekas wilayah Ottoman. Inggris dan Prancis tidak mengirim anggota, sehingga komisi itu praktis hanya terdiri dari dua orang Amerika. Antara Juni dan Agustus 1919 mereka bepergian dari Konstantinopel ke Palestina, Lebanon, Suriah, dan Turki selatan.
Laporan komisi selesai pada 28 Agustus 1919 dan disampaikan secara tertutup. Komisi bersimpati pada Zionisme, tetapi menolak pendirian negara Yahudi di Palestina karena bertentangan dengan jaminan hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi dalam Deklarasi Balfour. Mereka menyarankan agar proyek menjadikan Palestina persemakmuran Yahudi dilepaskan. Laporan itu baru dipublikasikan pada 1922, setelah DPR dan Senat meloloskan resolusi bersama yang mendukung rumah nasional Yahudi di Palestina.
Franklin Roosevelt, menurut telaah Judis yang diulas Sheldon Kirshner, menjalankan kebijakan yang kontradiktif. Pada 15 Oktober 1944 dan 16 Maret 1945 ia menyatakan dukungan bagi Palestina sebagai persemakmuran Yahudi. Pada periode yang sama ia bertukar surat dengan Raja Ibn Saud dari Arab Saudi dan memberikan jaminan kepadanya. Isi persis jaminan itu tidak diverifikasi dalam riset ini.
Truman (1945–1953): pengakuan cepat, tekanan terbatas
Pengakuan terhadap Israel adalah keputusan yang paling sering dikutip dari masa Harry Truman. Ia mendukung tuntutan agar 100.000 penyintas Holocaust dipindahkan ke Palestina, tuntutan yang menjadi inti kebijakannya selama tiga tahun berikutnya, menurut ulasan buku Radosh di Forward. Pada 25 Maret 1948 ia menyatakan di PBB bahwa AS mendukung perwalian sementara atas Palestina tanpa merugikan pembagian wilayah. Departemen Luar Negeri, yang menginginkan perwalian, dan para pendukung pembagian wilayah di Gedung Putih bersaing hingga hari-hari terakhir Mandat.
Pada 12 Mei 1948, dua hari sebelum proklamasi, Menlu George Marshall dan wakilnya Robert Lovett mempertanyakan keburu-buruan Truman. Penasihat Gedung Putih Clark Clifford membela pengakuan. Pada 14 Mei 1948, pukul 18.11 waktu Washington, AS menjadi negara pertama yang mengakui Israel. Sejumlah sumber menyebut jedanya hanya 11 menit setelah pengumuman. Motifnya masih diperdebatkan: suara pemilih Yahudi, simpati pada korban Holocaust, atau kalkulasi Perang Dingin. Studi Michael Ottolenghi di The Historical Journal menekankan konteks Perang Dingin dan menilai pengakuan itu bukan hal krusial bagi Washington maupun bagi Palestina pada saat itu.
Setelah perang 1948, Truman tidak hanya mendukung Israel. Menurut ulasan Sheldon Kirshner atas buku Judis, ia mendesak Israel mengembalikan sebagian tanah yang dialokasikan untuk Arab dalam rencana pembagian PBB dan mengizinkan sebagian dari sekitar 700.000 orang yang tergusur untuk kembali. JTA, berdasarkan dokumen yang ditemukan Museum Holocaust AS, melaporkan bahwa pada 1949 ia mengancam memutus hubungan dengan Israel kecuali sebagian pengungsi Palestina diizinkan pulang.
Tekanan itu terlihat di Konferensi Lausanne yang digelar Komisi Rekonsiliasi PBB (27 April–12 September 1949). Pada Juli 1949 Israel menawarkan pemulangan 100.000 pengungsi dengan syarat tertentu. Telegram Departemen Luar Negeri 16 Agustus 1949 menilai tawaran itu pada dasarnya “gestur” dan menghitung bahwa setelah pengurangan hanya sekitar 45.000 orang yang memenuhi syarat. Menlu Dean Acheson juga tidak menilai tawaran itu memenuhi Resolusi 194. Tawaran itu tidak berujung pada pemulangan berarti. Sumber-sumber berbeda dalam menjelaskan sebabnya: ada yang menunjuk penolakan negara-negara Arab, ada yang menunjuk sikap Israel yang tidak berniat melaksanakannya.
Eisenhower (1953–1961): Gaza yang diduduki dan penarikan 1957
Gaza masuk langsung dalam kebijakan AS pada 1956–1957. Setelah Israel, Inggris, dan Prancis menyerang Mesir pada 29 Oktober 1956 menyusul nasionalisasi Terusan Suez, Israel menduduki Jalur Gaza dan Sinai. Eisenhower, yang tidak diberi tahu soal rencana serangan itu menurut sebuah tesis yang menelaah periode ini, mengecamnya dan menuntut penarikan segera. Inggris dan Prancis menarik pasukan pada Desember 1956.
Israel menolak menarik diri dari Gaza dan wilayah Selat Tiran tanpa jaminan. Pada 11 Februari 1957 Eisenhower mengirim memorandum yang menjelaskan kebijakan AS setelah penarikan; isinya dipublikasikan pada 17 Februari. Pada 20 Februari 1957 ia berpidato di radio dan televisi, mengatakan bahwa upaya sukarela agar Israel mundur belum berhasil dan bahwa Israel harus menaati resolusi PBB.
Pada 1 Maret 1957 Menlu Golda Meir mengumumkan di PBB bahwa Israel akan mundur penuh dari Jalur Gaza. Pernyataan itu bersyarat: Israel mengasumsikan pasukan PBB, bukan Mesir, yang mengambil alih administrasi Gaza, dan AS menegaskan hak lintas Israel di Selat Tiran. Penarikan berlangsung 6–8 Maret 1957. Pasukan Darurat PBB (UNEF) masuk ke Gaza dan, menurut laporan Sekjen PBB, mengambil alih urusan sipil sementara UNRWA melanjutkan bantuan pangan dan layanan. Pada pertengahan Maret terjadi pertukaran surat antara Ben-Gurion dan Eisenhower setelah pasukan Mesir kembali masuk ke Gaza, yang bagi Israel melanggar pengaturan yang disepakati. Dalam percakapan internal, Eisenhower menyatakan UNEF akan tinggal di Gaza sampai masalah-masalah seperti infiltrasi dan pengungsi dianggap selesai, sebuah proses yang menurutnya akan memakan waktu bertahun-tahun.
Ini masih menjadi contoh tekanan Washington yang paling langsung atas pendudukan Gaza. Pengaturan itu juga tidak bertahan: pada Mei 1967 Presiden Mesir Nasser meminta UNEF ditarik, dan perang pecah pada Juni.
Johnson dan Nixon (1963–1974): wilayah untuk perdamaian, tanpa Palestina sebagai pihak
Perang Juni 1967 menempatkan Gaza dan Tepi Barat di bawah pendudukan Israel. Lyndon Johnson menyampaikan lima prinsip perdamaian pada 19 Juni 1967, sembilan hari setelah perang berakhir: hak semua negara untuk hidup damai, keadilan bagi para pengungsi, hak lintas maritim, pembatasan perlombaan senjata, dan batas-batas yang diakui. Berbeda dengan Eisenhower pada 1956, Johnson tidak menuntut penarikan Israel dari wilayah yang baru direbut. Ia menyatakan bahwa pihak-pihak dalam konflik harus menjadi pihak dalam perdamaian. Pada masanya bantuan ekonomi AS ke Israel mencapai level tertinggi sejak negara itu berdiri, dan paket senjata disetujui pada 1965, 1966, dan 1968, termasuk penjualan senjata ofensif AS pertama.
Lima prinsip itu menjadi rumusan dasar Resolusi DK PBB 242 pada 22 November 1967, yang diadopsi dengan suara bulat. Resolusi itu memuat penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki, perdamaian dalam batas yang aman dan diakui, kebebasan navigasi, penyelesaian adil masalah pengungsi, dan langkah keamanan. Resolusi itu tidak menyebut Palestina sebagai bangsa dengan hak politik, dan kerap diperdebatkan karena frasa “wilayah-wilayah” tanpa kata sandang.
Richard Nixon menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Israel saat menjabat (1974). Rencana Rogers yang diumumkan Menlu William Rogers pada 9 Desember 1969 dan 19 Juni 1970 berpijak pada Resolusi 242 dan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki; rencana kedua membuka jalan gencatan senjata pada Agustus 1970. Menurut Milton Viorst dalam tulisan opini di Los Angeles Times, Nixon di bawah pengaruh Kissinger tidak mengadopsi rencana itu sebagai kebijakannya sendiri.
Carter (1977–1981): “tanah air” dan otonomi tanpa PLO
Pada 16 Maret 1977, dalam pertemuan warga di Clinton, Massachusetts, Jimmy Carter mengatakan bahwa harus ada tanah air bagi para pengungsi Palestina. Menurut Jewish Virtual Library, ini pertama kalinya seorang presiden AS memakai frasa itu. Perdana Menteri Yitzhak Rabin mengaku terganggu, dan Menlu Yigal Allon menyatakan ucapan itu tidak harus berarti negara Palestina terpisah di Tepi Barat. Pada 1 Oktober 1977 AS dan Uni Soviet mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut “hak-hak sah rakyat Palestina”, dan 136 anggota Kongres mengirim surat yang menyatakan keprihatinan mendalam. Menurut kronologi Bentley Library, pada 10 Oktober 1977 Carter menyebut pemukiman di wilayah pendudukan ilegal dan penghalang perdamaian.
Sikap itu tidak pernah berarti berunding dengan PLO. Menurut William Quandt, anggota tim Carter, strategi pemerintahan mengikutkan Palestina sebagai pihak tersendiri, tetapi pemerintahan akhirnya tidak berani meninggalkan kebijakan menolak berbicara dengan PLO. Quandt juga menulis bahwa Perdana Menteri Menachem Begin menyatakan kepada tim Carter bahwa tidak ada orang yang bernama Palestina. Pada 15 Agustus 1979 Duta Besar AS untuk PBB, Andrew Young, mengundurkan diri setelah terungkap bahwa ia bertemu pengamat PLO di PBB.
Perjanjian Camp David, hasil pertemuan 5–17 September 1978, memuat Kerangka Perdamaian di Timur Tengah dengan otonomi lima tahun bagi Tepi Barat dan Gaza serta perundingan status akhir. Kesepakatan itu berujung pada perjanjian damai Mesir–Israel pada 1979. Sejarawan Seth Anziska menilai bahwa perundingan otonomi melewati PLO dan justru memperkuat kondisi tanpa negara, serta mengutip Carter yang pada musim semi 1979 khawatir konsep otonomi Israel menjadi kedok bagi perluasan pemukiman. Penilaian berbeda datang dari para pembela Camp David, yang melihat kerangka otonomi sebagai langkah yang pada akhirnya membuka jalan ke Otoritas Palestina.
Reagan (1981–1989): rencana 1982 dan dialog dengan PLO
Pada 1 September 1982, setelah PLO diusir dari Beirut, Ronald Reagan mengumumkan rencana perdamaian: otonomi penuh bagi penduduk Tepi Barat dan Gaza selama masa transisi lima tahun, hubungan dengan Yordania sebagai bentuk akhir yang diprioritaskan, dan pembekuan segera pemukiman baru. AS menyatakan tidak akan mendukung negara Palestina merdeka, dan juga tidak mendukung aneksasi atau kendali permanen Israel.
Kabinet Begin menolak rencana itu secara bulat pada 3 September 1982 dan menyatakan hak “tak terpisahkan” untuk bermukim. Menurut Christian Science Monitor, pemerintahan Begin telah membangun 79 dari 103 pemukiman di Tepi Barat dalam lima tahun. Pada Februari 1983 Begin kembali menegaskan penolakannya dan menyatakan tidak ada pembekuan pemukiman. Peristiwa di Lebanon kemudian menggeser perhatian Washington dan rencana itu tidak dilanjutkan.
Pada Desember 1988, setelah Yasser Arafat menyatakan pengakuan atas Israel dan menolak terorisme dalam serangkaian pernyataan (7–14 Desember), Reagan membuka dialog dengan PLO. Saluran resmi saat itu hanya satu diplomat AS, Robert Pelletreau. Reagan menegaskan bahwa komitmen AS pada keamanan Israel tetap tak tergoyahkan dan bahwa dialog akan diputus jika PLO melanggar janjinya.
Bush senior dan Clinton (1989–2001): Madrid, Oslo, dan Camp David 2000
Pada 6 Maret 1991 George H.W. Bush menyatakan kepada Kongres bahwa saatnya mengakhiri konflik Arab–Israel. Menlu James Baker melakukan diplomasi ulang-alik selama delapan bulan. Baker berhasil meyakinkan pihak Arab dan wakil Palestina di wilayah pendudukan untuk melepaskan tuntutan agar pejabat PLO dan warga Yerusalem Timur ikut, dan Palestina diwakili dalam delegasi gabungan Yordania–Palestina. Pemerintah juga menahan jaminan pinjaman 10 miliar dolar yang diminta Perdana Menteri Yitzhak Shamir untuk menampung imigran Soviet. Kongres menunda pemungutan suara hingga Januari setelah Bush mengancam memveto. Shamir menolak moratorium pemukiman.
Konferensi Madrid dibuka 30 Oktober 1991 di bawah ketua bersama Bush dan Mikhail Gorbachev. Haidar Abdul Shafi memimpin delegasi Palestina. PLO mengirim delegasi penasihat tidak resmi di bawah Faisal Husseini, yang ditentang Israel. Menurut analisis Michael Jacobs dan Ken Stein, Madrid membuka jalan ke perundingan rahasia Oslo.
Bill Clinton menjadi tuan rumah upacara Deklarasi Prinsip Oslo di Washington pada 13 September 1993, saat Yitzhak Rabin dan Arafat berjabat tangan. Pada Mei 1994 Gaza dan Jericho menjadi wilayah pertama yang dikelola sendiri oleh Palestina. Menurut Kantor Sejarawan Departemen Luar Negeri AS, perjanjian itu tidak memberi AS tugas pemantauan, sehingga Clinton lebih banyak terbatas pada meredam krisis dan membangun Otoritas Palestina lewat bantuan ekonomi dan keamanan. Seorang penasihat dalam tim perdamaian Clinton kemudian mengakui bahwa timnya bertindak lebih seperti “pengacara Israel”. Kongres meloloskan undang-undang yang membatasi hubungan dengan PLO, menurut The National. Setelah Rabin dibunuh pada November 1995, Clinton menjadi saksi Memorandum Sungai Wye pada Oktober 1998.
Pertemuan Camp David pada 11–25 Juli 2000 gagal mencapai kesepakatan soal Yerusalem dan pengungsi. Clinton menyalahkan Arafat dalam konferensi pers setelahnya, dan sebagian peserta, termasuk penasihat Robert Malley, kemudian membantah gambaran tersebut. Pada 23 Desember 2000 Clinton menyampaikan “parameter” untuk status akhir. Pada 3 Januari 2001 Gedung Putih menyatakan kedua pihak menerimanya dengan syarat. Clinton dan Dennis Ross menilai keberatan Barak masih “di dalam” parameter dan keberatan Arafat “di luar”, sedangkan Jeremy Pressman menilai keberatan Israel juga bertentangan dengan parameter. Parameter itu tidak menyebut Gaza, tetapi pada 7 Januari 2001 Clinton menyatakan negara Palestina akan mencakup Jalur Gaza. Perdebatan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan itu tidak selesai.
George W. Bush (2001–2009): peta jalan, surat Sharon, dan penarikan dari Gaza
Pada Juni 2002 George W. Bush menguraikan Peta Jalan menuju negara Palestina, yang mencakup penghentian pembangunan pemukiman. Menurut kronologi Christian Science Monitor, pada tahun itu ia menjadi presiden AS pertama yang berbicara tentang “negara Palestina”, tetapi menjamu Ariel Sharon tiga kali dan menolak bertemu Arafat.
Pada 14 April 2004 Bush dan Sharon bertukar surat. Bush mendukung rencana penarikan sepihak Israel dari Gaza dan menulis bahwa, mengingat pusat-pusat penduduk Israel yang sudah ada, tidak realistis mengharapkan kembali ke garis gencatan senjata 1949. DPR AS mendukung prinsip surat itu dengan suara 407 banding 9 pada Juni 2004; sumber berbeda soal tanggal pastinya (23 atau 24 Juni). Pemukim dan pangkalan militer Israel keluar dari Gaza pada Agustus 2005, dan Bush menyambutnya dalam pidato 27 Agustus 2005. Hamas menguasai Gaza pada Juni 2007 setelah bentrokan dengan Fatah. Konferensi Annapolis digelar November 2007, dan pada Januari 2008 Bush mengatakan kepada Perdana Menteri Ehud Olmert bahwa pos-pemukiman liar sebaiknya dibongkar.
Obama (2009–2017): seruan di Kairo, veto, dan abstain
Israel menyelesaikan penarikan dari Gaza pada akhir Operasi Cast Lead (27 Desember 2008–18 Januari 2009) tepat sehari setelah Barack Obama dilantik. Pada 4 Juni 2009 di Universitas Kairo Obama menyatakan AS tidak menerima legitimasi pemukiman Israel yang terus berlanjut dan bahwa pemukiman itu harus berhenti. Netanyahu menjawab pada 14 Juni di Universitas Bar-Ilan dengan, untuk pertama kalinya, menyatakan dukungan atas negara Palestina yang didemiliterisasi.
Pada Februari 2011 Obama menggunakan veto pertamanya untuk memblokir resolusi DK PBB yang mengecam pemukiman. Pada 21 September 2011 ia berjanji memveto permohonan keanggotaan Palestina di PBB. Perundingan yang dipimpin Menlu John Kerry pada 2013–2014 tidak membuahkan hasil, dan Netanyahu menolak membekukan pemukiman. Perang Gaza musim panas 2014 berlangsung tujuh minggu; pada 20 Juli 2014 Obama menyerukan gencatan senjata segera sambil menegaskan hak Israel membela diri. Menurut Al Jazeera, pemerintahannya menandatangani paket bantuan militer yang belum pernah ada sebelumnya dan mendukung Israel dalam dua serangan besar ke Gaza.
Pada 23 Desember 2016, AS abstain sehingga Resolusi 2334 lolos dengan suara 14–0–1. Resolusi itu menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 tidak memiliki keabsahan hukum. Dubes Samantha Power menjelaskan bahwa pemerintahan tetap menolak resolusi yang memaksakan solusi. Kerry menyampaikan pidato soal perdamaian pada 28 Desember 2016. Sejumlah kritikus, seperti Brookings, menilai langkah itu tidak bijaksana; yang lain menilainya terlambat karena diambil pada bulan terakhir masa jabatan.
Trump, periode pertama (2017–2021): Yerusalem, pemotongan bantuan, dan rencana 2020
Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017 dan membuka kedutaan di sana pada 14 Mei 2018. Pada Januari 2018 ia menahan 65 juta dolar dari dana UNRWA dan hanya mencairkan 60 juta dolar, menurut VOA. Pada 24 Agustus ia memotong lebih dari 200 juta dolar bantuan ekonomi untuk Tepi Barat dan Gaza, dan pada 31 Agustus menghentikan seluruh pendanaan UNRWA dengan menyebut badan itu “cacat tak tertebus”. Pada 8 September ia mengalihkan 25 juta dolar untuk rumah sakit di Yerusalem Timur, dan pada 10 September menutup kantor PLO di Washington. Konsulat AS untuk urusan Palestina di Yerusalem ditutup pada 2019.
Pada Agustus–September 2020 pemerintahannya menjadi perantara Kesepakatan Abraham, normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, disusul Maroko dan Sudan. Pendukungnya menilai itu terobosan; para kritikus menilai kesepakatan itu melewati kepemimpinan Palestina. Politico mencatat bahwa kesepakatan itu menunjukkan hubungan Arab–Israel bisa dilepaskan dari konflik Israel–Palestina.
Pada 28 Januari 2020 Trump merilis rencana “Peace to Prosperity” tanpa kehadiran Palestina. Rencana itu menyebut negara Palestina yang didemiliterisasi dengan syarat-syarat ketat, pembekuan pembangunan pemukiman empat tahun di wilayah yang dicadangkan untuk negara itu, pengakuan kedaulatan Israel atas wilayah yang dialokasikan baginya, dan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi. Mahmoud Abbas menolaknya pada hari yang sama. Pendukung menilai rencana itu keluar dari pola kegagalan sebelumnya, sedangkan para kritikus, termasuk Baker Institute, menilai syarat kenegaraan hampir mustahil dipenuhi sementara aneksasi diizinkan tanpa prasyarat.
Biden (2021–2025): perang Gaza, veto, dan pembatasan terbatas
Joe Biden mempertahankan kedutaan di Yerusalem dan tidak membuka kembali konsulat untuk Palestina meski telah berjanji, menurut Jerusalem Post. Ia melanjutkan Kesepakatan Abraham. Setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023, pemerintahannya memveto resolusi gencatan senjata di DK PBB empat kali hingga 20 November 2024, menurut Al Jazeera. Pada Desember 2023 usulan DK dilemahkan agar tidak diveto, menurut NPR.
Pada Januari 2024 AS menjeda dana baru untuk UNRWA setelah Israel menuduh 12 dari 13.000 stafnya terlibat serangan 7 Oktober. Biden menandatangani undang-undang pendanaan pada 23 Maret 2024 yang melarang dana UNRWA hingga Maret 2025 dan menyediakan 3,3 miliar dolar bagi Israel. Dua hari kemudian, pada 25 Maret, AS abstain dan resolusi gencatan senjata lolos. Pada Mei 2024 pemerintahannya menahan pengiriman 1.800 bom 2.000 pon dan 1.700 bom 500 pon karena rencana serangan Rafah; Biden mengatakan kepada CNN bahwa warga sipil tewas akibat bom itu. Pengiriman bom 500 pon dilanjutkan pada Juli 2024 sementara bom 2.000 pon tetap ditahan. Pada Agustus 2024 pemerintahannya menyetujui rangkaian penjualan senjata ke Israel senilai lebih dari 20 miliar dolar, menurut FCNL. Gedung Putih juga melobi senator Demokrat menolak tiga resolusi Bernie Sanders untuk membatasi penjualan senjata, pemungutan suara pertama di Kongres soal pembatasan senjata ke Israel.
Trump, periode kedua (2025–sekarang): pemindahan penduduk, rencana 20 poin, dan Dewan Perdamaian
Pada 4 Februari 2025, berdampingan dengan Netanyahu di Gedung Putih, Trump mengusulkan agar AS “mengambil alih” Gaza, memindahkan penduduknya ke negara seperti Mesir dan Yordania, dan membangunnya menjadi “Riviera Timur Tengah”, dengan kemungkinan memakai pasukan AS jika diperlukan. Mesir, Yordania, dan Qatar menolak, dan Arab Saudi mengeluarkan pernyataan keras menentangnya. Hamas menyatakan rakyat Gaza tidak akan membiarkan rencana itu berjalan. Trump kemudian mengatakan relokasi itu bersifat sementara selama rekonstruksi, menurut Arab News.
Pada 29 September 2025 Gedung Putih merilis rencana 20 poin: gencatan senjata, pertukaran sandera dan tahanan, penarikan bertahap Israel, perlucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi teknokratis. Poin 19 menyebut bahwa saat pembangunan kembali Gaza berjalan dan reformasi Otoritas Palestina dilaksanakan, kondisi mungkin akhirnya tersedia bagi jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina. Netanyahu menyatakan dukungan pada rencana itu tetapi menolak peran bagi Hamas maupun Otoritas Palestina, dan menolak negara Palestina.
Gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025. Resolusi DK PBB 2803 disahkan pada 17 November 2025 untuk menjalankan rencana itu, dan mengesahkan Dewan Perdamaian serta Pasukan Stabilisasi Internasional. Pada 14–16 Januari 2026 diumumkan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) beranggotakan 15 orang, dipimpin Ali Shaath dan tanpa anggota Hamas maupun Otoritas Palestina, dengan Nickolay Mladenov sebagai Perwakilan Tinggi. Trump menjadi ketua Dewan Perdamaian, yang piagamnya ia tandatangani di Davos pada 22 Januari 2026. Hingga 35 negara disebut bergabung, tetapi tidak ada anggota G7 lain, menurut Perpustakaan DPR Inggris. Al Jazeera mengutip analis Gaza yang menyebut struktur itu memperlakukan Gaza sebagai perusahaan yang butuh dewan direksi baru. Negara-negara Arab yang bergabung, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Mesir, menyatakan dewan itu akan memajukan rekonstruksi.
Per November 2026 kemajuan masih terbatas. Hamas menolak rencana perlucutan senjata bertahap dari Dewan Perdamaian dan, menurut J Street, masih menguasai 46 persen Jalur Gaza pada April 2026 sementara Israel menguasai sisanya. Pada 6 Juli 2026 Hamas mengusulkan pembubaran administrasi sipilnya, tanpa sayap militer. Trump mengumumkan pada akhir Juli 2026 bahwa Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan perlucutan senjata Hamas, tetapi Times of Israel melaporkan pemerintahan Netanyahu menolak rencana itu karena dinilai kurang jauh, dan bahwa anggota komite teknokrat belum memasuki Gaza. Dewan itu mengajukan rencana enam bulan senilai 2,45 miliar dolar pada September 2026, dan sekitar 18 miliar dolar dana rekonstruksi dijanjikan, menurut BBC yang dikutip Fox News, dengan UNRWA dikecualikan. Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan pada 2 November 2026 bahwa terjadi 5.989 pelanggaran gencatan senjata dan 1.593 warga Palestina tewas sejak kesepakatan berlaku. Ini klaim satu pihak yang tidak diverifikasi independen dalam riset ini. Israel menyatakan rekonstruksi tidak boleh dimulai sebelum Hamas dilucuti.
Pola yang berulang
Empat pola tampak dari rangkaian ini. Ini pembacaan penulis atas catatan sejarah, bukan klaim kausal.
Tekanan yang jarang bertahan. Eisenhower (1957), Reagan (rencana 1982), dan Bush senior (jaminan pinjaman 1991) menekan Israel dalam bentuk berbeda. Hasilnya beragam: penarikan dari Gaza terjadi pada 1957, tetapi rencana Reagan ditolak, dan Bush mendapatkan kehadiran Israel di Madrid tanpa moratorium pemukiman.
Status Palestina berubah-ubah. Dalam dokumen AS, Palestina bergeser dari penduduk yang dimintai pendapat (Wilson) dan pengungsi (Truman), ke peserta otonomi (Carter, Reagan), mitra PLO (1988), Otoritas Palestina (Clinton), hingga komite teknokrat di bawah dewan yang diketuai Presiden AS (2026).
Gaza lebih sering muncul sebagai soal keamanan dan administrasi. Dari UNEF 1957 hingga penarikan 2005 dan Dewan Perdamaian, Gaza lebih sering dibahas sebagai persoalan keamanan daripada bagian dari penentuan nasib Palestina.
Kongres dan politik dalam negeri. Dari resolusi 1922, surat Bush 2004, hingga larangan dana UNRWA 2024, Kongres menguatkan atau membatasi langkah presiden.
Hari ini nasib Gaza ditentukan antara lain oleh struktur yang diketuai presiden AS sendiri. Jarak antara rencana dan pelaksanaan, yang tampak di hampir setiap era di atas, menjadi ukuran yang paling relevan untuk menilainya.
