GAZA CITY — Sikap pemerintah-pemerintah Arab terhadap Palestina sejak 1948 tidak pernah satu garis lurus. Negara-negara Arab pernah berperang atas nama Palestina dan menyepakati resolusi kolektif. Mereka juga pernah bersaing memperebutkan wilayahnya, menunjuk wakilnya sendiri, dan menempuh jalur damai secara terpisah. Kolom ini menelusuri titik-titik baliknya berdasarkan keputusan resmi dan riset sejarah.
1948–1964: Perang, Rivalitas, dan Wakil yang Ditunjuk
Liga Arab menentang Rencana Pembagian PBB pada 1947, dan pada 15 Mei 1948 tujuh anggotanya mengoordinasikan invasi ke bekas Mandat Inggris. Motif mereka tidak seragam. Negara-negara yang mencurigai Abdullah dari Transyordania condong ke intervensi, sebagian untuk membendung ambisi wilayahnya, dan pasukan yang akhirnya tersedia jauh di bawah tuntutan Komite Militer Liga.
Di Gaza, Pemerintah Semua Palestina diakui enam dari tujuh anggota Liga, kecuali Transyordania. Pada 1 Desember 1948, Konferensi Yerikho menyerukan aneksasi Tepi Barat ke Yordania, dan Liga Arab mengutuknya. Namun Tepi Barat tetap dianeksasi secara resmi pada 24 April 1950, dan Liga akhirnya memperlakukan Yordania sebagai wali sementara.
Mesir mengambil jalan lain di Gaza. Kairo secara resmi melepaskan klaim teritorial atas wilayah Palestina, dan menempatkan administrator militer Mesir di Gaza. Dalam periode ini, perwakilan Palestina praktis bergantung pada keputusan negara-negara Arab.
1964–1967: PLO dan “Tiga Tidak”
KTT Arab pertama di Kairo pada 13–16 Januari 1964, atas prakarsa Nasser, menugaskan Ahmad al-Shuqairi membangun fondasi sebuah entitas Palestina. KTT kedua di Alexandria pada September 1964 menyetujui pendirian PLO, tetapi organisasi ini dipandang sebagai alat kebijakan Nasser.
Setelah kekalahan Juni 1967, delapan kepala negara Arab bertemu di Khartoum pada 29 Agustus–1 September 1967. Hasilnya dikenal sebagai “Tiga Tidak”: tidak berdamai, tidak mengakui, dan tidak berunding dengan Israel. Penafsirannya masih diperdebatkan. Sebagian pakar menilai tiga penolakan itu bukan inti orientasi resmi Arab setelah perang. Menurut Encyclopaedia Judaica, Shuqairi justru terisolasi ketika menuntut “tidak” keempat, yakni tanpa kompromi atas hak Palestina.
1974–1991: Rabat, Camp David, dan Fez
KTT Rabat Oktober 1974 untuk pertama kalinya menetapkan PLO sebagai “wakil sah tunggal rakyat Palestina” secara bulat. Para pemimpin juga menegaskan hak Palestina membentuk otoritas nasional merdeka di wilayah mana pun yang dibebaskan. Keputusan ini mencabut peran tradisional Yordania dalam urusan Palestina.
Konsensus itu retak ketika Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 26 Maret 1979. Pertemuan Baghdad pada November 1978 telah mengecam Camp David dan melarang perjanjian damai sepihak; pada April 1979 keanggotaan Mesir dibekukan disertai boikot ekonomi total. Markas Liga dipindahkan dari Kairo ke Tunis. Mesir diterima kembali pada 1989, dan markas Liga kembali ke Kairo pada 1990.
Pada 1982, KTT Fez mengadopsi rencana delapan butir yang menuntut penarikan penuh Israel dan negara Palestina merdeka di bawah kepemimpinan PLO. Untuk pertama kalinya sejak 1947, para pemimpin Arab secara kolektif mendukung gagasan hubungan damai yang terjamin dengan semua negara di kawasan. Enam tahun kemudian, Raja Hussein pada 31 Juli 1988 melepaskan klaim Yordania atas Tepi Barat, dengan merujuk Rabat dan Fez.
1991–2020: Madrid, Inisiatif Arab, dan Normalisasi
Pada Konferensi Madrid 1991, para pihak Arab sepakat Palestina hanya diwakili delegasi dari wilayah pendudukan sebagai bagian dari delegasi gabungan Palestina-Yordania. Raja Hussein kemudian maju secara terpisah, dan perjanjian damai Yordania-Israel selesai pada Oktober 1994.
KTT Beirut Maret 2002 mengesahkan Inisiatif Perdamaian Arab: kembali ke perbatasan 4 Juni 1967 dengan imbalan normalisasi hubungan. Hanya sepuluh dari 22 pemimpin yang diundang hadir, dan inisiatif ini ditegaskan kembali pada KTT 2007 dan 2017.
Pola itu berubah pada 2020. Perjanjian Abraham ditandatangani pada 15 September 2020 antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, disusul Maroko dan Sudan. Otoritas Palestina menolak memimpin rapat Liga Arab sebagai protes dan menarik pulang duta besarnya dari kedua negara itu.
2023–2026: Perang Gaza dan Dewan Perdamaian
KTT gabungan Arab-Islam di Riyadh pada 11 November 2023 memuat langkah politik, hukum, dan kemanusiaan, termasuk mengakhiri blokade Gaza. Pada 4 Maret 2025, para pemimpin Arab di Kairo mengesahkan rencana rekonstruksi Mesir senilai 53 miliar dolar AS yang mempertahankan penduduk Gaza di tempat, yang diterima Hamas tetapi ditolak Israel. Absennya sejumlah pemimpin Teluk membuat pembiayaannya dipertanyakan.
KTT darurat Doha 15 September 2025 mendesak negara-negara meninjau hubungan dengan Israel setelah serangan ke Qatar. Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803 dengan 13 suara, Rusia dan Tiongkok abstain. Delapan negara Arab dan Muslim kemudian menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Pada 1 Februari 2026, delapan negara itu juga mengecam pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.
Rekamannya menunjukkan perbedaan sikap yang bertahan lama. Resolusi bersama hampir selalu tercapai, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kepentingan masing-masing negara.
