Siapa yang Diuntungkan dari Perang Tak Berkesudahan di Palestina?
Sejak bom pertama jatuh di Gaza pada 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan kehancuran yang mengerikan. Namun jauh dari puing-puing Khan Younis dan tumpukan beton Rafah, di lantai-lantai trading Wall Street dan koridor Kongres Washington D.C., mesin uang yang lain berputar kencang — diam, sistematis, dan sangat menguntungkan.
Perang bukan hanya bencana kemanusiaan. Ia adalah industri. Dan seperti industri manapun, ia memiliki pemasok, konsumen, pemodal, dan para penerima manfaat yang jarang muncul di halaman depan surat kabar. Untuk memahami mengapa konflik di wilayah pendudukan Palestina terus berlangsung meski seluruh dunia menuntut gencatan senjata, kita perlu membaca bukan hanya peta pertempuran — tetapi juga laporan keuangan.
Artikel ini mencoba melakukan apa yang jarang dilakukan media arus utama: membedah secara jujur siapa yang memperoleh keuntungan material dari kelangsungan pendudukan dan peperangan. Bukan sebagai teori konspirasi, melainkan sebagai analisis berbasis data dari sumber-sumber terpercaya — SIPRI, UNCTAD, Costs of War Project Universitas Brown, dan laporan resmi pemerintah.
- Rekor di Tengah Reruntuhan: Industri Senjata Global pada Tahun 2024
Tahun 2024 adalah tahun paling menguntungkan sepanjang sejarah bagi industri persenjataan global. Berdasarkan laporan tahunan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang diterbitkan Desember 2025, seratus perusahaan senjata terbesar di dunia membukukan rekor pendapatan gabungan sebesar 679 miliar dolar Amerika — meningkat hampir 6 persen dibanding tahun sebelumnya, dan mencetak angka tertinggi dalam 35 tahun pencatatan data oleh lembaga ini.
“Gaza tengah mengalami keruntuhan ekonomi tercepat dan paling merusak yang pernah tercatat dalam sejarah.” — Deputi Sekretaris Jenderal UNCTAD, Pedro Manuel Moreno, November 2025.
Lima perusahaan teratas — Lockheed Martin, RTX (bekas Raytheon), Northrop Grumman, BAE Systems, dan General Dynamics — menyumbang sekitar 215 miliar dolar dari total tersebut. Empat dari lima perusahaan itu berbasis di Amerika Serikat. Lockheed Martin saja mencatatkan kenaikan nilai saham 54,86 persen antara Oktober 2023 hingga Oktober 2024 — mengalahkan indeks S&P 500 sebesar 18 persen pada periode yang sama.
Dua perang besar menjadi mesin utama pendapatan ini: konflik Rusia-Ukraina dan agresi rezim Zionis di Gaza. Para eksekutif perusahaan-perusahaan ini tidak menyembunyikan optimisme mereka. Dalam sesi tanya jawab dengan analis Wall Street, petinggi RTX menyebut konflik-konflik regional sebagai peluang bisnis jangka panjang yang “belum masuk dalam backlog kami saat ini” — merujuk pada proyek Golden Dome senilai 175 miliar dolar yang diusulkan pemerintahan Trump.
- Dolar Pajak Amerika untuk Bom di Gaza
Salah satu dimensi paling fundamental dari ekonomi-politik perang Gaza adalah sifatnya yang disubsidi oleh pembayar pajak Amerika. Berdasarkan laporan komprehensif Costs of War Project Universitas Brown — lembaga riset independen terkemuka — Amerika Serikat telah mengucurkan setidaknya 21,7 miliar dolar bantuan militer kepada rezim Zionis sejak 7 Oktober 2023 hingga September 2025.
Angka itu belum menghitung komitmen penjualan senjata masa depan senilai puluhan miliar dolar lagi yang telah disetujui. Per April 2025, Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri AS mencatat 751 kasus aktif Foreign Military Sales kepada Israel dengan nilai total 39,2 miliar dolar. Jika ditambah dengan biaya operasi militer AS di Yaman dan kawasan yang terkait langsung dengan perang Gaza, total pengeluaran Amerika mencapai antara 31 hingga 34 miliar dolar dalam dua tahun.
Bantuan militer AS kepada rezim Zionis sejak Oktober 2023 mencapai setidaknya 21,7 miliar dolar — angka terbesar yang pernah dikucurkan dalam satu periode dua tahun sejak Amerika mulai memberikan bantuan militer pada 1959.
Mayoritas dana ini — sesuai mekanisme Foreign Military Financing — pada akhirnya mengalir kembali ke kontraktor pertahanan swasta Amerika sendiri. Pesawat tempur Israel seluruhnya berasal dari Amerika: 75 unit F-15, 196 unit F-16, dan 39 unit F-35 — semuanya produk Lockheed Martin dan Boeing. Artileri yang digunakan di Gaza merupakan produk berbagai pemasok AS. Dengan kata lain, bantuan militer kepada Israel sesungguhnya juga adalah subsidi bagi industri pertahanan domestik Amerika.
Adapun lobi industri pertahanan di Washington D.C. bekerja tanpa henti memastikan arus belanja ini terjaga. Sepanjang 2024, sektor pertahanan AS menghabiskan 149 juta dolar untuk kegiatan lobi dan 43 juta dolar untuk sumbangan kampanye. RTX dan Lockheed Martin secara konsisten masuk dalam daftar klien lobi paling aktif di Kongres, dengan fokus utama pada Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional.
III. Israel: Laboratorium Senjata yang Menguntungkan
Di sisi lain, rezim Zionis bukan sekadar konsumen — ia juga produsen dan eksportir senjata yang semakin dominan. Pada tahun 2024, ekspor pertahanan Israel mencapai rekor baru sebesar hampir 15 miliar dolar — meningkat 13 persen dari rekor sebelumnya tahun 2023, dan lebih dari dua kali lipat dibanding lima tahun lalu. Ini merupakan rekor keempat berturut-turut.
Kementerian Pertahanan Israel menyatakan industri mereka beroperasi dalam “mode darurat” sejak Oktober 2023 — memproduksi senjata siang dan malam, baik untuk kebutuhan angkatan bersenjata sendiri maupun untuk pesanan asing. Tiga perusahaan terbesar Israel — Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems, dan Elbit Systems — mencatatkan pertumbuhan pendapatan 16 persen secara gabungan pada 2024, dengan total backlog pesanan mencapai 65 miliar dolar.
Gaza bukan sekadar medan perang — ia adalah showroom. Setiap sistem senjata yang terbukti efektif di sana segera menjadi produk ekspor terlaris di pasar pertahanan global.
Sistem pertahanan udara — Iron Dome, Arrow 3, dan David’s Sling — menyumbang 48 persen dari total ekspor, didorong oleh pembelian besar-besaran dari negara-negara Eropa yang panik akibat perang Ukraina. Jerman, misalnya, membeli sistem Arrow 3 dalam kontrak senilai sekitar 14 miliar shekel — transaksi terbesar dalam sejarah industri pertahanan Israel. Menurut SIPRI, pengaruh negatif dari kritik internasional atas tindakan Israel di Gaza hampir tidak berpengaruh pada minat negara-negara membeli senjata Israel.
Inilah ironi yang pahit: sementara badan-badan PBB mengutuk agresi di Gaza, banyak negara anggota PBB yang sama — termasuk beberapa negara Eropa yang menyuarakan keprihatinan — justru memperbesar pembelian sistem senjata yang dikembangkan dan “diuji” dalam konflik itu.
- Pengeluaran Perang yang Menenggelamkan Bangsa
Untuk membiayai mesin perang ini, rezim Zionis melakukan ekspansi anggaran militer yang belum pernah terjadi sejak Perang Enam Hari 1967. Berdasarkan data SIPRI yang dipublikasikan April 2025, pengeluaran militer Israel melonjak 65 persen pada 2024 menjadi 46,5 miliar dolar — setara dengan 8,8 persen dari PDB, tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina.
Kenaikan ini bukan hanya angka statistik. Ia mencerminkan realitas bahwa lebih dari satu dari setiap dua belas rupiah yang dihasilkan perekonomian Israel pada 2024 dialokasikan untuk keperluan militer. Dalam konteks sosial, ini berarti tekanan fiskal yang besar pada layanan publik — dan secara politis, ketergantungan mendalam pada dukungan finansial Amerika untuk menutup defisit.
Sementara pengeluaran militer Israel melonjak 65 persen, PDB per kapita rakyat Gaza jatuh ke angka 161 dolar per tahun — kurang dari 50 sen per hari.
Kontras antara dua angka ini mencerminkan ketidaksetaraan fundamental dalam konflik ini: salah satu pihak mendapatkan miliaran dolar investasi militer, sementara pihak lain mengalami apa yang oleh UNCTAD disebut sebagai “keruntuhan ekonomi tercepat dan paling merusak yang pernah tercatat dalam sejarah modern.” Pada 2024, PDB Gaza menyusut 83 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan PDB per kapita jatuh ke 161 dolar per tahun — angka yang membuat Gaza menjadi salah satu wilayah termiskin di planet ini.
- Anggaran Rekonstruksi: Bisnis Berikutnya Setelah Penghancuran
Jika penghancuran adalah bisnis pertama, maka rekonstruksi adalah bisnis berikutnya — dan skala keuntungan yang mungkin diraih sama besarnya. Berdasarkan penilaian bersama Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa yang dipublikasikan Februari 2025, kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai 53 miliar dolar. Angka ini kemudian direvisi naik menjadi 70 miliar dolar dalam estimasi terbaru Oktober 2025 dari UNDP, seiring berlanjutnya kehancuran.
Kerusakan fisik saja mencapai sekitar 30 miliar dolar. Perumahan adalah sektor yang paling hancur, menyumbang 53 persen dari total kerusakan. Hampir 292.000 unit hunian rusak atau hancur total. Sebanyak 69 persen bangunan di seluruh Gaza rusak atau musnah. Lebih dari 88 persen sekolah — 496 dari 564 sekolah terdaftar — mengalami kerusakan, dengan 396 di antaranya langsung terkena serangan udara.
Penghancuran adalah bisnis pertama. Rekonstruksi adalah bisnis berikutnya — dan kedua bisnis itu, dalam sistem ekonomi global saat ini, sering kali dilayani oleh pemain yang sama.
Pertanyaan yang jarang diajukan dengan lantang adalah: siapa yang akan mendapatkan kontrak rekonstruksi senilai puluhan miliar dolar itu? Dalam konteks ketergantungan Gaza pada rantai impor yang dikontrol Israel, dan dalam dinamika geopolitik di mana Amerika Serikat memegang kendali terbesar atas proses rekonstruksi, terdapat risiko nyata bahwa modal yang masuk untuk membangun kembali Gaza akan kembali mengalir ke perusahaan-perusahaan yang sama yang terlibat dalam proses penghancurannya — baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Perangkap Oslo: Ketika Ekonomi Dirancang untuk Bergantung
Untuk memahami mengapa ketidakseimbangan ekonomi ini begitu struktural, kita perlu kembali ke April 1994 — ketika Protokol Paris ditandatangani sebagai lampiran dari Perjanjian Oslo. Protokol ini secara formal membentuk hubungan ekonomi antara Israel dan Otoritas Palestina dalam kerangka “serikat pabean” — sebuah terminologi yang menyamarkan kenyataan bahwa ia mempertahankan integrasi penuh ekonomi Palestina ke dalam, dan ketergantungannya pada, ekonomi Israel.
Dalam skema ini, Israel memungut pajak impor atas barang-barang yang masuk ke wilayah Palestina, lalu mentransfer “clearance revenues” tersebut kepada Otoritas Palestina. Ini tampak seperti kerangka kerja sama yang normal — sampai seseorang menyadari bahwa Israel memiliki kewenangan penuh untuk menahan, memotong, atau memanipulasi transfer tersebut kapan pun demi kepentingan politiknya sendiri.
Dan itulah yang terjadi secara berulang. Menurut laporan Kementerian Keuangan Palestina pada Maret 2025, Israel menahan sekitar 1,917 miliar dolar clearance revenues untuk periode 2019 hingga Februari 2025 — dengan berbagai alasan yang diklaim sepihak. Sejak Mei 2025, transfer dana tersebut dihentikan sepenuhnya. Laporan UNCTAD November 2025 mencatat bahwa kumulatif pemotongan dan penahanan antara Januari 2019 hingga April 2025 mencapai sekitar 1,76 miliar dolar — setara dengan 44 persen dari total pendapatan bersih Palestina.
Konsekuensinya fatal: gaji pegawai negeri Palestina dibayarkan hanya 50 hingga 70 persen dari yang seharusnya selama bertahun-tahun. Tahun ajaran 2025 terpaksa ditunda karena Kementerian Pendidikan tidak memiliki dana. Sebanyak 98 persen bank di Gaza tutup pada April 2025. Kementerian Keuangan Palestina juga mencatat bahwa selama 2012 hingga Februari 2025, Israel memotong 20,6 miliar shekel dari dana clearance untuk membayar layanan listrik, air, dan kesehatan yang disuplai oleh perusahaan-perusahaan Israel ke wilayah pendudukan — sebuah skema di mana Palestina membayar mahal untuk jasa yang dikendalikan oleh pihak yang menduduki mereka.
VII. Tanah sebagai Modal: Ekonomi Permukiman di Atas Bumi Palestina
Di balik semua angka ini, terdapat dimensi yang bahkan lebih mendasar: perampasan tanah sebagai akumulasi modal. Laporan terbaru UNCTAD yang dipresentasikan kepada Majelis Umum PBB pada Februari 2026 menghitung bahwa antara tahun 2000 dan 2024, nilai ekonomi yang dihasilkan permukiman-permukiman ilegal Israel di Al-Quds Timur yang diduduki dan Area C Tepi Barat mencapai 832,7 miliar dolar — atau lebih dari satu triliun dolar dalam nilai dolar 2024. Pada 2024 saja, ekonomi permukiman ini bernilai 53 miliar dolar — hampir lima kali lipat ukuran seluruh perekonomian Palestina.
Area C — yang mencakup lebih dari 60 persen luas Tepi Barat, termasuk sumber daya alam paling berharga — sepenuhnya berada di bawah kendali sipil dan keamanan Israel. Di sini, hampir setengah juta pemukim Israel hidup berdampingan dengan sekitar 354.000 warga Palestina, namun dengan hak, akses, dan peluang ekonomi yang berbeda jauh. Palestina dilarang atau sangat dibatasi mengembangkan lahan pertanian, menambang mineral, atau membangun infrastruktur di wilayah ini.
Laporan UNCTAD memperkirakan bahwa kerugian ekonomi Palestina akibat pembatasan di Area C saja — belum termasuk dampak perang dan pendudukan di kawasan lain — mencapai 170,8 miliar dolar dalam potensi PDB yang hilang selama 2000 hingga 2024. Jika hambatan-hambatan ini tidak ada, PDB per kapita Tepi Barat bisa 241 persen lebih tinggi dari yang ada sekarang. Secara keseluruhan, UNCTAD memperkirakan bahwa antara 2000 dan 2024, ekonomi Palestina kehilangan 212,2 miliar dolar dalam potensi PDB — setara dengan 19,4 kali PDB Palestina pada 2024.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Di tengah kompleksitas ekonomi-politik ini, ada langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang peduli:
- Boikot berbasis pengetahuan, bukan sekadar emosi. Pahami rantai pasokan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri persenjataan atau mendukung pendudukan. Platform seperti BDS Indonesia menyediakan panduan berbasis data. Boikot yang terorganisir dan konsisten memiliki dampak ekonomi nyata — penolakan beberapa negara Eropa terhadap kontrak Rafael dan Elbit telah memaksa perusahaan-perusahaan itu mempertimbangkan kembali operasi mereka.
- Dukung jalur bantuan yang terverifikasi dan langsung. Salurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga terpercaya yang memiliki akses langsung ke Palestina: MER-C Indonesia dengan tim medis di lapangan, BAZNAS melalui program Gaza Emergency, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan Sahabat Al-Aqsha. Setiap rupiah yang dikirim melalui jalur yang tepat adalah bentuk perlawanan terhadap blokade ekonomi.
- Desak pertanggungjawaban hukum internasional. Dukung advokasi yang mendorong Indonesia untuk berperan aktif di ICC dan ICJ — termasuk mengajukan amicus curiae dalam proses hukum terhadap pemimpin rezim Zionis. Ikuti dan amplifikasi kerja para pakar seperti Hikmahanto Juwana dan Usman Hamid (Amnesty Indonesia) yang mendorong akuntabilitas hukum. Hukum internasional adalah salah satu sedikit arena di mana kekuatan uang belum sepenuhnya menang.
Ada kecenderungan untuk memandang konflik seperti ini sebagai tragedi moral semata — dan memang ia adalah tragedi moral yang sangat nyata. Namun mereduksinya hanya pada dimensi itu adalah cara untuk menghindarkan diri dari pertanyaan yang lebih mengganggu: mengapa sistem internasional yang mengaku berkomitmen pada hak asasi manusia dan hukum perang terus membiarkan ini berlanjut?
Jawabannya, sebagian besar, ada dalam angka-angka yang telah kita telusuri di atas. Ketika sebuah perang menghasilkan rekor pendapatan bagi industri senilai ratusan miliar dolar, ketika dana pajak warga negara superpower mengalir menjadi kontrak-kontrak yang memperkaya para pemegang saham, ketika tanah yang dirampas menghasilkan triliunan dolar nilai ekonomi bagi pihak yang merampas — maka insentif untuk mengakhiri perang itu sangat kecil bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk menghentikannya.
Buya Syafii Maarif pernah berkata bahwa ketidakadilan yang berlangsung di depan mata kita dan tidak kita lawan adalah bentuk persetujuan diam-diam. Persetujuan itu, dalam konteks ini, hadir dalam banyak wajah: dalam keheningan parlemen yang tidak mau menekan pemerintah, dalam tangan konsumen yang tidak mau memilih produk alternatif, dalam dana pensiun yang masuk tanpa dipikir ke reksa dana yang mengelola saham kontraktor senjata.
Pertanyaan yang harus kita bawa pulang bukan hanya tentang apa yang terjadi di Gaza — melainkan tentang apa peran kita, sebagai konsumen, sebagai warga negara, sebagai umat, dalam ekosistem ekonomi yang menghasilkan dan mempertahankan perang ini. Apakah kita benar-benar tidak terhubung — atau kita hanya belum mau melihat dengan cukup jujur? (IW)
Ditulis untuk anak-anak Palestina yang tidak akan pernah tahu harga saham Lockheed Martin — namun merasakan akibatnya di setiap bom yang jatuh.
