Yuan, tanker bayangan, dan taruhan besar rezim Iran di tengah perang yang belum usai
Jakarta, 26 Agustus 2026 — Dua hari sebelumnya, di ruang konferensi pers Departemen Keuangan Amerika Serikat di Washington, Menteri Keuangan Scott Bessent berdiri di depan podium dan mengumumkan sesuatu yang ia sebut sebagai kampanye “pencekikan ekonomi” (economic asphyxiation) terhadap Iran — menyasar hampir 60 individu dan entitas yang dituduh membantu Teheran menjual minyak, membeli senjata, dan menjalankan operasi siber. Pengumuman itu datang persis ketika mata uang rial Iran menyentuh titik terendah sepanjang sejarah, sekitar 2 juta rial per dolar AS, dan ketika perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 memasuki bulan keenam tanpa penyelesaian yang jelas. Bessent menyebutnya sebagai “ofensif finansial terbesar yang pernah dirancang melawan sebuah negara.” Dari Teheran, Menteri Ekonomi Ali Madanizadeh membalas singkat: sanksi bukan hal baru bagi Iran, dan negaranya sudah memiliki program untuk melawannya.
Pernyataan itu bukan sekadar retorika pembangkangan. Selama lebih dari empat dekade, sejak revolusi 1979, Iran telah membangun apa yang oleh para ekonom disebut sebagai “ekonomi perlawanan” (eqtesad-e moqavemati) — sebuah arsitektur bertahan hidup di bawah rezim sanksi yang, menurut data Departemen Keuangan AS sendiri, kini menyasar lebih dari sepertiga negara di dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah Iran akan disanksi, melainkan berapa lama ia sanggup menahan tekanan sebelum ekonominya benar-benar kolaps, atau sebaliknya, apakah tekanan itu justru mengeraskan sikap Teheran.
Artikel ini adalah analisis strategis, bukan pembenaran moral atas kebijakan pemerintah Iran maupun atas perang yang telah menewaskan warga sipil di kedua belah pihak. Yang ingin dieksplorasi di sini adalah pertanyaan yang lebih sempit dan lebih teknis: instrumen ekonomi konkret apa saja yang tersedia bagi Iran untuk memperlambat, mengalihkan, atau menetralkan dampak sanksi — dan pada titik mana instrumen-instrumen itu punya batas. Sebagian data, terutama angka inflasi dan volume ekspor minyak, masih bergerak cepat di tengah perang yang berlangsung; di beberapa bagian kita akan menyajikannya sebagai rentang dengan atribusi sumber, bukan angka tunggal yang seolah final.
Yuanisasi: Memindahkan Transaksi ke Luar Jangkauan Dolar
Instrumen paling signifikan dalam kotak perkakas Iran adalah menggeser penjualan minyaknya keluar dari sistem dolar AS. China membeli sebagian besar — menurut sejumlah laporan pasar disebut sekitar 90 persen — dari ekspor minyak mentah Iran, dan transaksi itu kini banyak diselesaikan melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), jaringan kliring yuan yang dikembangkan Bank Sentral China sejak 2015 sebagai alternatif dari SWIFT. Menurut analisis Atlantic Council yang dikutip lembaga riset CSCR, volume transaksi harian di CIPS melonjak dari kisaran 85–105 miliar dolar AS menjadi lebih dari 130 miliar dolar AS sejak pecahnya perang Februari 2026 — indikasi bahwa jalur pembayaran berbasis yuan makin ramai dipakai untuk menghindari pengawasan regulator Amerika.
Iran bahkan menjadikan kendali atas Selat Hormuz sebagai leverage tambahan: kapal tanker yang mengaku memiliki hubungan komersial dengan China dilaporkan diberi kelonggaran melintas, dengan syarat transaksi minyak dilakukan dalam yuan, bukan dolar. Otoritas de facto Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) di selat itu bahkan disebut memungut “tol” hingga 2 juta dolar per kapal, dibayar dalam yuan, Bitcoin, atau stablecoin USDT.
Namun strategi ini punya kelemahan struktural yang jarang disorot: ia membuat Iran makin bergantung pada satu mitra tunggal. China membeli minyak Iran dengan diskon besar justru karena statusnya yang tersanksi, sehingga pendapatan riil Teheran per barel jauh di bawah harga pasar. Dan ketergantungan itu bersifat asimetris — Beijing punya kepentingan dagang jauh lebih besar dengan Washington ketimbang dengan Teheran, sehingga dukungan China terhadap Iran cenderung taktis dan bisa surut jika tekanan AS terhadap perusahaan-perusahaan China sendiri meningkat.
Selama pembeli tunggal itu punya alasan yang lebih besar untuk menjaga hubungan dengan Washington ketimbang dengan Teheran, kartu truf Iran ini sebenarnya dipegang oleh pihak lain.
Armada Bayangan dan Hawala: Infrastruktur di Bawah Radar
Untuk memindahkan minyak tanpa terlacak, Iran mengandalkan apa yang oleh media internasional disebut “tanker hantu” atau shadow fleet — kapal-kapal tua yang mematikan sistem pelacakan otomatis (AIS), memalsukan dokumen asal-usul kargo, dan melakukan transfer muatan dari kapal ke kapal di tengah laut untuk mengaburkan jejak. Praktik ini pertama kali disempurnakan Iran, dan belakangan turut diadopsi Rusia setelah negara-negara G7 membatasi harga minyak Rusia pada akhir 2022. Di sisi keuangan, pelaku usaha yang terputus dari perbankan konvensional beralih ke hawala, sistem transfer uang informal berbasis kepercayaan yang telah digunakan di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan selama berabad-abad, jauh mendahului era sanksi modern.
Infrastruktur bayangan ini efektif meredam dampak sanksi dalam jangka pendek, tetapi ia juga punya ongkos yang jarang dibahas terbuka: kapal-kapal tua yang minim standar keselamatan meningkatkan risiko tumpahan minyak dan kecelakaan maritim, sementara kendali atas jaringan tanker dan hawala ini sebagian besar berada di tangan entitas yang berafiliasi dengan IRGC — bukan otoritas ekonomi sipil yang bisa dimintai pertanggungjawaban publik. Artinya, sebagian keuntungan dari perdagangan bayangan ini mengalir ke jaringan patronase elite keamanan, bukan sepenuhnya ke kas negara untuk kepentingan rakyat yang justru menanggung inflasi tertinggi sejak 1979.
BRICS dan mBridge: Mencari Payung Multilateral
Sejak diterima sebagai anggota BRICS pada 2024, Iran mendapat forum tambahan untuk mendorong agenda dedolarisasi global, termasuk melalui mBridge — platform mata uang digital bank sentral lintas negara yang awalnya dikembangkan Bank for International Settlements bersama bank sentral China, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong, dengan Arab Saudi bergabung penuh sejak 2024. Dengan masuknya Arab Saudi dan UEA, blok BRICS kini diperkirakan mencakup sekitar 45 persen populasi dunia dan lebih dari sepertiga PDB global berdasarkan paritas daya beli.
Tetapi menyamakan keanggotaan BRICS dengan solidaritas otomatis adalah simplifikasi yang keliru. India dan UEA, dua anggota penting blok ini, secara konsisten condong pada hubungan ekonomi dan strategis dengan Barat, dan keduanya diketahui menolak sejumlah usulan mata uang bersama BRICS yang lebih ambisius. Forum multilateral semacam ini memberi Iran ruang diplomatik, tetapi bukan jaminan dukungan finansial yang solid — terlebih ketika negara itu sedang berperang dan sebagian mitra dagangnya justru berkepentingan menjaga hubungan baik dengan Washington.
Substitusi Domestik dan Kontrol Harga: Ongkos yang Ditanggung Rakyat
Di dalam negeri, pemerintah Iran mengandalkan subsidi, kontrol nilai tukar resmi yang berbeda jauh dari kurs pasar gelap, serta perluasan produksi domestik untuk menahan defisit akibat terputusnya sebagian besar perdagangan luar negeri. Namun data yang tersedia menunjukkan bahwa strategi ini menanggung ongkos sosial yang besar. Dana Moneter Internasional (IMF), dalam proyeksi Juli–Agustus 2026, memperkirakan inflasi tahunan Iran akan mencapai kisaran 68,9–70 persen pada 2026 — level tertinggi sejak revolusi 1979 — dengan kontraksi produk domestik bruto riil sekitar 5,4–6,1 persen. Badan Statistik Iran sendiri melaporkan inflasi tahunan Juli 2026 sebesar 87,9 persen, dengan inflasi bahan pangan melampaui 128 persen; angka resmi pemerintah dan proyeksi IMF berbeda, sehingga sebaiknya dibaca sebagai rentang, bukan satu angka tunggal.
Upah minimum bulanan resmi, menurut Kantor Berita Buruh Iran (ILNA), berada di kisaran 166 juta rial — hanya menutupi sekitar 37 persen dari kebutuhan hidup layak sebuah rumah tangga yang ditaksir Dewan Buruh Tertinggi sekitar 450 juta rial per bulan. Gelombang protes yang meletus di sejumlah kota besar Iran, termasuk Teheran, pada akhir Desember 2025 dipicu langsung oleh lonjakan harga dan anjloknya rial, dan direspons pemerintah dengan pemadaman internet nasional pada awal Januari 2026 serta penangkapan puluhan ribu orang pascaperang 12 hari, menurut media pemerintah sendiri.
Ekonomi perlawanan Iran bekerja dengan cara memindahkan beban krisis dari neraca negara ke dapur rumah tangga — sebuah strategi yang secara teknis bisa bertahan lama, tetapi secara politik punya batas kesabaran.
Kalkulasi Elite: Antara Bertahan dan Berkompromi
Laporan think tank Critical Threats edisi 21 Agustus 2026 mencatat adanya perpecahan di kalangan elite Iran: kelompok “realis” yang mengelola ekonomi negara — dan yang secara politik bergantung pada dukungan publik — semakin terbuka menyuarakan bahwa tekanan ekonomi yang memburuk berisiko mengancam stabilitas rezim itu sendiri, dan mendorong agar perang segera diakhiri. Di sisi lain, kelompok yang menolak konsesi tetap bertahan pada sikap keras. Belum ada indikasi bahwa tekanan ekonomi sejauh ini telah mengubah posisi kelompok anti-konsesi tersebut.
Ini penting dicatat karena narasi “Iran tidak akan pernah tunduk” sesungguhnya menyederhanakan realitas politik internal yang jauh lebih terbelah. Ketahanan ekonomi Iran bukan hasil konsensus nasional yang solid, melainkan produk dari kompetisi antarfaksi di tengah situasi darurat perang — dengan bank sentral Iran sendiri, menurut laporan Agustus 2026, mengakui ekspor minyak sempat jatuh ke titik nol akibat blokade Angkatan Laut AS di Hormuz.
Barter, Perdagangan Regional, dan Diversifikasi Mitra
Selain China, Iran memperluas perdagangan barter dan non-dolar dengan Rusia — nilai perdagangan bilateral kedua negara disebut mencapai sekitar 5,8 miliar dolar AS pada 2025 — serta menjajaki pasar alternatif seperti Irak dan Brasil untuk komoditas yang biasanya diserap kilang-kilang China. Ironisnya, laporan Reuters yang dikutip Critical Threats pada akhir Agustus 2026 mencatat bahwa sejumlah kilang China justru mulai beralih ke minyak Brasil dan Irak karena pasokan Iran yang tersedia untuk pengiriman September–Oktober 2026 menyusut tajam akibat blokade — menunjukkan bahwa diversifikasi mitra dagang bisa berjalan dua arah, dan tidak selalu menguntungkan Iran.
Kerja sama semacam ini memberi Teheran opsi tambahan, tetapi juga bukti bahwa kartu-kartu yang tersisa di tangan Iran kian terbatas seiring blokade laut yang berkepanjangan. Rusia sendiri, yang tengah menanggung sanksi besar akibat perangnya di Ukraina, punya kapasitas terbatas untuk menjadi penopang ekonomi penuh bagi Iran.
Titik Impas: Berapa Lama Ekonomi Perlawanan Bisa Bertahan?
Pertanyaan yang belum terjawab adalah di titik mana instrumen-instrumen di atas berhenti cukup. Ekspor minyak yang sempat menyentuh nol, cadangan devisa yang makin sulit diakses menurut pengakuan bank sentral Iran sendiri, dan rial yang terdevaluasi 47 kali lipat dibanding dua tahun lalu adalah indikator bahwa ruang gerak fiskal Teheran menyempit, bukan melebar. Namun sejarah mencatat bahwa rezim Iran sudah bertahan lebih dari empat dekade di bawah rezim sanksi yang terus diperketat — termasuk periode 2018–2020 ketika Washington menjatuhkan sanksi ke lebih dari 700 entitas tanpa berhasil mengubah kebijakan nuklir atau regional Iran secara mendasar. Argumen bahwa ‘kali ini akan berbeda’ perlu dibuktikan, bukan diasumsikan — dan sebaliknya, argumen bahwa Iran otomatis akan bertahan seperti sebelumnya juga mengabaikan fakta bahwa kombinasi perang aktif, blokade fisik, dan sanksi simultan belum pernah terjadi bersamaan sebelumnya.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Bagi pembaca di Indonesia, situasi ini bukan sekadar berita luar negeri yang jauh. Tiga hal konkret berikut relevan untuk diperhatikan:
- Pantau dampaknya pada harga energi dalam negeri
Harga minyak dunia sempat melonjak dari sekitar 60 dolar AS per barel pada Januari 2026 menjadi lebih dari 100 dolar AS setelah perang pecah, dengan potensi rambatan ke harga BBM dan tarif transportasi domestik. Ikuti data resmi Kementerian ESDM dan Pertamina, bukan sekadar spekulasi di media sosial, sebelum bereaksi terhadap isu kenaikan harga.
- Dukung kajian hukum internasional yang independen soal legalitas blokade dan sanksi sekunder
Blokade Selat Hormuz dan sanksi sekunder terhadap negara ketiga adalah wilayah abu-abu dalam hukum perang dan hukum ekonomi internasional. Diskusi publik yang melibatkan akademisi hukum internasional Indonesia — misalnya Hikmahanto Juwana atau kolega di Fakultas Hukum UGM — bisa membantu masyarakat memahami batas legal-ilegal dari instrumen ekonomi semacam ini, alih-alih menelan begitu saja klaim sepihak dari salah satu pihak yang berperang.
- Pisahkan simpati kemanusiaan dari pembenaran kebijakan negara
Inflasi 68,9–87,9 persen dan upah minimum yang hanya menutupi 37 persen kebutuhan hidup layak adalah beban yang ditanggung warga sipil Iran, terlepas dari sikap politik kita terhadap pemerintah mereka. Solidaritas kemanusiaan terhadap dampak perang dan sanksi terhadap rakyat biasa tidak harus berarti dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan rezim yang berkuasa di Teheran, Washington, maupun Tel Aviv.
Penutup: Ketahanan yang Belum Teruji Habis
Ekonomi perlawanan Iran adalah salah satu eksperimen ketahanan ekonomi paling lama dan paling terdokumentasi di dunia modern — dibangun dari pengalaman puluhan tahun menghadapi isolasi, disempurnakan lewat jaringan tanker bayangan, sistem kliring yuan, dan solidaritas taktis dengan Beijing dan Moskow. Namun kali ini konteksnya berbeda: bukan sekadar sanksi di masa damai, melainkan sanksi yang dijalankan bersamaan dengan blokade laut aktif dan perang yang telah menewaskan ribuan orang di kedua kubu sejak Februari 2026.
Yang membuat situasi ini sulit diprediksi adalah pertarungan dua kalkulasi yang berjalan paralel: kalkulasi Washington bahwa tekanan ekonomi yang cukup besar pada akhirnya akan memaksa konsesi atau bahkan mendorong perubahan rezim dari dalam, melawan kalkulasi Teheran bahwa rakyatnya — betapapun menderita — akan tetap lebih memilih bertahan di bawah kepemimpinan yang berdaulat ketimbang tunduk pada tekanan asing. Sejarah sanksi terhadap Iran sejak 1979 lebih sering membenarkan kalkulasi kedua. Tetapi sejarah itu belum pernah diuji dalam kondisi ekspor minyak yang sempat menyentuh nol dan rial yang terdevaluasi puluhan kali lipat dalam hitungan bulan.
Faksi “realis” di dalam pemerintahan Iran sendiri kini secara terbuka meragukan apakah ongkos ekonomi perang ini sepadan dengan hasil yang bisa dicapai lewat jalur diplomasi. Itu sinyal bahwa ketahanan yang selama ini dianggap sebagai fakta given tentang Iran, sesungguhnya adalah hasil kompromi politik internal yang rapuh dan bisa berubah.
Pertanyaan yang jujur untuk ditutup di sini bukan “apakah Iran akan tunduk”, melainkan: berapa lama sebuah negara bisa memindahkan ongkos perang dari neraca negara ke meja makan rakyatnya, sebelum salah satu dari keduanya benar-benar patah — dan siapa yang akan menanggung akibatnya lebih dulu, rezim di Teheran atau warga yang antre membeli roti dengan uang yang nilainya merosot setiap minggu? Tidak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti hari ini, termasuk analisis ini.
