Pada 17 Juli 2026, sebuah pesawat nirawak Israel menyerang rombongan pelayat yang mengantar jenazah di Nuseirat — hanya satu dari 14 warga Palestina yang tewas hari itu, di tengah eskalasi serangan tertinggi sejak gencatan senjata Oktober 2025 diberlakukan.
Jumat pagi, 17 Juli 2026, di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza tengah, iring-iringan pelayat tengah mengantar jenazah seorang pria yang tewas dalam serangan Israel sebelumnya hari itu. Di tengah prosesi, sebuah pesawat nirawak menembakkan rudal ke arah kerumunan di area pasar Al-Balata. Delapan orang tewas seketika, dua puluh lainnya luka-luka, menurut kantor berita lokal Safa dan konfirmasi Rumah Sakit Al-Awda. Serangan terhadap pemakaman itu hanya satu dari rentetan setidaknya lima insiden terpisah pada hari yang sama — di Az-Zawayda, al-Sawarha, Gaza City, dan Beit Lahia — yang bersama-sama menewaskan sedikitnya 14 warga Palestina dan melukai lebih dari 37 orang lainnya, menurut Al Jazeera. Hari itu bukan hari biasa: lembaga pemantau konflik independen Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) mengonfirmasi bahwa serangan udara dan drone Israel di Gaza pada Juni 2026 mencapai lebih dari 40 kali — angka bulanan tertinggi sejak gencatan senjata mulai berlaku Oktober 2025, naik sekitar 40 persen dibanding April.
Sembilan bulan setelah dunia menyaksikan penandatanganan gencatan senjata Gaza yang dimediasi Amerika Serikat, kenyataan di lapangan menunjukkan pola yang jauh dari damai. Pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi ‘kapan perang akan berakhir’, melainkan: apakah kata ‘gencatan senjata’ masih punya makna substantif bagi warga yang terus kehilangan nyawa di bawah kesepakatan yang katanya menghentikan pertempuran itu?
Perlu dinyatakan sejak awal bahwa artikel ini bersifat analitis, bukan penghakiman moral tunggal. Sebagian klaim di bawah — terutama soal motif politik di balik eskalasi serangan, dan apakah ini bagian dari strategi sistematis menyabot proses transisi pascaperang — bersifat argumentatif, berdasarkan penilaian analis dan lembaga pemantau independen, bukan fakta yang telah dibuktikan lewat dokumen resmi. Data soal jumlah serangan, korban, dan pernyataan resmi pejabat disajikan dengan rujukan sumber yang bisa ditelusuri ulang.
Yang tidak terbantahkan adalah angka kumulatifnya: menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, tercatat 3.689 pelanggaran gencatan senjata sepanjang 275 hari sejak Oktober 2025, dengan sedikitnya 1.122 warga Palestina tewas dan 3.599 luka-luka — angka yang, menurut laporan Associated Press pada hari yang sama, disebut mendekati 1.123 oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Selisih kecil antara dua sumber otoritas Gaza ini wajar terjadi pada penghitungan yang terus bergerak, namun keduanya sepakat pada satu hal: gencatan senjata ini belum pernah benar-benar hening.
Pemakaman yang Berubah Jadi Ladang Pembantaian
Serangan paling mematikan pada 17 Juli terjadi ketika drone menyerang kerumunan pelayat yang mengantar jenazah seorang warga yang tewas dalam serangan sebelumnya di hari yang sama. Delapan syuhada, termasuk perempuan dan anak-anak yang turut berduka, jatuh dalam hitungan detik. Di barat kamp yang sama, serangan lain menghantam tempat penampungan darurat bagi keluarga pengungsi, menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya. Di Az-Zawayda, serangan terhadap kerumunan warga menewaskan satu orang lagi; di al-Sawarha, sebuah bangunan tempat tinggal hancur dan menelan satu korban jiwa. Di utara, sebuah drone menghantam seorang perempuan berusia 52 tahun di Beit Lahia.
Militer Israel menyatakan menargetkan ‘sel teroris’ milik Jihad Islam Palestina dalam salah satu insiden itu, dan mengaku menyadari kemungkinan warga sipil turut terdampak — pernyataan yang menunjukkan pengakuan implisit atas jatuhnya korban sipil, meski tanpa permintaan maaf atau pengumuman investigasi independen kepada publik.
Angka yang Tak Pernah Berhenti Naik
Data ACLED menunjukkan pola eskalasi yang bukan kebetulan. Sepanjang Juni 2026, tercatat lebih dari 40 serangan udara rezim Zionis terhadap Hamas dan kelompok bersekutu — total bulanan tertinggi sejak gencatan senjata berlaku, naik sekitar 40 persen dibanding April. Serangan-serangan itu menewaskan sedikitnya lima komandan senior Hamas, termasuk kepala militer Izz al-Din Haddad dan penggantinya, Mohammed Odeh — keduanya disebut militer Israel terlibat dalam perencanaan serangan 7 Oktober 2023.
Manajer Riset ACLED untuk Timur Tengah, Nasser Khdour, menilai tekanan politik domestik turut mendorong eskalasi ini: dengan survei menunjukkan oposisi unggul, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tuntutan bersikap lebih keras menjelang pemilu legislatif Israel pada Oktober mendatang.
Lonjakan ini juga perlu dilihat dalam konteks tren beberapa bulan terakhir. ACLED mencatat bahwa peningkatan serangan sejak Mei 2026 terjadi seiring macetnya pembicaraan rencana damai tahap kedua — terutama soal siapa yang akan mengelola keamanan Gaza dan bagaimana proses pelucutan senjata Hamas dijalankan. Dengan kata lain, eskalasi militer di lapangan berjalan paralel dengan kebuntuan diplomatik di meja perundingan, bukan menggantikannya. Pola ini konsisten dengan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dalam sembilan bulan gencatan senjata: setiap kali negosiasi soal tahap kedua rencana damai mandek, jumlah serangan udara cenderung naik dalam beberapa minggu berikutnya.
Garis Kuning yang Terus Bergeser ke Barat
Ekspansi militer berjalan seiring eskalasi serangan. ACLED mencatat kontrol militer Israel atas wilayah Gaza naik dari sekitar 53 persen pascagencatan senjata menjadi sekitar 60 persen pada Juni 2026, dengan Netanyahu secara terbuka menyatakan niat memperluasnya hingga 70 persen. Pada pertengahan Juli, Wakil Kepala Staf Militer Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengklaim kontrol sudah mencapai 65 persen — klaim yang menurut sejumlah media, termasuk yang mengutip pengarahan internal kabinet keamanan Israel, berkisar antara 67 hingga 70 persen. Angka-angka ini seluruhnya berasal dari klaim resmi pihak Israel yang belum diverifikasi lembaga independen di lapangan.
Ekspansi ini melampaui batas ‘garis kuning’ yang disepakati dalam kerangka Oktober 2025. Menurut satu laporan lapangan dari kontributor Drop Site News — sumber tunggal yang belum dikonfirmasi media arus utama lain, sehingga perlu dibaca dengan hati-hati — pasukan darat Israel memasuki lingkungan Zeitoun di Gaza City di bawah tembakan senjata berat, menghancurkan rumah dan toko, hingga garis kuning disebut bergeser mendekati Jalan Salah al-Din, jalur utama sepanjang 45 kilometer yang menghubungkan Gaza utara dan selatan.
“Kami tidak tahu harus mengungsi ke mana lagi,” kata seorang saksi mata yang menggambarkan malam dipenuhi suara quadcopter dan tembakan yang mengepung keluarga-keluarga pengungsi.
Ketika Pejabat Merayakan Reruntuhan di Televisi
Yang membuat eskalasi ini berbeda dari babak-babak sebelumnya adalah keterbukaan sejumlah pejabat rezim Zionis merayakan kehancuran itu di depan kamera. Dalam wawancara dengan Channel 14, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyebut kehancuran Gaza sebagai hasil kebijakan yang dipikirkan matang-matang, dan mengaku merasa nyaman melihat lingkungan seperti Jabaliya dan Shuja’iyya hancur menjadi reruntuhan. Ia menegaskan pasukan Israel tidak akan mundur dari garis kuning kecuali Hamas melucuti senjata — “we will remain in Gaza!” katanya, menurut kutipan yang dilaporkan Greatreporter dan Al Jazeera. Katz juga mengumumkan rencana pembangunan tiga pos militer permanen di dalam wilayah Gaza.
Mayor Jenderal Yadai menyebut situasi ini sebagai kemenangan, mengklaim militer Israel telah membunuh 70.000 ‘teroris’ — klaim resmi yang kontras dengan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip Reuters, yakni lebih dari 73.000 kematian sejak Oktober 2023, mencakup warga sipil maupun kombatan tanpa rincian resmi berapa persen di antaranya benar-benar anggota bersenjata kelompok militan.
Sikap ini bukan tanpa kritik dari dalam Israel sendiri. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyerukan pendukungnya memboikot Channel 14, menyebutnya memperkeruh wacana publik. Perbedaan sikap ini menunjukkan opini publik Israel soal kelanjutan operasi di Gaza tidak sepenuhnya seragam, meski suara kritis itu sejauh ini belum menerjemahkan diri menjadi perubahan kebijakan resmi pemerintah.
Institusi Sipil Gaza yang Terus Dilumpuhkan
Di luar serangan udara, laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mencatat pola yang lebih sistematis: sejak Januari 2026, tercatat sedikitnya 12 serangan terhadap personel kepolisian Gaza, menewaskan 35 petugas — termasuk yang sedang mengatur lalu lintas atau mengawasi pasar. Pada 23 Mei, serangan terhadap pos pemeriksaan di Gaza City menewaskan sedikitnya lima petugas sekaligus. Sektor pendidikan turut menjadi korban: menurut Kementerian Pendidikan Palestina — sumber tunggal yang datanya belum diverifikasi independen oleh lembaga di luar Gaza — sedikitnya 441 guru dan staf pendidikan, serta lebih dari 11.000 anak-anak Palestina usia sekolah, tewas sepanjang konflik.
Sejumlah analis yang dikutip Al Jazeera menilai pola serangan terhadap polisi dan institusi sipil ini bukan kebetulan, melainkan upaya menghambat pemulihan tata kelola Gaza pascaperang — penilaian yang bersifat interpretatif, bukan fakta yang telah dibuktikan lewat dokumen resmi militer Israel. Yang faktual adalah data akses bantuan: menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, Israel hanya mengizinkan 35 persen truk bantuan yang seharusnya masuk, dan 36 persen dari jumlah pelintas batas yang diizinkan berdasarkan kesepakatan Oktober 2025.
Layanan kesehatan turut menanggung beban eskalasi ini. Rumah Sakit Al-Awda di kamp Nuseirat, yang merawat sebagian besar korban serangan pemakaman pada 17 Juli, adalah satu dari sedikit fasilitas kesehatan yang masih beroperasi penuh di Gaza tengah — sebuah kerentanan yang berarti satu serangan lanjutan terhadap fasilitas itu berpotensi melumpuhkan layanan darurat bagi ratusan ribu warga di sekitarnya. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran yang berulang kali disuarakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sepanjang 2026, bahwa sistem kesehatan Gaza beroperasi jauh di bawah kapasitas minimal sembilan bulan setelah gencatan senjata diteken, alih-alih membaik seperti yang dijanjikan kerangka kesepakatan Oktober 2025.
Justifikasi Israel dan Prasyarat yang Belum Terpenuhi
Pemerintah Israel punya justifikasi resminya sendiri. Militer Israel menyatakan seluruh operasinya bertujuan mencegah serangan balik dari milisi bersenjata di Gaza, dan menunjuk fakta bahwa empat tentara Israel tewas oleh milisi Gaza dalam periode gencatan senjata ini sebagai bukti ancaman itu nyata, bukan rekaan. Prasyarat inti kesepakatan Oktober 2025 — pelucutan senjata penuh Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza — juga belum terpenuhi hingga kini, sebagaimana dicatat baik oleh ACLED maupun laporan Dewan Keamanan PBB edisi Juli 2026.
Ini bukan berarti kedua argumen setara bobotnya. Skala serangan udara terhadap kerumunan sipil, iring-iringan jenazah, dan tenda pengungsi jauh melampaui apa yang bisa dijustifikasi sebagai respons proporsional terhadap ancaman spesifik dari kelompok bersenjata. Namun mengabaikan konteks bahwa Hamas belum sepenuhnya melucuti senjata juga akan membuat analisis ini kehilangan nuansa penting: siklus kekerasan ini punya lebih dari satu pemicu, meski dampaknya jelas paling berat ditanggung warga sipil Palestina di wilayah pendudukan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan bantuan lewat jalur yang masih terbuka. Dengan hanya 35 persen truk bantuan yang diizinkan masuk menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, dukungan lewat INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Adara Foundation tetap krusial untuk menembus kesenjangan akses tersebut.
- Jadikan data independen sebagai rujukan, bukan klaim sepihak. Klaim kontrol wilayah 65–70 persen dan ‘70.000 teroris tewas’ berasal dari pernyataan resmi Israel yang belum diverifikasi independen; bandingkan selalu dengan data ACLED dan OHCHR sebelum menyebarkan angka di media sosial.
- Dorong advokasi berbasis laporan OHCHR soal serangan ke institusi sipil. Data 35 personel kepolisian Gaza yang tewas sejak Januari 2026 dan 3.689 pelanggaran gencatan senjata adalah materi konkret yang bisa didorong ke forum internasional lewat lembaga seperti Amnesty Indonesia dan pakar hukum internasional dalam negeri.
Antara Kata ‘Damai’ dan Kenyataan di Lapangan
Sembilan bulan sejak dunia menyaksikan penandatanganan gencatan senjata yang dielu-elukan sebagai jalan keluar dari perang dua tahun, warga Nuseirat pada 17 Juli justru mengantar jenazah dalam iring-iringan yang berakhir menjadi tempat pembantaian baru. Ironi ini tidak butuh dilebih-lebihkan; angka-angka yang terverifikasi sudah cukup bicara sendiri: 1.122 kematian, 3.689 pelanggaran, kontrol wilayah yang terus meluas, dan pejabat tinggi yang tampil di televisi nasional merayakan reruntuhan sebagai kebijakan yang disengaja.
Adil pula dicatat bahwa situasi ini tidak sepenuhnya hitam-putih. Ancaman terhadap tentara Israel nyata meski berskala kecil; Hamas memang belum memenuhi kewajiban pelucutan senjatanya; dan opini publik di Israel sendiri, sebagaimana ditunjukkan boikot Lapid terhadap Channel 14, tidak seragam mendukung narasi perayaan kehancuran itu.
Namun kompleksitas itu tidak mengubah fakta di lapangan: gencatan senjata yang seharusnya menghentikan pertumpahan darah kini menjadi kerangka di mana pertumpahan darah tetap berlanjut, hanya dengan intensitas yang naik-turun. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal siapa yang memulai eskalasi terbaru ini, melainkan: berapa lama lagi kata ‘gencatan senjata’ bisa dipertahankan maknanya, ketika ACLED sendiri mencatatnya sebagai periode serangan tertinggi sejak kesepakatan itu diteken?
Kita, sebagai pembaca di Indonesia yang jauh dari garis kuning namun tidak jauh dari kepedulian terhadap Al-Quds dan Gaza, punya pilihan untuk terus memantau angka-angka ini dengan jujur — tidak menutup mata pada kompleksitasnya, juga tidak menutup mata pada penderitaan yang terus bertambah setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan arah.
