Opini Bilal Erdoğan di Al Jazeera fasih bicara kedaulatan dan persatuan Lebanon. Namun yang tidak ia tulis—siapa yang menduduki selatan, Hizbullah, Palestina, dan angka komitmen—justru menentukan apakah “kemitraan” itu bermakna.
Jumat, 13 November 2026. Menara jam Hamidiyah di Alun-alun al-Tall, Tripoli—peninggalan masa Sultan Abdulhamid II—dibalut bendera Lebanon dan Turki. Barisan pandu menyambut dengan takbir; potret sang tamu dan ayahnya terpasang di jalan-jalan. Necmeddin Bilal Erdoğan, putra Presiden Turki, lalu menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Mansouri. Pada pekan yang sama, di ujung selatan negeri itu, Israel masih menduduki lebih dari 600 kilometer persegi tanah Lebanon, dan serangan udaranya terus menghantam kota-kota di sekitarnya. Enam hari kemudian, Bilal menerbitkan opini di Al Jazeera berjudul “A geography of hearts”: Lebanon harus berdaulat, bersatu, dan bermitra—“partners, not patrons”. Pertanyaan kita: apa yang sebenarnya ditawarkan, dan apa yang tidak dikatakan?
Kunjungan tiga hari, 12–14 November, itu berlangsung atas undangan Wakil Perdana Menteri Tarek Mitri. Bilal diterima Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, dan Ketua Parlemen Nabih Berri; bertemu pemimpin Druze Walid Jumblatt dan Wakil Ketua Gerakan Masa Depan Bahia Hariri; lalu berkeliling Tripoli dan Akkar, termasuk desa-desa warga Lebanon berdarah Turkmen. Ia tidak memegang jabatan negara apa pun; di atas kertas, ia Ketua Dewan Pembina Yayasan İlim Yayma.
Ia datang ke negeri yang belum pulih. Setelah serangan Amerika Serikat–Israel menewaskan Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari, Hizbullah menyerang Israel pada 2 Maret, dan Israel membalas dengan kampanye yang meluas. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sekitar 4.390 orang tewas dan lebih dari 12.400 terluka antara 2 Maret dan 5 November—angka resmi yang terus diperbarui. Lebih dari sejuta orang mengungsi, satu dari lima penduduk menurut UNHCR. Mandat pasukan PBB, UNIFIL, berakhir 31 Desember. Ke ruang kosong itulah Ankara menawarkan diri.
Tulisan ini tidak menilai ketulusan pribadi Bilal; kami membaca opininya sebagai dokumen politik. Tesis kami bersifat argumentatif, bukan vonis moral atas Turki atau pihak mana pun: tawaran Turki nyata dan sebagian sejalan dengan kepentingan Lebanon, tetapi kekuatannya ada pada kosakata, sedangkan kelemahannya pada yang tak tertulis. Data faktual bersumber dari laporan yang kami telusuri; tafsir atas motif adalah analisis kami.
Utusan Tanpa Jabatan, Protokol Setingkat Negara
Seorang warga tanpa jabatan negara diterima tiga pejabat tertinggi Lebanon. Peneliti isu Turki Jo Hamoura, kepada Alhurra, menyebut peran Bilal lebih mirip “duta besar luar biasa”: kegiatan pemuda dan sosial membungkus tujuan politik dan dagang. Sebuah kolom di harian Sözcü, yang kritis terhadap pemerintah Turki, bertanya dari arah lain: apa dasar protokol negara bagi seorang ketua yayasan?
Konteks dalam negeri Turki membuat pertanyaan itu wajar. Bloomberg pada Februari melaporkan bahwa suksesi sudah dibicarakan di internal AKP; lembaga kajian Polandia OSW pada Maret menyebut Bilal sebagai nama yang paling sering muncul, bersama menantu presiden Selçuk Bayraktar dan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan. Bilal sendiri pernah berupaya meredam rumor itu.
Kalkulasi Beirut pragmatis. Lembaga kajian keamanan Israel, INSS, menilai para pemimpin Lebanon menerimanya meski meragukan niat Ankara, karena mereka mengejar setiap sumber dukungan. Pengamat Badiee Qarhani mengingatkan agar kunjungan ini tidak dibesar-besarkan: undangannya datang dari pemerintah Lebanon, dan ia tidak memperkirakan ada proyek bersama resmi yang diumumkan.
Diplomasi lewat keluarga dan yayasan bukan monopoli Turki; Lebanon lama menjadi panggung patron asing yang bekerja melalui jaringan keagamaan dan amal. Namun kaburnya batas antara negara dan keluarga menyisakan soal akuntabilitas: siapa yang menanggung janji dari orang tanpa jabatan?
Nama-Nama yang Tak Pernah Ditulis
Opini itu menuntut pendudukan di selatan diakhiri dan menolak Lebanon dijadikan arena rivalitas pihak lain. Namun kata “Israel”, “Hizbullah”, dan “Iran” tak muncul sekali pun.
Bukan karena ia tak punya sikap. Menurut INSS dan seorang sumber Lebanon yang berbicara kepada Middle East Eye, dalam pertemuan-pertemuan tertutupnya Bilal justru memperingatkan bahaya Israel bagi Lebanon dan Suriah. Absennya nama-nama itu adalah pilihan register untuk pembaca internasional—dan mudah dipahami: Ankara mengincar kursi dalam pengaturan keamanan pasca-UNIFIL, dan menyebut Israel secara frontal hanya mempertajam veto yang sudah ada.
Terhadap Hizbullah, sikap Ankara ambigu. Reuters pada 1 Oktober, mengutip enam sumber, melaporkan pertemuan tatap muka wakil pemerintah Suriah dan Hizbullah di Turki pada September; Ankara menyebut laporan itu sama sekali tidak berdasar, dan Damaskus membantahnya.
Kalimat tentang Lebanon sebagai “arena” sejatinya memotong dua arah. Pendudukan di selatan adalah kebijakan Israel; tetapi keputusan yang menyeret Lebanon ke perang Maret diambil Hizbullah, untuk membalas kematian Khamenei. Tanpa menyebut siapa pun, opini itu membiarkan setiap pembaca menemukan tersangka favoritnya.
Ambiguitas ini juga aset: tak banyak tamu yang bisa duduk bersama Berri, sekutu Hizbullah, dan Jumblatt dalam satu lawatan. Tetapi bagi keluarga dari desa-desa di balik “Garis Kuning” Israel, nama pihak yang menduduki bukan detail diplomatik.
Opini itu menuntut pendudukan di selatan diakhiri—tanpa sekali pun menyebut siapa yang menduduki.
Kedaulatan untuk Lebanon, Garis Merah untuk Ankara
“Keputusan Lebanon milik orang Lebanon,” tulis Bilal; sahabat sejati, katanya, mundur bila tidak diminta. Prinsip itu layak diuji dengan rekam jejak Ankara sendiri.
Pada 26 November 2025, Lebanon dan Siprus menandatangani perjanjian batas maritim. Sehari kemudian, Ankara menyebutnya tidak dapat diterima karena melanggar hak warga Siprus Turki—meski mengakui wilayah itu berada di luar landas kontinen yang diklaimnya sendiri. Pada hari kunjungan Aoun ke Ankara, Middle East Eye melaporkan Ankara “terkejut” tidak diajak berkonsultasi dan berharap Lebanon tetap netral dalam konflik kawasan.
Protes itu berlangsung di jalur diplomatik, dan hubungan justru menghangat: Aoun diterima Erdoğan di Ankara pada 30 Juli. Namun jarak antara “keputusan milik orang Lebanon” dan “tidak dapat diterima” menunjukkan bahwa beda mitra dan patron sering kali soal kadar, bukan jenis. Garis merah Turki ada di Mediterania Timur.
Prinsip yang sama juga menagih elite Lebanon. Pada 9 Maret, parlemen memperpanjang masa jabatannya sendiri hingga 2028 dengan suara 76 lawan 41; rakyat terakhir memilih pada 2022. Kedaulatan yang dirampas dari luar memang harus direbut kembali—tetapi kedaulatan rakyat atas elitenya juga sedang ditangguhkan dari dalam.
Rekam Jejak Nyata, Skala yang Belum Sepadan
Bilal menyebut Turki datang dengan rekam jejak, bukan janji. Rekam jejak itu ada. Menurut kantor berita negara Turki, Anadolu, organisasi kemanusiaan Turki telah menyalurkan bantuan senilai 1,2 miliar lira—sekitar US$25,2 juta—sejak Oktober 2023. Komisi Keuangan parlemen Lebanon menyetujui perjanjian kerja sama militer dengan Turki senilai 100 juta lira, kira-kira US$3 juta. Turki juga pernah bertugas di satuan maritim UNIFIL.
Masalahnya adalah skala. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Lebanon menyusut 6,4 persen tahun ini; Perdana Menteri Salam memperkirakan biaya dua perang sejak 2023 melampaui US$20 miliar dan bisa menembus US$27 miliar. Sebagai pembanding, Uni Eropa mengumumkan €100 juta untuk tentara Lebanon dalam satu paket.
Klaim “saling ketergantungan, bukan ketergantungan” pun perlu dibaca bersama data dagang. Kedutaan Besar Turki di Beirut mencatat ekspor Turki ke Lebanon pada 2025 senilai US$1,17 miliar, sedangkan impornya dari Lebanon hanya US$132 juta—hampir sembilan banding satu.
Ini tidak menihilkan bantuan Turki: bantuan yang datang cepat tetap menolong, dan kapasitas konstruksi Turki bisa berguna bagi rekonstruksi—bahkan bila menguntungkan perusahaan Turki, sepanjang transparan. Pertanyaannya bukan apakah Turki membantu, melainkan apakah bantuannya sepadan dengan peran yang ia minta.
Kemitraan tidak diukur dari sambutan di alun-alun, melainkan dari apa yang tiba—dan bertahan—di selatan setelah 31 Desember.
Tripoli Bukan Seluruh Lebanon
Tripoli dan Akkar adalah wilayah mayoritas Sunni yang lama merasa dipinggirkan; seorang pegiat sosial Tripoli mengaitkan hangatnya sambutan dengan harapan di tengah kemiskinan. Simbol Ottoman hadir di mana-mana, termasuk kunjungan kepada keturunan Sultan Abdulhamid II. Harian Al-Akhbar, yang dekat dengan Hizbullah, membandingkan sambutan “luar biasa” itu dengan penerimaan yang lebih sepi bagi Presiden Aoun di kota yang sama dua pekan sebelumnya.
Di sinilah kekhawatiran muncul. INSS menilai kunjungan itu memperkuat retorika sektarian; sebagian pihak bahkan khawatir ia mendorong separatisme Sunni. Ada pula yang membacanya sebagai persaingan dengan Arab Saudi. Qarhani menampik tafsir bahwa Turki mengisi kekosongan kepemimpinan Sunni—menurutnya, hanya tokoh Sunni Lebanon yang bisa.
Bilal tampak menyadari risikonya. Di Tripoli ia juga bertemu uskup agung Maronit dan Ortodoks Yunani serta Ketua Dewan Islam Alawi, dan opininya menempatkan persatuan nasional sebagai keyakinan pertama. Tetapi “geografi hati” tidak dimiliki semua orang Lebanon. Bagi komunitas Armenia, yang setiap April memperingati tragedi 1915—tahun ini turut diperingati Presiden Aoun—nostalgia Ottoman membangkitkan ingatan yang berbeda. Di negeri yang negaranya digerogoti patronase sektarian, sambutan semeriah itu bagi tamu asing di satu komunitas tak pernah netral.
Selatan yang Diduduki, Kursi Kosong Pasca-UNIFIL
Ujian sesungguhnya ada di selatan. Israel menduduki “zona keamanan” sedalam sekitar 10 kilometer yang mencakup lebih dari 600 kilometer persegi—hampir 6 persen wilayah Lebanon—dan terus meratakan desa-desa di dalamnya. Perjanjian kerangka 26 Juni di Washington mengaitkan penarikan bertahap Israel dengan pelucutan senjata kelompok bersenjata nonnegara. Netanyahu menegaskan pasukannya bertahan; Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menyebut perjanjian itu batal demi hukum.
Pada 31 Desember, mandat UNIFIL—sekitar 7.500 personel dari 47 negara—berakhir. Prancis dan Italia mendorong koalisi pengganti; Erdoğan menyatakan Turki ingin ikut dalam semua inisiatif sesudahnya. Namun menurut An-Nahar, Israel menolak keterlibatan negara lain dalam misi di selatan, dan Israel sudah lebih dulu memveto pasukan Turki dalam pasukan stabilisasi Gaza. Janji Bilal bahwa Turki akan hadir sampai keluarga terakhir pulang berhadapan langsung dengan veto itu.
Bagi kita, ini bukan wacana jauh. Indonesia penyumbang pasukan terbesar UNIFIL—748 prajurit per 1 Mei, dirotasi dengan 744 personel pada 22 Mei—dan empat prajurit Garuda gugur tahun ini. Pada 29 Maret, proyektil meledak di pos UNIFIL dekat Adchit al-Qusayr; Kemlu menyebutnya tembakan artileri tidak langsung, dan seorang prajurit yang terluka kemudian wafat. Sehari kemudian, dua prajurit tewas akibat ledakan di pinggir jalan dekat Bani Hayyan; PBB menyebutnya kemungkinan besar bom rakitan, sementara Israel menuding Hizbullah. Tanggung jawab tiap insiden berbeda, dan Jakarta telah meminta PBB merampungkan penyelidikan menyeluruh. Pelajarannya sama: pasukan perdamaian tanpa mandat dan jaminan yang kuat membayar mahal.
Bagi Indonesia, siapa pengganti UNIFIL bukan wacana Ankara atau Paris—empat prajurit Garuda gugur di sana tahun ini.
Levant Tanpa Palestina?
Visi Levant dalam opini itu menautkan Lebanon, Turki, dan Suriah lewat koridor dagang, transportasi, dan energi. Palestina tidak disebut sekali pun.
Padahal Lebanon menampung sekitar 230.000–250.000 pengungsi Palestina di 12 kamp—termasuk Beddawi di dekat Tripoli, kota yang ia sebut tempat yang pas untuk memulai musyawarah kawasan. Perang tahun ini merusak kamp Rashidieh, Al-Bass, dan Burj al-Shamali, serta menghantam Ain al-Hilweh dan Beddawi. Bahkan sebelum perang Maret, serangan rezim Zionis ke Ain al-Hilweh pada November 2025 menewaskan 13 orang; menurut kantor HAM PBB, 11 di antaranya anak-anak. Kini juru bicara UNRWA menyebut lembaganya masih butuh US$70–80 juta untuk 2026, dan jam layanannya telah dipangkas 20 persen sejak Februari.
Kebisuan itu bisa dipahami. Di Lebanon, senjata dan kamp Palestina termasuk isu paling sensitif, dan pelucutan senjata kamp yang dimulai Agustus 2025 masih ditolak Hamas; opini tentang persatuan Lebanon mungkin sengaja menghindarinya. Ankara sendiri tidak diam soal Gaza—Turki salah satu penjamin gencatan senjata Oktober 2025.
Namun tatanan kawasan yang disusun tanpa menyebut rakyat Palestina mengulang kesalahan lama: peta Levant digambar di atas kepala mereka.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Kawal Kontingen Garuda melewati 31 Desember. Dengan 744 personel di lapangan dan empat prajurit gugur tahun ini, Indonesia punya kepentingan langsung. Desak Komisi I DPR dan Kemlu membuka rencana transisi pasca-UNIFIL kepada publik, meminta PBB merampungkan dan mengumumkan hasil penyelidikan insiden 29–30 Maret, dan mensyaratkan mandat PBB yang jelas serta jaminan keselamatan bagi keterlibatan apa pun dalam pasukan pengganti.
- Ukur janji dengan angka, bukan nostalgia. Saat meliput peran Turki—juga Saudi, Iran, dan Barat—di Lebanon, sandingkan komitmen dengan kebutuhan: sekitar US$3 juta kerja sama militer dan US$25,2 juta bantuan sejak 2023, berhadapan dengan kerugian di atas US$20 miliar dan lebih dari 600 kilometer persegi tanah yang masih diduduki.
- Jangan lupakan kamp-kamp Palestina. Dengan UNRWA kekurangan US$70–80 juta dan jam layanannya terpangkas 20 persen, salurkan bantuan lewat lembaga yang punya jalur distribusi terverifikasi dan laporan terbuka—seperti MER-C, yang pada Mei berkoordinasi dengan Kemlu untuk mengirim relawan ke Lebanon—dan pastikan Ain al-Hilweh serta Beddawi masuk cakupannya, bukan hanya pengungsi Lebanon.
Bilal benar: Diodorus Siculus mencatat Tripolis sebagai tempat bangsa Fenisia bermusyawarah tentang perkara terpenting mereka. Tetapi pada bagian yang sama, Diodorus juga mencatat apa yang terjadi berikutnya. Sidon memberontak terhadap Persia, dan ketika Artaxerxes III merebutnya, warga membakar rumah mereka sendiri—lebih dari 40.000 jiwa tewas, menurut catatannya. Musyawarah itu mulia, tetapi tak cukup bila kekuatan untuk melindungi ada di tangan pihak lain.
Mohammad Hatta, dalam pidato 1948, menyebut posisi negeri yang terimpit kekuatan besar sebagai “mendayung antara dua karang”. Lebanon hari ini mendayung di antara lebih banyak karang: Tel Aviv dan Teheran, Washington dan Riyadh—kini juga Ankara. Tawaran Turki bisa menjadi dayung tambahan atau karang baru, tergantung pada apa yang dikerjakan, bukan pada indahnya kalimat.
Rombongan sudah pulang dari Tripoli. Di selatan, buldoser masih bekerja di balik Garis Kuning. Di Naqoura, helm biru menghitung hari. Di Beddawi dan Ain al-Hilweh, klinik UNRWA tutup lebih awal.
Ketika pasukan PBB meninggalkan selatan dan sorotan meninggalkan Tripoli, siapa yang masih akan berada di sana—dan dengan syarat siapa? Kita belum tahu jawabannya. Mungkin Ankara pun belum.


